AJI Jember Ngamuk Wartawan Dilarang Liput Aksi Damai Papua

AJI Jember Ngamuk Wartawan Dilarang Liput Aksi Damai Papua

Wartawan di Jember dilarang menyampaikan aspirasi yang disampaikan peserta aksi solidaritas Papua.

Wartawan Dilarang Liput Aksi Papua di Jember, AJI Marah Besar

Konten.co.id – Dua pekan ini media melakukan pemberitaan terkait insiden penyerangan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Berbagai aksi damai dan solidaritas pun digelar di seluruh daerah.

Tidak terkecuali di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun ada hal yang tidak enak terjadi di kabupaten tersebut. Yaitu adanya pelarangan meliput aksi solidaritas di Jember.

Menurut Plt Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mahrus Sholihin dalam keterangan resminya, upaya pelarangan itu berbentuk permintaan dari unsur pemerintah Kabupaten Jember dan Keamanan lewat grup percakapan maupun langsung kepada wartawannya sendiri.

“Permintaannya adalah agar wartawan hanya menyiarkan sebagian isu yang disampaikan demonstran, tidak menliput atau menyiarkan aspirasi tersebut,” katanya, Jumat (30/8/2019).

Perbuatan itu, lanjutnya adalah pelanggaran Undang-Undang (UU) Pers No 40 tahun 1999 Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”.

Serta di ayat selanjutnya berbunyi “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”. Pelarangan ini juga termasuk dalam pelanggaran UU Pers pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.”

Sementara dalam UU pers pasal 6 berbunyi : Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

AJI Jember pun menyayangkan intervensi tersebut. Pihaknya pun meminta agar semua pihak di Kabupaten Jember tidak melakukan pelarangan terhadap pers dalam hal pemberitaan.

Selain itu juga agar tidak ada intervensi terhadap wartawan. “Kami juga mengimbau wartawan agar taat terhadap kode etik jurnalistik yang berlaku serta tidak melakukan diskriminasi dan memberi stigma terhadap kelompok etnis tertentu,” katanya.

“Wartawan juga harus menerapkan prinsip jurnalisme damai dalam pemberitaan peristiwa bernuansa konflik,” tukasnya. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *