Mangkir Terus, #KPKJemputPaksaMendag

Mangkir Terus, #KPKJemputPaksaMendag

Mendagri enggaristo Lukita sudah tiga kali mangkir panggilan KPK terkait kasus Bowo.

Terus Mangkir, #KPKJemputPaksaMendag Digaungkan

Konten.co.id – Tiga kali sudah panggilan KPK kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Yaitu sejak tanggal 2 Juli, 8 Juli dan tanggal 18 Juli 2019.

Ia tersandung kasus dugaan suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso anggota Komisi IV DPR. Pemanggilan Enggartiasto, waktu itu, diperlukan terkait salah satu sumber gratifikasi yang berasal dari proses pembahasan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang gula kristal rafinasi.

Bak bertepuk sebelah tangan, Enggar pun tak nampak juga batang hidungnya di kantor KPK.”Itu yang kami sesalkan karena kami pandang Mendag tidak beri contoh yang baik sebagai pejabat publik,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Karena itu, netizen pun angkat bicara. Hingga sejak kemarin tagar #KPKJemputPaksaMendag pun jadi trending. Sebagian besar menilai KPK kurang tegas dalam menangani kasus ini.

“Hampir 10rb folower cukup 10% saja Egois kalo kalian diam saja melihat ini Mendag 3x absen di panggil @KPK_RI #KPKJemputPaksaMendag #KPKJemputPaksaMendag Pupus harapan petani oleh mendag ini, Dgn Komen dan RT cukup jadikan kalian peduli dengan saudara kalain… Salam kupi” cuit akun @Prof_Kupi.

“#KPKJemputPaksaMendag Orang Ini Yang Bikin Petani Indonesia Hancur Rakyat jadi Susah Kalo DiJeblosin Penjara Setuju Gaa ?? Yang Setuju…. Hamtam dengan Tagarmu yaa,” tulis akun @Teh_TJEMPLUNG.

Bangsa yg gagal jika tidak tegas menangani KORUPSI!!! jangan tertipu sama alibi Mangkir, itu lagu lama, ilmu usang, trik basi Galak dikit donk KPK, WAJIB…!!! #KPKJemputPaksaMendag #KPKJemputPaksaMendag Silahkan RT dan up tagarnya,” kata akun @Kolak_VI.

Awal mula pemicu tagar ini ketika Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memang sudah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan pertama dilakukan pada tanggal 2 Juli 2019, pemanggilan kedua pada tanggal 8 Juli 2019 dan pemanggilan ketiga yaitu pada tanggal 18 Juli 2019.

Enggar sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka staf PT Inersia Indung atas kasus dugaan suap dan gratifikasi yang juga menjerat Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

Kemudian kasus korupsi ini kembali mencuat dengan KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap impor bawang putih dalam operasi tangkap tangan ( OTT).

OTT tersebut bermula dari informasi adanya transaksi suap terkait pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019 yang menyangkut anggota DPR Komisi VI I Nyoman Dhamantra. Nyoman merupakan salah seorang dari enam yang berstatus tersangka.

Lima tersangka lainnya yakni, Chandry Suanda (CSU) alias Afung, Doddy Wahyudi (DDW), Zulfikar (ZFK). Ketiganya merupakan tersangka pemberi uang suap.

Dalam perkara ini, KPK menemukan ada alokasi pemberian fee sebanyak Rp1.700-1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia.

Kuota yang diurus dalam impor ini ada 20 juta kilogram bawang putih atau 20 ribu ton. Kemudian dua tersangka lainnya, yaitu Mirawati Basri (MBS) orang kepercayaan Nyoman Dhamantra dan Elviyanto (ELV) ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Nyoman.

Kemudian setelah OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian dan ruang kerja Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, pada hari Senin (12/8/2019).

Selanjutnya berbagai pihak menduga korupsi ini melibatkan Kementan yang memberikan izin impor melalui rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH), kemudian Kemendag yang realisasi pemenuhan perizinan impor tersebut.

Terkait hal itu Enggar sendiri berkilah bahwa tak mengetahui nama-nama penyuap dan penerima suap yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Enggar menyebut, jika sejak awal dia sudah mengetahui adanya praktik tersebut, pihaknya sudah pasti tidak akan memberikan izin impor bawang putih.

Enggar memastikan seluruh proses pengajuan izin saat ini sudah melalui sistem daring (online), maka perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kuota impor dengan sendirinya akan tersingkir. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *