Perlukah Ibu Kota Indonesia Pindah?

Perlukah Ibu Kota Indonesia Pindah?

Sejumlah anggota DPR tdiak setuju ibu kota Indonesia pindah.

Pro Kontra Ibu Kota Indonesia Pindah

Konten.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumumkan kepindahan ibu Kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Namun siapa sangka, kepindahan ibu kota justru ajdi polemik.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkapkan, Jokowi berpotensi menghadapi pertentangan izin pemindahan ibu kota dari anggota dewan periode 2019-2024. Sedangkan pada saat itu pembacaan izin ibu kota, Jokowi memintanya di hadapan anggota DPR RI periode 2014-2019.

“Nah ini kan juga yg menarik apakah juga DPR juga setuju terutama DPR baru? Karena tanpa landasan regulasi di tingkat UU, tidak bisa memindahkan ibukota karena sudah ada UU tentang DKI,” kata Refly dilansir dari katadata.co.id, Selasa (27/8/2019).

Ihwal persetujuan dengan DPR, Refly menyebut hal itu bisa menjadi dilema apakah nantinya DPR yang baru akan menyetujui usulan pemindahan ibukota yang baru atau tidak.

kenyataanya, saat ini mayoritas kursi DPR yang diisi oleh Partai pengusung Jokowi seperti PDIP, hal itu tidak menjamin usulan pemindahan ibu kota akan berlangsung mudah.

“Kalo ini ditolak oleh sebagian besar partai di DPR seperti PDIP jadi agak aneh saja. Tapi harus diingat, presiden Jokowi juga menolak mengenai GBHN. Jadi masih 50:50,” ujar Refly.

Dia juga berpendapat, pemindahan ibukota nantinya akan berpengaruh terhadap status Daerah Khusus Ibu kota yang selama ini disandang oleh Jakarta. Karena hal itu tentunya dapat berubah seiring dengan proses pemindahan ibukota baru.

Namun demikian, status daerah khusus ibukota (DKI) istilah khusus itu bisa saja tetap disematkan ke Jakarta dengan beberapa kondisi. “Misalkan dia tidak ada pemilihan DPRD karena dia satu kesatuan wilayah kemudian dia pusat bisnis di Indonesia. Ya salah satu perlakuan khsusus dia tidak punya daerah kabupaten kota yg otonom. Karena walikota-nya tidak dipilih secara langsung. Itu salah satu ciri kekhsusuanya,” kata Refly.

Sementara Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku tidak setuju dengan wacana pemindahan ibu kota. Sebab, banyak yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan rencana tersebut.

Selain anggaran yang sangat besar, wacana pemindahan ibu kota juga membutuhkan landasan hukum dalam bentuk undang-undang (UU). Pembuatan aturan membutuhkan waktu lama.

“Ada puluhan UU yang harus diubah. Dan itu harus datang ke DPR bawa naskah akademiknya, nanti DPR menyosialisasikan kepada masyarakat, panggil pakar, dan sebagainya. Ini panjang ceritanya,” kata Fahri dilansir dari medcom.id.

Fahri menuding wacana pemindahan ibu kota akan sulit. Lebih memungkinkan wacana eksekutif memindahkan kantor pemerintahan daripada memindahkan ibu kota.

“Yang pindah itu tidak bisa simbol negara seperti Istana, DPR, ini enggak usah pindah. Kantor pemerintah saja,” katanya.

Alangkah baiknya, lanjut Fahri, presiden menggunakan Pulau Reklamasi Teluk Jakarta sebagai lokasi pusat kantor pemerintahan yang baru. Cara tersebut dianggap lebih mudah dan sederhana dibandingkan memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

“Kalau ibu kota dipindah, berapa sekolah yang diperlukan, berapa rumah sakit yang diperlukan, berapa perumahan yang diperlukan. Sudahlah, itu enggak mungkin,” katanya.

Sedangkan anggota DPR Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai pemindahan ibu kota berpotensi melanggar Undang-Undang. Ia mengatakan pembentukan ibu kota harus lengkap dengan desainnya.

“Cepat boleh tapi kita harus tahu road map-nya. Desainnya seperti apa. Ketika kita sudah cepat, desainnya belum ada, kita cepat juga menuju kepunahan, menuju bencana. Kami pun hanya mengingatkan Presiden bukan mau melambat-lambatkan,” terangnya.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo memberi syarat, jika memang ibu kota tetap dipindah, maka itu harus “100 persen pakai uang negara.

Jokowi menegaskan uang negara yang dipakai hanya 19 persen dari total anggaran sebesar Rp466 triliun. Sisanya, kata Jokowi menggunakan KPBU atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan investasi langsung swasta dan BUMN.

Diketahui pemindahan ibu kota negara ke Kaltim karena Kaltim memiliki berbagai kelebihan. Secara geografis, Kaltim merupakan wilayah paling tengah dari negara Indonesia. Kaltim juga memiliki lahan luas untuk membangun sebuah ibu kota.

Menurut kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebesar 40 ribu hektar luas inti dibutuhkan untuk membangun ibu kota. Dengan pengembangan sebesar 150 ribu hektar dan 50 persen diantaranya akan dibangun untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu Kaltim juga kawasan yang paling bebas dari gempa bumi. Sehingga dinilai cocok untuk menjadi ibu kota Indonesia yang baru.

Kaltim sendiri termasuk sebagai kota yang eksis dan berkembang. Sebagaimana kita tahu kalau Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara berbatasan dengan Balikpapan dan Samarinda yang akses infrastrukturnya juga bagus.

Wilayah Balikpapan dan Samarinda sendiri memiliki dua bandara internasional yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranotodan di Samarinda. Serta ada dua pelabuhan internasional. Bahkan punya jalur tol Balikpapan-Samarinda.

Untuk situasi politik di Kaltim tergolong stabil. Berdasar data dari universitas Mulawarman, wilayah Kaltim merupakan daerah yang terbuka bagi pendatang. Tidak ada kerusuhan atau benturan atar suku dan lain-lain disana sehingga wilayah tersebut berada di titik aman.

Sementara kelengkapan infrastruktur Kaltim tergolong paling siap. Disana memiliki surplus energi listrik 250 MW yang akan dibarengi dengan rencana pengembangan pembangkit listrik 1300 MW hingga tahun 2024.

Kemudian di Kaltim kaya akan cadangan gas. Berdasar data dari Kiswana Migas Kaltim punya cadangan gas sebanyak 11.713, 9 BCF. Hal ini juga yang membuat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat hingga 5,34 %.

Di ibu kota baru nantinya akan menerapkan sitem green city. Dimana akan mengutamakan kota terpadu dengan sistem informasi, transportasi, air bersih dan pengolahan limbah yang terbaik. Sehingga mengurangi semua persoalan yang ada di DKI Jakarta.

Selain itu untuk penggunaan energi terbarukan nantinya tidak lagi ada pengunaan zat yang terbukti dalam pengaruh polusi udara yang kini mencemari DKI Jakarta. Selain itu 50 % dari 150 ribu hektar di wilayah ibu kota baru kelak akan dipenuhi dengan RTH untuk emnjaga udara di wilayah tersebut.

Untuk pembangunan gedung dipersiapkan dengan konsep green building. Dimana dengan konsep banyak RTH dan taman sehingga akan membuat wilayah tersebut juga semakin rindang dan udara di kota tersebut bagus.

Namun pembangunan dengan konsep ini tentu akan berisi resiko. Seperti kita tahu untuk pembangunan green city ini butuh Rp 469 triliun dimana 16 persen berasal dari APBN yang tidak akan mengganggu anggaran kementrian lainnya. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *