Kualitas Pendidikan Rendah, NTB Tempati Ranking 2 Terbawah

Kualitas Pendidikan Rendah, NTB Tempati Ranking 2 Terbawah

Rendahnya kualitas pendidikan di NTB.

Kualitas Pendidikan Rendah, NTB Tempati Ranking 2 Terbawah Nasional

Konten.co.id – Kualitas pendidikan di NTB dinilai masih amat sangat rendah. Bahkan NTB ranking 33 dari 34 provinsi di Indonesia.

”Saya kurang tahu provinsi mana urutan terakhir, tapi infonya Papua yang urutan 34. Kita NTB urutan 33,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, H. Rusman kepada wartawan, Jumat (26/7/2019).

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terbaru, jumlah satuan pendidikan di Indonesia lebih dari 215 ribu. Dari total tersebut, sekolah yang memiliki standar mutu baik hanya sekitar 40 ribu atau 18,8 persen saja.

Untuk wilayah Provinsi NTB, jumlah SMA sebanyak 314 sekolah. Namun yang memiliki standar baik hanya 26 SMA. Sedangkan sisanya dalam kategori kurang bermutu. Untuk SMK hanya lima sekolah yang kategori bermutu baik.

“Makanya kementerian minta agar dana transfer dan DAK diutamakan untuk SMA/SMK yang di luar mutu baik. Termasuk pembinaan kita fokus ke yang belum bermutu baik,” kata Rusman.

Menurut Rusman, kualitas pendidikan tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan wilayah, kondisinya juga tidak jauh berbeda. Mutu pendidikan menjadi masalah serius yang harus segera dibenahi bersama.

“Kualitas pendidikan tidak dalam polemik untuk diperdebatkan. Yang penting kita urai masalahnya. Makanya kita akan berbenah bersama kedepan untuk lebih baik,” ungkapnya.

Rendahnya kualitas pendidikan NTB, diakuinya tidak lepas dari standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan. yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian pendidikan.

“Ingin kita benahi semua. Respon pihak sekolah luar biasa. Ada semangat memperbaiki. Makanya semoga saja ikhtiar kita tiga tahun kedepan bisa menunjukkan hasil,” harap Rusman.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya mengaku kekurangan guru yang baik. Bahkan jumlah guru honorer di wilayah tersebut cukup besar.

Yaitu mencapai 7.200 orang. Belum lagi sebaran guru tidak merata, bahkan ada yang menumpuk di sekolah tertentu. Begitu pula dengan tenaga Tata Usaha (TU) SMA/SMK yang nasibnya memprihatinkan.

Gaji tenaga TU selama ini disiasati dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dari wali murid. Sementara dana dari APBD, sama sekali nihil.

“Semoga ada keberpihakan, agar ada anggaran untuk tenaga TU. Sekolah tidak mungkin jalan tanpa TU. Kalau bisa dianggarkan dari APBD. Meski tidak UMP, tapi yang penting ada. Sekarang tidak ada dari APBD,” ungkapnya.

“Selama ini kewenangan SD dan SMP di kabupaten/kota, sementara SMA/SMK di provinsi dan perguruan tinggi kewenangan Dikti. Harus ada yang mengikat agar keberlanjutan pendidikan jelas,” tandasnya.

Pimpinan Komisi V DPRD Provinsi NTB, H. MNS Kasdiono yang membidangi pendidikan, belum bisa berbicara banyak. Ia mengatakan semua harus berbenah demi pendidikan NTB yang lebih baik. “ Semua ini menjadi tanggungjawab kita bersama,” ucap politisi Partai Demokrat ini. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *