fbpx

Tarif BBM dan Listrik Naik Lagi?

Tarif BBM dan Listrik Naik Lagi?

Kebijakan yang selalu jadi masalah bagi masyarakat akan dikeluarkan lagi

Jokowi Presiden, Tarif BBM dan Listrik Naik Lagi?

Konten.co.id – Presiden terpilih Joko Widodo terpilih untuk kembali memimpin Indonesia selama lima tahun kedepan. Ditengah kebahagiaan warga Indonesia kembali dipimpin Jokowi banyak pihak was-was beberapa harga akan kembali naik.

Seperti tarif listrik dan BBM. “Kita tahu bahwa Pak Jokowi mengatakan kalau itu ‘gila’ tapi bermanfaat buat masyarakat, ini dikaitkan dengan tidak adanya periode ketiga, yang tidak populis pun diambil. Tapi ini untuk masyarakat,” ujar Deni Puspa Purbasari, Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP).

Diketahui Presiden Jokowi banyak mengambil berbagai kebijakan. Seperti yang bersifat populis dan non populis.

Kebijakan populis seringkali mengacu pada kebijakan yang disenangi rakyat banyak karena terlihat membela kepentingannya dengan melawan sekelompok elit. Sebaliknya, dalam banyak kasus, kebijakan non-populis dianggap mengorbankan kepentingan rakyat banyak dan menguntungkan segelintir pihak.

Denni mencontohkan, salah satu kebijakan non-populis yang sempat diambil oleh Jokowi adalah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), pada 2014 lalu. Tidak sampai dua bulan setelah dilantik, Jokowi langsung menaikkan harga bensin jenis Premium dari Rp 6.500/liter menjadi Rp 8.500/liter.

Kenaikan harga BBM tentu saja akan membuat banyak rakyat tidak senang sebab akan langsung berdampak pada daya beli masyarakat.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai Jokowi akan lebih lepas lagi. Dengan kemungkinan tidak mengambil kebijakan populis dengan misalnya kembali menaikan harga BBM dan listrik demi menyelamatkan keuangan negara.

“Karena memang saat ini keuangan negara cukup terbebani dengan subsidi maupun dana kompensasi kepada Pertamina atau PLN,” ujar Mamit, Senin (1/7/2019).

Saat rapat bersama DPR RI, Selasa (25/6/2019), ada indikasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mengurangi atau bahkan menyetop pemberian kompensasi tarif listrik kepada PLN. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa dua tahun lalu, terdapat kebijakan pemerintah untuk tidak ada kenaikan tarif listrik sampai saat ini.

Selisih tarif dan harga keekonomian ini kemudian ditanggung oleh pemerintah lewat kompensasi tarif listrik yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
”Karena tidak dilakukan ada selisih antara harga keekonomian dengan tarif yang ditetapkan,” ujarnya di gedung DPR/MPR/DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, jika pemerintah memang tidak lagi memberikan kompensasi, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif untuk menutupi biaya pokok penyediaan tenaga listrik.


Dengan begitu, lanjutnya, kalau mengacu pada Kepmen ESDM No. 55K/20/MEM/2019, Biaya Pokok Pembangkitan naik 9% dari periode sebelumnya. Sehingga, menurut dia, idealnya jika menimbang pada faktor ini saja, biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP TL) seharusnya naik minimal 6%.

“Dengan demikian idealnya tarif listrik di 2019 lebih tinggi (perlu dinaikan) 8-10% dari tingkat tarif 2017/2018,” kata Fabby. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Berita Lainnya :


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Pilihan

Berita Video