Pemprov Jabar Kaji Tiga Wilayah Pemerintahan Baru

Pemprov Jabar Kaji Tiga Wilayah Pemerintahan Baru

Pemprov Jabar buka kemungkinan pindah ibu kota dengan mengkaji ibu kota baru.

Jabar Pindah Ibu Kota, Pemprov Kaji Tiga Wilayah Pemerintahan

Konten.co.id – Keinginan provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk pindah ibu kota nampak serius. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar pun akan mengkaji tiga wilayah untuk dijadikan pusat pemerintahan Jawa Barat yang baru.

Ketiga wilayah yang dianggap berpotensi tersebut adalah Tegalluar, Kabupaten Bandung; Walini, Kabupaten Bandung Barat-Purwakarta, dan kawasan Rebana (Cirebon-Subang-Patimban)-Majalengka (Kertajati).

“Kemarin RTRW Jabar sudah disahkan untuk sampai 2029. Rebana masuk, penataan jalur transportasi juga sudah masuk, termasuk persetujuan wacana pemindahan pusat pemerintahan untuk dikaji dulu di beberapa lokasi, ada di Tegalluar, di Walini, atau di Rebana karena pada dasarnya secara fisik Kota Bandung juga sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi jadi pusat pemerintahan,” tutur Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Kamis, 29 Agustus 2019.

Ketidakcocokan Bandung untuk jadi wilayah ibu kota Jabar, terlihat dari kantor pemerintahan yang terpisah-pisah. Sementara terkait pusat pemerintahan yang baru tersebut akan dikaji selama enam bulan ke depan. Tahun depan hasil kajian tersebut baru akan diinformasikan.

“Tiga tempat sementara. Semua butuh kajian, terkait apakah minim resiko, soal aksesibilitas, tingkat ekonomi dan ketersediaan air dan lain-lain. Enam bulan dilakukan kajian, tahun depan dikabari,” kata dia.

Kepala Bappeda Jabar Taufiq Budi Santoso mengatakan, pusat pemerintahan baru tersebut masih dalam tahapan pengkajian. Pihaknya masih mencari indentifikasi lokasi-lokasi mana yang paling memungkinkan untuk menjadi pusat pemerintahan baru. Terkait dengan lokasinya nanti, pihaknya akan mengacu pada undang-undang.

“Ya kan memang ada undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Jabar, di situ ada aturannya bahwa pusat pemerintahan atau induk kota provinsi harus seperti apa. Jadi secara lokasi yang diharapkan oleh kita adalah, dia dalam satu kawasan. Jadi tidak terpencar-pencar seperti sekarang. Itu tujuan utamanya,” ujarnya, Jumat 22 Februari 2019 lalu.

Yang kedua, lanjut dia, supaya lebih efisien dan efektif dalam pemanfaatanya. Yang ketiga, supaya publik mudah mengakses layanan karena dalam satu kesatuan.

Untuk kriteria loaksi tidak di daerah bencana, kemudian tidak memanfaatkan kawasan lindung, dan tidak di lahan sawah.

Sementara itu, terkait dengan perbatasan wilayah, Pemprov pun akan mengidentifikasinya karena daerah-daerah perbatasan ini terkadang menghadapi kendala di dalam mengakses fasilitas publik. Oleh karena itu, akan menjadi salah satu yang menjadi agenda pembahasan untuk diprioritaskan di tahun 2019.

“Nah pendekatan Pra-Musrembang kewilayahan itu salah satunya membicarakan itu. Jadi yang lintas wilayah ini, ada jalan, jembatan, sekolah dan puskesmas. Jadi empat infrastruktur itu yang menjadi penting untuk dibahas di pramusrembang ke dua,” ujarnya.

Ia mengakui, kondisi perbatasan memang tidak sama antara wilayah perbatasan. Di antaranya ada yang kualitasnya perlu ditingkatkan, ada yang sudah cukup.”Yang saya tahu di beberapa kabupaten juga ada yang masih perlu ditingkatkan,” ucapnya. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Satire

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Berita Video

Berita pilihan