Trump, Presiden Anti Kritik yang Hobi Blokir Akun Followers

Trump, Presiden Anti Kritik yang Hobi Blokir Akun Followers

Presiden AS yang paling kontroversial dan gemar blokir akun pengkritiknya.

Anti Kritik, Trump Presiden Kontroversial yang Hobi Blokir Followers

Konten.co.id – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dinilai sebagai “anti kritik”. Hal ini karena ia memblokir akun twitter yang mengkritiknya.

Kasus ini berawal pada 2017 lalu di mana sejumlah orang yang akun Twitternya diblokir oleh Presiden Donald Trump, melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwenang. Hingga pada akhirnya kasus ini kemudian disidangkan.

Dikutip KompasTekno dari BBC, Jumat (12/7/2019), hingga saat ini ada 75 akun individu yang telah dicabut blokirnya oleh Trump. Namun masih ada sekitar 30 akun, termasuk akun penulis ternama, Stephen King dan model Chrissy Teigen yang masih diblokir oleh Trump.

Akun Twitter Donald Trump yang beralamatkan @realDonaldTrump kini telah memiliki sebanyak lebih dari 61 juta pengikut. Akun tersebut pertama kali dibuat pada Maret 2009. Donald Trump memang dikenal sebagai Presiden yang aktif menyampaikan informasi melalui media sosial Twitter.

Bahkan ketika jumlah pengikutnya berkurang pada Oktober lalu, Trump langsung melontarkan kritik pada Twitter, dan menuduh media sosial ini memangkas jumlah pengikutnya. Kemudian pada April lalu, Trump juga sempat menggerutu karena kalah jumlah follower ketimbang Obama.

Padahal menurut penilaiannya, Obama lebih jarang berkicau di Twitter daripada dirinya. Selain itu, Trump juga kerap membuat kontroversi di media sosial berlogo burung itu. Trump juga pernah menuduh Twitter melakukan diskriminasi terhadap anggota Partai Republik dan “bermain politik”.

Pengadilan Banding Federal AS saat ini pun menyatakan tindakan Trump yang kerap memblokir akun Twittertersebut mencederai konstitusi dan melanggar undang-undang kebebasan berpendapat.

Menurut pengadilan, para pejabat yang menggunakan akun media sosial seperti Twitter, tidak seharusnya memblokir akun-akun yang melontarkan kritikan. Keputusan tersebut disampaikan pada 9 Juli lalu.
“Amandemen pertama tidak mengizinkan pejabat publik yang memakai media sosial untuk tujuan resmi, mengecualikan orang dari dialog online yang terbuka, karena pandangan yang tidak disetujui oleh pejabat resmi tersebut,” tulis pengadilan dalam putusannya. (*)

Penulis : Ade Indra
Editor : IDR

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *