KontraS: Era Tito Adalah Periode Terburuk Dalam Sejarah Polri

KontraS: Era Tito Adalah Periode Terburuk Dalam Sejarah Polri

KontraS menyebut, periode sekarang adalah yang terburuk dalam sejarah

KontraS Sebut Era Tito Adalah Periode Terburuk Dalam Sejarah Polri

Konten.co.id – Bulan ini merupakan hari ulang tahun Bhayangkara ke-73. Bukan mendapat hadiah, Polri justru mendapat sorotan khusus dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Dari berbagai fakta dan realita dapat disimpulkan bahwa periode Polri dibawah kepemimpinan Jenderal. Pol. Tito Karnavian adalah yang terburuk dalam sejarah Polri.

Hal ini, dalam setahun kebelakang yaitu selama periode Juni 2018-Mei 2019, KontraS menemukan banyak pekerjaan rumah yang harus dijawab oleh institusi kepolisian. Hal ini berdasarkan hasil aduan masyarakat sipil yang telah mereka himpun terutama berkaitan saat tahun politik.

“Pertama, kultur kekerasan masih sering digunakan oleh aparat di lapangan atas nama diskresi yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Kami merekomendasikan agar penggunaan diskresi ada evaluasi apakah kebijakan yang diambil sesuai parameter yang ada,” kata Yati dilansir dari law-justice.co, Jumat (12/7/2019)

Dalam hal ini polisi membenarkan tindakan yang dilakukan anggota berdasar penilaian sendiri, dengan penekanan untuk tujuan umum. Diskresi tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang termaktub dalam KUHAP, tapi juga dalam tingkah laku aparat kepolisian selama di lapangan.

Parameter itu dapat dilihat melalui ukuran apakah kebijakan yang diambil itu sudah secara proporsional, akuntabel, legal, dan terlihat urgensinya

Yati pun menilai netralitas polisi di tahun ini harus dipertanyakan. Sebab polisi sejatinya sebagai pelindung dan pelayanan masyarakat, maka diharapkan agar tidak berat sebelah. Apalagi menurutnya, di tahun politik ini jelas Polri berada di tengah pusaran politik.

Sementara berkaitan penanganan pelaku hoaks dan ujaran kebencian selama tahun politik. Polisi menjadi pihak tertuduh melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan oposisi, meski pada faktanya kepolisian juga menerima laporan pidana dan kubu oposisi yang melaporkan politisi pro pemerintah.

Terkait kebebasan berpendapat seperti pelarangan aksi #2019gantipresiden. Serta tuduhan polisi dengan berdasarkan pasal makar, KontraS menilai parameter yang digunakan tidak jelas.

Kendati dari banyak kasus penyebar hoaks polisi berhasil membuktikan kesalahan para pelaku, namun dalam penggunaan pasal ujaran kebencian dan makar, sepak terjang kepolisian dinilai kontroversial. Hal itu diperparah karena sifat ketentuan atau undang-undang yang mengatur penggolongan tindakan ujaran kebencian yang lentur, tidak jelas, dan multi penafsiran.

Dalam setahun ini, KontraS mencatat sebanyak 643 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Korban didominasi oleh 33 aktivis, 174 warga sipil, 388 kriminal, 13 jurnalis, dan 40 mahasiswa. Kondisi korban sebanyak 651 tewas, 247 luka-luka, dan 856 ditangkap. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *