Terbukti Berpihak pada Salah Satu Paslon, DKPP Copot Ketua Bawaslu

Terbukti Berpihak pada Salah Satu Paslon, DKPP Copot Ketua Bawaslu

DKPP copot Ketua Bawaslu karena terbukti berpihak kepada salah satu calon.

DKPP Copot Ketua Bawaslu, Karena Berpihak pada Salah Satu Paslon

Konten.co.id – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, Hadi Margo Sambodo dicopot. Hal ini setelah putusan perkara nomor 87-PKE-DKPP/V/2019 tersebut dibacakan saat sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 13 Putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).

“DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu I Hadi Margo Sambodo selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Kota Surabaya sejak dibacakannya putusan ini,” kata ketua majelis Dewan Kehomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad lewat keterangan tertulis, Kamis (18/7/2019)

Mejelis hakim mengatakan bahwa teradu Hadi Margo Sambodo dan Muhammad Agil Akbar sebagai penyelenggara Pemilu 2019 terbukti berlaku tidak netral dan telah berpihak pada kepentingan tertentu.

Hal itu, kata dia, dibuktikan dari tangkapan layar pesan singkat dalam grup Whatsapp yang menunjukkan bahwa Hadi Margo dan Muhammad Agil aktif mengonsolidasikan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk memenangkan kandidat calon legislatif tertentu pada pemilihan legislatif atau Pileg 2019.

“Teradu I dan teradu relawan ikut secara aktif dalam mengonsolidasikan Panwawascam dan relawan FU untuk memenangkan FU di dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan Pemilihan Walikota Surabaya tahun 2020,” kata Majelis Hakim.

Di dalam grup Whatsapps, tersebut kata majelis hakim, Agil bertindak sebagai salah satu admin Group. Melalui grup itu, ia juga memerintahkan anggota Panwascam Lakarsantri HK untuk mengagendakan kegiatan konsolidasi antara relawan dan FU dan merencanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memenangkan FU.

“Melalui salah satu saksi yang dihadirkan, pengadu menerangkan bahwa teradu I, teradu II dan teradu IV diduga pernah menghadiri rapat konsolidasi tim pemenangan FU yang dilaksanakan di daerah Mojosari, Mojokerto,” kata Majelis Hakim.

Untuk diketahui bahwa sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai ketua tidak menghilangkan status Hadi Margo sebagai anggota atau komisioner Bawaslu. Hak dan kewajibannya sebagai anggota atau komisioner tetap melekat kepada yang bersangkutan.

Selain Itu DKPP juga menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Teradu IV Muhammad Agil Akbar Selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya sejak Putusan ini dibacakan.

Sementara itu Pengamat politik sekaligus peneliti Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menilai pemberhentian tersebut jadi pelajaran berharga bagi penyelenggara pemilu lainnya.

“Pelajaran penting yang bisa diambil bahwa penyelenggara pemilu berdiri di atas semua peserta, teguh, berintegritas, adil, imparsial dan tidak partisan,” kata Surokim, Kamis (18/7/2019).

Sebagai anggota atau ketua Bawaslu ada beberapa hal yang termasuk sangat buruk untuk dilakukan. Salah satunya adalah dengan berpihak di salah satu calon. Hal ini menunjukkan kalau sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tidak netral.

“Jadi penting untuk bersikap hati-hati dan cermat. Sikap hati-hati ini patut saya garis bawahi mengingat kompleksitas masalah yang bisa timbul dalam pemilu langsung khususnya pemilu legislatif,” ujarnya.

“Ingat dosa dan kesalahan akan bisa menghasilkan sanksi sesuai tingkatan mulai dari yang berat hingga ringan sesuai tingkat kesalahan dan itu akan jadi portofolio sebagai pejabat publik menyangkut kehormatan. Kiranya semua itu harus menjadi alarm bagi penyelenggara pemilu agar selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian,” katanya.

Namun hukuman itu, masih sangat ringan. Harusnya ada hal yang jauh lebih substantif adalah kehilangan kehormatan, legitimasi dan respek dari publik.

“Tapi menurut saya secara etis sudah kehilangan kehormatan dan rasanya bekerja dalam situasi seperti ini, respek kena sanksi etis itu jelas terbebani,” katanya.

Bagi yang membaca kode etik penyelenggara pemilu, lanjut dia, sanksi itu sesungguhnya berat dan jika boleh menyarankan akan lebih terhormat memilih mundur untuk memperoleh respek sekaligus meletakkan tradisi baru dalam etika politik kepemiluan.

“Jika ada yang berani menempuh jalan itu sungguh luar biasa dan layak diacungi jempol,” katanya. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Satire

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Berita Video

Berita pilihan