Pemerintah Bakal Lelang 7 Ruas Jalan Tol Tahun Ini

Pemerintah Bakal Lelang 7 Ruas Jalan Tol Tahun Ini

Pemerintah lelang 7 ruas jalan tol tahun ini.

7 Ruas Jalan Tol Bakal Dilelang Pemerintah Tahun Ini

Konten.co.id – Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan melelang tujuh ruas jalan tol tahun ini.

Ketujuh ruas tol tersebut yakni jalan tol Semanan – Balaraja, Kamal – Teluknaga – Rajeg, Akses Menuju Pelabuhan Patimban, Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap, Yogyakarta – Bawen, Solo – Yogyakarta – New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo, dan Balikpapan – Penajam Paser Utara.

Ketujuhnya dilelang dengan nilai investasi sebesar Rp 151,13 triliun. Kepala BPTJ Danang Parikesit mengatakan dari tujuh ruas tol hanya jalan Tol Balikpapan – Penajam Paser Utara yang sudah dilakukan pelelangan dengan metode lelang hak menyamakan penawaran atau right to match pada PT. Tol Teluk Balikpapan.

“Ruas tol lainnya masih dalam tahap finalisasi desain,” jelas Danang, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Senin (22/7/2019).

Pelelangan ini, kata dia, melibatkan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kerja sama ini membawa dampak daya ungkit atau leverage dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya.

Investasi swasta, lanjutnya, dibutuhkan kerena pendanaan Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur terbatas. Kemampuan APBN tahun 2020 – 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

Selama ini, kata dia pemerintah juga telah memberikan dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.

Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan tol diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik.

“Melalui skema KPBU, pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan (financial gap) infrastruktur, terutama jalan tol demi ketepatan waktu penyelesaiannya, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat” ujar Basuki. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *