Kritik Kinerja Pemkab, KPG: Bupati Garut Jangan ‘Semau Gue’

Kritik Kinerja Pemkab, KPG: Bupati Garut Jangan ‘Semau Gue’

Koreksi elemen kepemudaan Garut terhadap kinerja Pemkab Garut.

Kinerja Pemkab Garut Dinilai Buruk, KPG Minta Bupati Jangan ‘Semau Gue’

Konten.co.id – Kaukus Pemuda Garut (KPG) menilai, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Gunawan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan publik. “Kami melihat, tingkat efektivitas dan produktivitas kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sangat rendah. Meski berbagai penghargaan banyak diraih Kabupaten Garut, namun itu tak lebih hanya bersifat simbolis belaka. Karena berbanding terbalik dengan kenyataan,” demikian diungkapkan Koordinator Kaukus Pemuda Garut (KPG) Dian Hasanuddin, Selasa (6/8/2019) dalam rilis yang diterima Konten.co.id.

Atas dasar hal tersebut, lanjutnya, KPG menyampaikan beberapa catatan penting. Gelontoran Program “AMAZING” yang saat kampanye Pilbup digadang-gadang sebagai lokomotif perubahan dalam mewujudkan Garut Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera, diklaim KPG telah gagal.

Banyak Proyek Pembangunan yang Mangkrak

“Indikasinya adalah, pembangunan Sarana Olah Raga (SOR), Art Center, Jalan Baru, Pasar Samarang, Pasar Wanaraja, Pasar Leles serta Gedung PKL yang menghabiskan anggaran sangat besar, tetapi hanya  menghasilkan kualitas dan nilai manfaat yang sangat rendah,” ujar Dian.

Karenanya, efektivitas dan produktivitas kinerja birokrasi, juga dinilai KPG sangat buruk. “Hal ini ditandai dengan rendahnya serapan anggaran, terutama porsi Belanja Langsung. Sementara pada Belanja Tidak Langsung serapannya jauh lebih besar. Tapi tidak diimbangi dengan capaian kinerja positif,” lanjutnya.

KPG menyayangkan, Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait, “tidak mampu memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Alam Banjir Bandang Sungai Cimanuk, misal. Akibatnya, masyarakat yang menjadi korban bencana tidak mendapatkan hunian layak sebagaimana telah direncanakan oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Reformasi Birokrasi yang dicanangkan, pada Prakteknya tidak Terimplementasi. Kinerja SKPD DInilai Buruk

Walhasil, makna Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2010, lanjut Dian, pada prakteknya tidak terimplementasi. ”Kualitas kinerja di 8 area perubahan, justru menunjukkan fakta sebaliknya. Tata kelola pemerintahan seolah dijalankan berdasarkan ‘selera’ Bupati saja. Ini ‘kan tidak memenuhi asas profesionalisme. Mengurus daerah dan anggarannya, ‘kok seperti mengelola perusahaan pribadi saja. Padahal, jelas itu milik publik,” ungkapnya.

KPG juga menyoroti kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) selaku Pejabat Tinggi Pratama. “Karena merasa dekat dengan Bupati, tidak lagi fokus bagaimana mengelola tugas pokok dan fungsi dibidangnya. Ia lebih banyak berada bersama Bupati seperti layaknya ajudan. Sementara pelaksanaan tugas sehari-hari dijalankan oleh staf/pelaksana,” kata Dian.

Dian juga mengkritik kinerja Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM, yang diklaimnya bekerja “semau gue”. “Tidak perlu mengikuti kewajiban apel/upacara, tidak perlu pula hadir dalam rapat, serta dalam mengelola program dan kegiatan kinerjanya rendah,” ungkapnya.

Dian juga menambahkan, berdasarkan temuan KPG, “Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) beserta keluarga, diberikan keleluasaan oleh Bupati untuk menjadi pengusaha. Seperti misal, pekerjaan pengadaan langsung dan lelang dibidang konstruksi. Ia juga menggunakan kewenangannya sebagai alat untuk ‘menekan’ investor, agar mendapatkan pekerjaan pembangunan pabrik di Kecamatan Leles,” katanya.

Banyaknya Study Banding ke Luar Negeri, Dinilai Sebagai Pemborosan Anggaran dan Minimnya Empati Pemerintah Terhadap Rakyat Miskin

“Kebijakan pemberian tunjangan kinerja (TKD), juga tidak diterapkan berdasarkan sistem evaluasi capaian kinerja setiap bulan. Tetapi diberikan secara flat dengan berbagai rekayasa administrasi. Tentu saja dengan arahan Bupati. Selain itu, pemberian tunjangan kinerja dan anggaran perjalanan dinas di Pemda Garut saat ini, perjalanan keluar negeri, misal. Itu ‘kan tidak jelas apa hasilnya? Padahal uang yang dipakai itu adalah uang rakyat. Yang seharusnya dikembalikan kepada rakyat, dalam bentuk kinerja pelayanan yang prima,” tandasnya.

Menurutnya, Bupati dan para pejabat yang sering berdalih study banding ke Luar Negeri dan keluar Provinsi Jawa Barat itu, seolah tidak memiliki empati terhadap kondisi masyarakat Garut yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan. “Perilaku seperti itu menunjukan rendahnya integritas dan moralitas para pejabat. Sama sekali tidak mencerminkan rasa empati terhadap kondisi masyarakat, yang untuk memperoleh sesuap nasi saja susah,” katanya.

Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan, juga Dinilai Sebagai Pemborosan

KPG juga memberikan perhatian khusus terhadap Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan, yang dinilai tidak jelas kedudukan dan tanggungjawab profesinya. “Tim ini diisi oleh para pensiunan, yang “notabene” sampai saat ini belum terlihat akselerasinya dalam memberikan kontribusi terhadap kinerja pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Padahal, rakyat harus membayar beban honorarium Tim Percepatan Pembangunan ini, melalui anggaran dalam APBD Kabupaten Garut,” sebutnya.

Pemberantasan KKN Jalan di Tempat

Dalam hal upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), juga tidak dilakukan secara jelas dan tegas. “Malah KKN nampak semakin tidak terkendali. Terlihat dari banyaknya pengelolaan pekerjaan, yang dilaksanakan oleh pengusaha yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Meskipun mekanisme lelang dilakukan melalui sistem elektronik, tetapi tetap saja faktanya seperti itu,” tegasnya.

Pengangkatan Pejabat-pejabat Perusahaan Publik yang Tidak Transparan

Kemudian, dalam hal pengangkatan Direktur Utama dan Pengawas PDAM Tirta Intan Garut, KPG menilai tidak lebih seperti politik balas budi. “Meskipun dilakukan seleksi oleh panitia, tapi pelaksanaan seleksi oleh Panitia Seleksi (PANSEL) tidak transparan. Mulai dari tatacara penilaian, hingga nilai yang diperoleh masing-masing peserta seleksi, tidak diinformasikan secara terbuka kepada publik,” tandasnya.

Di mata KPG, Bupati tidak menunjukkan komitmen untuk melakukan perbaikan kinerja pemerintah daerah. “Hal ini terlihat dari kebijakan revitalisasi kinerja SKPD melalui evaluasi kinerja yang hanya bersifat formalitas. Seharusnya, berbagai fakta empirik terkait kegagalan program maupun kegiatan “AMAZING”, yang terindikasi merugikan keuangan negara berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), serta ketidakmampuan dalam menyelesaikan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Alam Banjir Bandang Sungai Cimanuk, menjadi pertimbangan untuk memberikan punishment terhadap Kepala SKPD yang bersangkutan. Dan sebaliknya, yang menunjukan prestasi baik seyogyanya mendapatkan reward,” katanya.

Bupati Harus Memiliki Komitmen Kuat untuk Selesaikan Persoalan-persoalan Mendesak di Garut

Dibutuhkan komitmen yang kuat dari Bupati untuk menyelesaikan carut-marut persoalan yang dihadapi Kabupaten Garut sekarang. “Penyelesaiannya membutuhkan komitmen yang kuat dari Bupati. Beliau harus berani mengambil tindakan. Berhentikan saja Kepala-kepala Dinas yang kinerjanya buruk. Kembalikan tugas pokok dan fungsi Kepala SKPD secara proporsional. Junjung tinggi profesionalisme,” kata Dian.

Bupati mesti fokus pada persoalan yang dihadapi masyarakat. “Arahkan seluruh kemampuan Kepala SKPD beserta jajarannya, supaya optimal melayani masyarakat. Jalankan sistem secara tepat. Tidak manipulatif, serta hindari penerapan “manajemen tukang cukur“ yang bersifat otoriter,” katanya. “Kalau tidak, jelas agenda mendesaknya sekarang adalah konsolidasi semua elemen masyarakat, untuk segera melaporkan berbagai dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut kepada instansi penegak hukum. Bahkan, jika perlu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” pungkasnya. (*)

Penulis : IGR

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *