Sekda Tersangka, Emil Pastikan Roda Pemerintahan Tetap Berjalan

Sekda Tersangka, Emil Pastikan Roda Pemerintahan Tetap Berjalan

Pasca penetapan Sekda Jabar jadi tersangka KPK.

Sekda Jabar Tersangka, Emil Pastikan Roda Pemerintahan Tetap Berjalan

Konten.co.id – Pasca penetapan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka suap perizinan proyek Meikarta, pemerintahan Jawa Barat dipastikan tidak terganggu.

“Kami pastikan penyelenggaraan pemerintahan tidak terganggu karena sistem birokrasi pemerintah di Jabar punya sistem yang sudah diantisipasi,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Selasa (30/7/2019).

Menurut dia untuk sementara waktu pekerjaan administratif yang menjadi kewajiban Iwa sebagai sekda dapat didelegasikan ke Asisten Pemerintahan, Daud Ahmad. Pihaknya juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami konsultasikan juga ke Kemedagri, ada aturan yang harus dipatuhi terkait pemberhentian atau pemberhentian sementara seorang ASN yang mempunyai implikasi permasalahan hukum,” kata dia.

Ia mengaku prihatin dengan persoalan hukum yang menimpa koleganya di Pemprov Jabar. Ia berharap Iwa bisa menjalankan proses hukumnya dengan baik.

“Tentu saya turut prihatin dengan situasi ini. Beliau taat pada hukum,” tutur dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan dalam proses persidangan Iwa, RK bisa menunjuk pelaksana tugas (plt) sebagai pengganti.

Diketahui, Senin (29/7/2019) malam KPK menetapkan Iwa sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap izin proyek Meikarta. Iwa diduga menerima aliran suap dari proyek Meikarta sebesar Rp900 juta terkait dengan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Sejak 10 Juli 2019 KPK melakukan penyidikan untuk tersangka IWK (Iwa Karniwa), Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat 2015-sekarang dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Senin (29/7/2019).

Atas perbuatannya, Iwa Karniwa diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *