fbpx

Budaya Kita Merazia Buku. Bukan Membacanya

Budaya Kita Merazia Buku. Bukan Membacanya

Fenomena kembali maraknya razia buku.

Alih-alih Membudayakan Membaca Buku, Kita Malah Merazianya

Konten.co.id – Belakangan ini, razia buku kembali marak. Terakhir, Brigade Muslim Indonesia (BMI) merazia buku-buku dianggap berbau komunis. Nah, dari sejumlah buku kiri yang dirazia oleh BMI di Makassar, diantaranya adalah buku-buku Romo Franz Magnis-Suseno. Franz Magnis tak acuh terhadap peristiwa tersebut. Karena itu bukan hal baru baginya.

Magniz Sebut, Razia Itu Adalah Sebuah Kebodohan Besar

“Bagi saya, itu adalah tanda kebodohan besar. Kebodohan yang tidak ada batasnya,” kata Magnis, Selasa (6/8/2019). Ironisnya, kesimpulan bahwa buku karya Magnis menyebarkan ajaran Karl Marx, diambil BMI hanya dari membaca sinopsisnya. “Bukunya disegel. Jadi, kami tidak bisa membaca isi buku itu. Tapi dari sinopsisnya sudah kelihatan, buku ini menyebarkan paham komunisme,” kata perwakilan BMI.  

Padahal, Buku Magnis Justru Merupakan Sebuah Analisa Kritis Terhadap Pemikiran Marx

Menurut Magniz, bukunya tidak berisi anjuran agar pembaca menganut Marxisme, Marxisme-Leninisme (komunisme). “Justru buku saya merupakan kritik terhadap paham itu. Silakan dibaca saja, supaya tahu isi buku tersebut,” kata Magnis

Buku Magnis yang terkemuka tentang Marxisme dan ideologi kiri adalah ‘Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme’, ‘Dalam Bayang-bayang Lenin: Enam Pemikiran Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka’, dan ‘Dari Mao ke Marcuse: Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin’. Magnis menegaskan, buku tersebut tidak menyebarkan paham Marxisme, Leninisme, Komunisme, atau Maoisme. Justru ia mengkritik ideologi itu.

“Kritis sekali, sangat kritis,” ucap Magnis.

Tapi sepertinya, Magnis menyikapinya dengan enteng. Penyabet gelar doktor lulusan Universitas München dengan tesis pemikiran Marx muda ini, sama sekali tak lagi peduli. “Saya tidak peduli. Buku-buku ini sudah lama di pasar. Yang terjadi di Makassar itu dilakukan oleh orang-orang bodoh. Saya terus terang saja tidak peduli. Peristiwa razia buku kiri itu bukanlah hal baru. Saya sudah mengalami hal semacam itu sejak 17 tahun lalu. Padahal, buku-buku saya adalah tinjauan kritis terhadap ideologi-ideologi kiri tersebut,” tandasnya.

Tanggapan Mahkamah Konstitusi

Dalih Brigade Muslim Indonesia (BMI) merazia buku-buku yang disebut berbau komunis, termasuk buku karya Franz Magnis Suseno, adalah karena sudah sesuai TAP MPR Nomor 25 Tahun 1966.

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), penyitaan buku hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Itu pun setelah pengadilan memutuskan buku yang disweeping tersebut adalah buku terlarang/melanggar UU.

“Pasal 7 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan ‘tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang’,” demikian bunyi putusan MK, Senin (5/8/2019).

Selain itu, penyitaan barang-barang cetakan yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, tanpa ada izin dari ketua pengadilan negeri setempat, merupakan suatu ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Pasal itu berbunyi:

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

“Sehingga antara ketentuan Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menimbulkan ketidakpastian hukum yang melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum’,” ujar Ketua MK kala itu, Mahfud MD.

Menurut MK, penyitaan buku-buku sebagai salah satu barang cetakan tanpa melalui proses peradilan, sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang- wenang yang amat dilarang oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pasal itu berbunyi:

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 

“Tindakan pengambilalihan barang cetakan tanpa prosedur yang benar menurut hukum, terutama tanpa melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (extra judicial execution) yang sangat ditentang dalam suatu negara hukum yang menghendaki due process of law. Due process of law, seperti dipertimbangkan di atas, adalah penegakan hukum melalui suatu sistem peradilan,” ujar MK.

Pelarangan pengedaran buku-buku sebagai suatu sumber informasi, penyitaan tanpa proses pengadilan, merupakan suatu tindakan yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

Hal itu juga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Bila sudah sesuai prosedur hukum, maka penyitaan buku tidak melanggar HAM. Hal itu sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan kebebasan seseorang dapat dibatasi dengan Undang-Undang, akan tetapi pembatasan tersebut hanya untuk tujuan yang secara tegas disebutkan yakni semata-mata untuk pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis.

“Pemberian kewenangan untuk melakukan pelarangan atas sesuatu yang merupakan pembatasan hak asasi tanpa melalui due process of law, jelas tidak termasuk dalam pengertian pembatasan kebebasan seperti yang dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945,” papar MK.

Bagaimana bila isi buku melanggar Undang-Undang tentang larangan pencegahan penodaan agama, atau melanggar Undang-Undang tentang Pornografi atau melanggar pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

“Aparatur negara yang berwenang dapat saja melakukan penyitaan setelah mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat atau menyita terlebih dahulu dalam hal yang mendesak, lalu meminta izin persetujuan penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat dilanjutkan dengan penyidikan, penuntutan dan penyidangan oleh instansi yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku,” ujarnya.

Semua penegakan hukum pada akhirnya ditentukan dalan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hanya dalam putusan pengadilan dapat ditentukan apakah suatu barang yang semula telah disita ditetapkan untuk dirusakkan, atau dimusnahkan, atau dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada orang yang dari padanya sebuah barang disita.

Tak hanya bisa melarang, menyita, menahan, memenjarakan bahkan menjatuhkan pidana mati sekali pun diperbolehkan asal melalui proses peradilan, bukan melalui keputusan Jaksa Agung.

Komnas HAM: Razia Buku yang Dilakukan BMI Melanggar Hak Warga Negara dalam Mengakses Informasi

Komnas HAM mengatakan aksi Brigade Muslim Indonesia (BMI) merazia buku yang dinilai mengajarkan Marxisme di Makassar tidak boleh dilakukan. Menurutnya, pelarangan atau razia buku harus melalui pengadilan.

“Ya, yang pertama soal razia buku itu, siapa pun tidak boleh merazia buku karena sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa pelarangan dan razia buku itu harus lewat pengadilan,” ujar komisioner Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Anak Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, Senin (5/8/2019) malam. 

Beka menjelaskan razia buku yang dilakukan oleh BMI melanggar hak warga negara untuk memperoleh informasi. Dia mengatakan setiap warga negara berhak memperoleh pengetahuan.

“Kedua, melanggar hak untuk memperoleh pengetahuan. Saya kira kemudian apa yang dilakukan oleh BMI itu mengurangi penikmatan atas hak untuk memperoleh informasi, hak untuk memperoleh pengetahuan yang seharusnya diperoleh oleh warga negara yang lain,” kata Beka. 

Beka menilai aksi yang dilakukan BMI di Makassar itu melakukan tindak pidana. BMI dinilai telah melakukan pemaksaan.

“Saya kira itu kemudian melakukan tindakan pidana, ada unsur pidananya karena melakukan pemaksaan,” ucapnya.

Lebih lanjut Beka mendorong pihak kepolisian menindaklanjuti razia buku itu, sehingga tidak ada lagi aksi serupa di kemudian hari.

“(Mengimbau) tidak hanya untuk BMI, tetapi saya kemudian mendorong kepada polisi untuk segera memproses lebih lanjut soal razia buku ini, supaya tidak ada lagi preseden yang sama terjadi di kemudian hari,” kata dia.

“Artinya, proses kepolisian itu bisa mendorong supaya masyarakat tidak boleh lagi secara sembarangan atau kemudian secara beramai-ramai memaksakan kehendaknya,” lanjutnya. 

Alasan Brigade Muslim Indonesia (BMI) dan Klarifikasi Polisi

“Kita ini tidak bisa buka itu buku karena disegel, tetapi sinopsisnya itu memang mengarah ingin menjelaskan pemikiran pemikiran Karl Marx. Makanya kami menganggap dan menduga ada indikasi,” kata Ketua BMI Muhammad Zulkifli, Senin (5/8/2109).

Dia menyebut informasi soal buku yang menyebarkan paham komunisme berasal dari warga. Zulkifli mengatakan pihaknya pun telah berkoordinasi dengan bagian Intel Polrestabes Makassar dan Intel Kodam Hasanuddin.

“Saya sama-sama intel Kodam turun, kok. Jadi kita ini bertindak berusaha berkoordinasi tidak melanggar hukum, tapi kalau kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pihak TNI selalu beliau mengarahkan ke kami, selalu mendahulukan tindakan persuasif,” terangnya.

Sementara itu,polisi menyebut, razia tidak disertai dengan penyitaan buku. Razia hanya berujung pada imbauan agar Gramedia tidak menjual buku-buku tentang ideologi kiri tersebut. Gramedia pun setuju, dan akhirnya menyimpan buku-buku itu ke gudang.

Razia Buku Marak, Minat Baca Rendah

Menurut survei kelas dunia, orang-orang Indonesia tak suka baca buku. Minat baca anak-anak bangsa ini terpuruk di level bawah. Apa itu kenyataan?

Data-data tentang literasi berikut ini sering diulang untuk menunjukkan parahnya minat baca. Yang pertama, hasil penelitian Program for International Student Assessment (PISA) rilisan Organization for Economic Co-Operation and Develompent (OECD) tahun 2015. Survei PISA, Indonesia menempati ranking 62 dari 70 negara. 

Yang kedua, peringkat literasi bertajuk ‘World’s Most Literate Nations’ yang diumumkan pada Maret 2016, produk dari Central Connecticut State University (CCSU). Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara yang disurvei. Indonesia masih unggul dari satu negara, yakni Botswana yang berada di kerak peringkat literasi ini. Nomor satu ada Finlandia, disusul Norwegia, Islandia, Denmark, Swedia, Swiss, AS, dan Jerman.

Bisa dikatakan, bangsa ini memang lebih suka merazia buku, dari pada membacanya. Pada 26 Desember 2018, aparat kepolisian dan TNI merazia serta menarik sejumlah buku yang diduga menyebarkan paham komunis dan mempropagandakan PKI di Kediri, Jawa Timur.

Lalu, dua mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Vespa Literasi, ditangkap Polsek Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Ini terjadi setelah mereka membawa buku biografi Dipa Nusantara (DN) Aidit di lapak baca gratis yang digelar di Alun-alun Kraksaan. DN Aidit adalah seorang pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kedua mahasiswa itu ditangkap pada Sabtu (27/7/2019) malam, setelah polisi mengaku mendapat laporan. Mereka adalah Muntasir Billah (24) warga Desa Jati Urip, Kecamatan Krejengan dan Saiful Anwar (25) warga Desa Bago, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan rilis polisi, setidaknya terdapat empat buku yang dipermasalahkan, yaitu: Aidit “Dua Wajah Dipa Nusantara,” Menempuh Djalan Rakjat D.N AIDIT, Sukarno Marxisme & Leninisme, serta D.N Aidit “Sebuah Biografi Ringkas.” 

Razia terakhir terjadi di sebuah toko buku di Padang, Sumatra Barat dan melibatkan aparat gabungan TNI, Polri dan Kejaksaan Negeri. Aparat menyita enam eksemplar dari tiga buku yang disinyalir isinya mengandung paham komunisme dalam razia pada Selasa (08/01).

Dua pekan sebelumnya, ratusan buku yang diduga berisi ajaran paham komunis juga dirazia di Kediri, Jawa Timur, pada Rabu (26/12). Razia dilakukan setelah Kodim 0809 Kediri mendapat laporan dari warga.

Buku Bisa Saja di Razia. Tapi, Pemikiran Jelas Tidak Bisa

Miris, sekaligus memprihatinkan. Ya, razia buku-buku kiri. Buku-buku Marx, Nietczhe, dan lain sebagainya dirazia dimana-mana. Dianggap sesuatu yang berbahaya. Padahal apa yang berbahaya dari sebuah pemikiran? Tidak ada. Pemikiran itu merdeka, dan bebas. Tidak bisa dibatasi. Siapapun boleh saja berpendapat. Siapapun boleh saja memilih ideologi yang sekiranya bisa mengakomodir kegelisahan hati, jiwa dan pikirannya.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi menyebut razia terhadap buku-buku yang dianggap berhaluan kiri merupakan “warisan orde baru yang membatasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap sejarah negerinya sendiri”.

Jika kemudian aparat melakukan razia terhadap buku-buku kiri atau buku yang dianggap berhaluan komunis, marxisme dan leninisme, dia berpendapat “justru aparat menjadikan gagasan tersebut sebagai mitos”.

Imbasnya, gagasan itu tidak dipahami sungguh-sungguh secara akademis, namun kemudian justru memunculkan rasa ingin tahu yang berlebihan. “Ini sepertinya ancaman seperti itu terus dipelihara tanpa adanya pemahaman rasional,” cetusnya.

Ketika pemikiran dikekang, maka tidak bakal ada perubahan itu. Lagipula, siapa yang bisa merazia pemikiran bebas? Tidak ada. Dengan membaca, kita bisa membuka kotak pandora cakrawala dunia. Kita bisa menyelami apa yang ada di kepala penulis.

Dan ketika buku dilarang, maka sejak saat itu pula demokrasi mati. Kita paranoia dengan pemikiran. Tapi tidak dengan praktik-praktik intoleran di depan mata. Kita selalu mempersoalkan simbol, tanpa mau menelaah esensi. Yang perlu ditakutkan adalah ketika esensi diabaikan, dan simbol disakralkan. Lalu celakanya, paranoia dengan itu. Terjebak simbol, enggan membedah esensi.

“Orang melihat gambar Lenin mengira itu penyebaran Leninisme, orang melihat gambar Marx mengira itu penyebaran Marxisme. Saya bisa mengerti bahwa Gramedia harus memperhatikan orang-orang seperti itu. Kita hidup di dalam masyarakat di mana memang ada orang-orang bodoh,” kata Magnis. Sampul buku karya Magnis yang kena razia itu memang bergambar wajah Marx dan Lenin.

Senada, Airlangga Pribadi memandang laporan warga yang memicu razia ini didasari pada “ketakutan yang muncul dari ketidaktahuan”. “Mereka tidak paham tentang sejarah negeri ini,” kata dia.

Selain itu, masih banyak warga yang tidak mengetahui bahwa saat ini kita sedang memasuki era demokrasi, dimana kebebasan berpikir dan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan itu seharusnya dijamin oleh negara.

Yang menurutnya, tidak akan menjadi masalah jika ruang kebebasan untuk membaca, berdiskusi dan mempelajari gagasan apa pun, baik itu paham berhaluan kanan atau kiri. “Ide-ide gagasan marxisme ataupun komunisme ketika dibaca dengan ruang kebebasan yang memadai, kita justru bisa melihat kelemahan-kelemahan dari gagasan tersebut,” jelas Airlangga. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Berita Lainnya :


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Pilihan

Berita Video