fbpx

Pemerintah Akan Batasi Usia Kendaraan

Pemerintah Akan Batasi Usia Kendaraan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah melakukan kajian terkait wacana pembatasan usia kendaraan.

Usia Kendaraan Bakal Dibatasi Hingga 15 Tahun. Gimana, Anda setuju?

Konten.co.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah melakukan kajian terkait wacana pembatasan usia kendaraan atau operasional kendaraan, termasuk kendaraan pribadi.

Meski belum mempunyai roadmap atau kajian mendalam mengenai rencana penerapan kebijakan pembatasan usia kendaraan, namun Kemenhub sudah memiliki gambaran perkiraan mengenai implementasi kebijakan pembatasan usia pakai kendaraan pribadi.

“Terus terang saja, saya belum bisa mengatakan usia pakai ideal itu 10 tahun atau 15 tahun. Tapi mungkin tidak sampai 15 tahun,ya,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, Jumat (28/6/2019).

Dikatakannya, mengenai batas usia ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek. “Faktor utama yang menjadi perhatian yakni kinerja suku cadang kendaraan hingga keselamatan, dan populasi kendaraan bermotor yang terus bertambah. Aspek keselamatan juga. Tapi kan harus diimbangi juga dengan pertumbuhan kendaraan dan daya beli masyarakat seperti apa” katanya.

Budi menyebutkan, pihaknya ingin pembatasan usia kendaraan diterapkan untuk menjaga kendaraan supaya tetap layak jalan. “Kalau kendaraan umum kan diuji. Tapi kalau kendaraan pribadi kan nggak diuji, ya,” katanya.

Untuk mengetahui kelaikan kendaraan pribadi, selama ini semua diserahkan ke masing-masing pemilik. Pemerintah tidak punya wewenang khusus pada aspek pengawasan.

“Sepanjang pemeliharaan bagus di bengkel dan sebagainya mungkin bisa itu. Tapi kan bias banget. Artinya orang bisa bilang masih bagus rutin ke bengkel, tapi nyatanya di jalan dipakai sudah miring-miring,” urainya.

Terkait wacana tersebut, Budi mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Korlantas Polri. “Mungkin mulai Minggu depan akan dibahas. Sebelumnya kita juga sudah bicarakan dengan Kepala Korlantas Polri, apakah dibutuhkan pembentukan tim klausul wording baru terkait regulasi, atau memperbaiki regulasi yang sudah ada saja. Kita masih perlu koordinasikan itu dengan Korlantas Polri, ya,” katanya. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Berita Lainnya :


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Pilihan

Berita Video