fbpx

GGW: Dugaan Korupsi Pokir di Garut, Negara Rugi Rp 97 Milyar

GGW: Dugaan Korupsi Pokir di Garut, Negara Rugi Rp 97 Milyar

Berlangsung dari 2014 hingga 2018.

GGW: Dugaan Korupsi Pokir di Garut Gasak Duit Negara Rp 97 Milyar

Konten.co.id – Garut Governance Watch (GGW) sebut, kasus dugaan korupsi Pokir (Pokok Pikiran) yang sekarang tengah diusut Kejaksaan Negeri Garut, terjadi sejak tahun 2014 hingga 2018. Negara diperkirakan merugi hingga Rp 97 milyar.

“Anggaran pokir ini, rata-rata pertahunnya mencapai Rp 130 Milyar. Dan sudah berlangsung sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Diperkirakan, tingkat kerugian negara tidak akan kurang dari Rp 97 Milyar,” ungkap Agus Sugandhi, Ketua Garut Governance Watch (GGW), dalam rilis yang diterima Konten.co.id, Jumat (2/9/2019).

Korupsi Pokir dilakukan secara berjamaah

“Dugaan korupsi berjamaah tidak hanya melibatkan oknum DPRD, tapi juga pejabat SOPD terkait di Garut. Jadi seperti ini, rekanan/pemborong dalam melaksanakan pekerjaan dari Pokir itu, diwajibkan mengeluarkan dana pada oknum birokrat. Mulai dari Berita Acara Kontrak sebesar 3% – 4% dari pagu, biaya survey Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000, aparat pemerintah di tingkat bawah Rp. 100.000 – Rp. 1.000.000, pengawas dari Dinas Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000, Astek Rp. 400.000, PPn dan PPh 12%, Pajak Galian C Rp. 700.000 – Rp. 2.000.000, Biaya Umum (BU) 9% – 12,5%. Tingginya beban pengeluaran tersebut, berdampak terhadap kualitas pekerjaan pemborong. Karena penerapan anggaran yang hanya sekitar 30% – 40% dari pagu yang ditetapkan APBD,” jelasnya.

Besarnya kekuasaan DPRD atas pengelolaan APBD, diskresi (kewenangan) yang nyaris tidak terbatasi, dan tidak adanya pertanggungjawaban atas setoran anggaran dari pihak ketiga, adalah beberapa penyebabnya.

“Sesuai fungsinya, berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, DPRD diberikan kewenangan penuh untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD Kabupaten,” katanya.

Namun, lanjut Agus, pada praktiknya mekanisme tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya.

“Pola korupsinya berjamaah. Jatah anggaran untuk pimpinan, anggota Badan Anggaran (Banggar) dan anggota “dititipkan” di SOPD tertentu. Ini pola berulang; berdasarkan pengetahuan dan pengalaman – yang melibatkan politisi, birokrat dan pengusaha. Anatomi atau kerangka dasar penyebab terjadinya dugaan korupsi DPRD ini, adalah monopoli kekuasaan APBD yang menjadi jatah mereka. Diskresi (kewenangan) nyaris tidak terbatasi, dan tidak ada pertanggungjawaban atas setoran anggaran dari pihak ketiga. Dugaan korupsi berjamaah yang tengah diselidiki Kejaksaan Negeri dan Polres Garut sekarang, harus dikawal. Agar tidak terjadi lobi-lobi di belakang, yang membuat pelakunya lepas dari jeratan hukum,” ujarnya.

Apa itu Pokir?

Menurutnya, Pokir DPRD adalah nomenklatur yang mirip dengan “penjaringan aspirasi masyarakat”, sebagaimana pernah tercantum dalam PP 1/2001 dan PP 25/2004. “Pada pokoknya menyatakan, anggota DPRD mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Hanya kemudian PP 16/2010 menegaskan bahwa “aspirasi masyarakat” berbentuk Pokir DPRD tersebut, menjadi tugas Banggar DPRD menyampaikannya kepada Kepala Daerah,” kata Agus.

Apa dasar hukumnya?

Istilah pokok-pokok pikiran (pokir), lanjut dia, tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. “Di sana disebutkan, bahwa salah satu tugas Badan Anggaran DPRD adalah “memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD,” kata Agus.

“Ketentuan tersebut mesti dipahami seperti ini; bahwa penyampaian pokir DPRD adalah tugas Badan Anggaran (Banggar), sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD. Hanya Badan Anggaran DPRD yang memiliki tugas ini. Sesuai amanat undang-undang, itu disampaikan langsung kepada Kepala Daerah. Tidak boleh diwakilkan. Dan itupun sebatas saran dan pendapat,” tuturnya.

Dalam konteks hukum, lanjut Agus, saran dan pendapat tidak bersifat mengikat. Tidak menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan. “Banggar DPRD hanya menyampaikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah. Keputusan menerima atau menolak saran dan pendapat itu sepenuhnya wewenang Kepala Daerah. Ini disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum APBD ditetapkan,” jelasnya.

Bagaimana prosesnya, hingga dugaan korupsi tersebut muncul?

Biasanya, sambung dia, pokok pikiran DPRD ini disampaikan setelah reses. Di mana anggota DPRD menampung sejumlah usulan dan aspirasi dari konstituen di daerah pemilihannya masing-masing.

“Pelaksanaan reses dilakukan tiga kali dalam setahun. Sekitar bulan April, Agustus dan Desember. Sementara, pembahasan APBD dilaksanakan dua kali dalam setahun, sekitar bulan September dan Desember. Sedangkan ketentuan penyampaian pokir DPRD selambatnya 5 (lima) bulan sebelum penetapan APBD,” jelas dia.

Dari sisi ini, urainya, terdapat upaya memaksakan hasil reses ke dalam pokir. “Ada upaya memaksakan masuknya anggaran tertentu pada APBD. Entah itu dalam anggaran berjalan, atau anggaran yang akan datang. Padahal, dalam aturan selambatnya 5 (lima) bulan sebelum penetapan anggaran. Ini tidak dilakukan. Pada waktu pembahasan APBD Perubahan, sudah terjadi pembagian “kue” anggaran. Pola korupsi dukungan (support corruption), dengan penciptaan suasana kondusif untuk melakukan korupsi. Sampai tahun 2018 kondusifitas ini didukung pula elit birokrasi,” katanya.

Jual beli proyek

Agus menambahkan, sebelum dan sesudah reses, tidak sedikit oknum anggota DPRD “menggadaikan” program/kegiatan/proyek pada pihak pemborong, atau anggota dewan sendiri yang dianggap mampu memberikan pinjaman. Bahkan tidak sedikit oknum anggota legislatif tidak melaksanakan kegiatan reses, tapi laporannya ada. “Ada oknum anggota dewan dari Dapil I yang mengambil uang reses, sedangkan laporan resesnya dibuatkan oleh staf DPRD,” katanya.

“Oknum anggota DPRD diduga tetapkan ‘tarif’ pada pemborong, dengan nilai 10% – 15% dari pagu yang tercantum dalam APBD. Prosentase ini bergantung pada proses pembahasan anggaran. Jika pembahasan masih jauh, biasanya diminta 10%. Saat fase pembahasan dan sudah dimasukkan dalam APBD, jumlah setoran yang diminta bisa mencapai 12,5% – 15%. Terkadang, proyek itu tidak melalui usulan dalam reses. Ada pemborong yang memasukkan ‘judul’ proyek pada anggota dewan, dengan setoran 12,5%. Tidak sedikit pula anggota DPRD yang berutang pada anggota dewan lain, dengan jaminan pekerjaan sebagai jatah dari APBD. Lalu, anggota dewan tersebut mengarahkan SOPD agar pemborong yang sudah setor uang, diakomodir sebagai pelaksana proyeknya,” kata Agus.

Waspada mafia peradilan

Sekarang, kasus dugaan korupsi dana Pokir ini tengah dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Garut. “Penegak hukum sedang bekerja. Saya cukup apresiatif atas penanganan kasusnya. Tetapi, masyarakat harus tetap kritis terhadap aparat kejaksaan. Menjaga agar tidak terlibat dalam mafia peradilan. Dugaan korupsi berjamaah yang tengah diselidiki Kejaksaan Negeri dan Polres Garut ini harus terus dikawal. Agar tidak terjadi lobi-lobi di belakang, yang membuat pelakunya lepas dari jeratan hukum,” pungkasnya. (*)

Penulis : IGR

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Berita Lainnya :


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Pilihan

Berita Video