Tuntut Tuntaskan Kasus Korupsi 1,8 M, HMI Gruduk Kejari Garut

Tuntut Tuntaskan Kasus Korupsi 1,8 M, HMI Gruduk Kejari Garut

Massa HMI geruduk Kejaksaan Negeri Garut.

Massa HMI Gruduk Kejari Garut, Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi 1,8 M

Konten.co.id – Dianggap melakukan pembiaran terhadap penuntasan kasus-kasus korupsi di Garut, massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri Garut, Selasa (23/7/2019).

“Kejari Garut sudah melupakan tugas pokok dan fungsinya yang sudah termaktub dalam UU Nomor 16 Tahun 2004. Saat ini, penuntasan kasus-kasus yang menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.1,8 miliar pada tahun 2018, progress-nya cenderung stagnan,” kata Sofyan Munawar, Sekretaris Umum HMI Garut, dalam rilis yang diterima Konten.co.id, Selasa (23/7/2019).

“Ada dugaan korupsi di 30 proyek. Antara lain dana hibah bantuan Provinsi Jabar tahun 2017 yang diterima Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapusipda) Kabupaten Garut, Proyek Pembangunan Perbaikan Jalan Cikelet, mangkraknya Revitalisasi Pasar Leles, Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Baru di Kadungora, pembangunan Sarana Olahraga (SOR) Ciateul, serta kasus-kasus lain yang kini tengah ditangani oleh Kejari Garut. Hingga sekarang, penanganan kasus-kasus tersebut, perkembangannya belum jelas,” katanya.

HMI menilai, Kejaksaan Negeri Garut tidak transparan dalam memberikan informasi terkait perkembangan kasus-kasus yang tengah ditanganinya tersebut.

“Padahal, berdasarkan amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh institusi negara diwajibkan untuk dapat mengelola kebijakan informasi publik. Pengelolaan informasi publik tersebut dimaksudkan agar publik mudah mengaksesnya,” ujar Sofyan.

Pihaknya menginginkan agar Kejaksaan Negeri Garut mengedepankan prinsip keterbukaan informasi terhadap masyarakat, terkait penanganan kasus tersebut.

“Publik berhak untuk dapat mengetahui sejauhmana perkembangan penanganan kasus-kasus tersebut,” tegasnya.

Dalam aksinya tersebut, HMI Garut menuntut Kejaksaan Negeri Garut untuk dapat:

  1. Memberikan laporan kepada publik soal sejauhmana kelanjutan proses hukum kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani
  2. Mengusut tuntas semua kasus korupsi yang sedang ditangani
  3. Menindak tegas oknum-oknum mafia hukum yang terindikasi bermain dalam kasus yang sedang ditangani oleh Kejari Garut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Seperti diketahui, pada tahun 2018 BPK mencatat adanya kerugian negara sebesar Rp.1,8 miliar, yang ditemukan dalam proyek beberapa dinas di Garut.

“Hasil temuan BPK, terkait proyek revitalisasi Pasar Leles, misalnya. Dari pagu proyek sebesar Rp 26 miliar, ada kerugian yang harus dikembalikan kepada Kas Negara sebesar Rp 670 juta. Berikut denda-denda yang harus diganti oleh pihak pemborong, total yang mesti dikembalikan sebesar Rp 800 juta lebih,” pungkas Sofyan.(*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *