Kasus Karhutla, Ajuan Kasasi Jokowi Ditolak Mahkamah Agung

Kasus Karhutla, Ajuan Kasasi Jokowi Ditolak Mahkamah Agung

Jokowi dinyatakan bersalah oleh MA terkait kebakaran hutan 2015.

Wow, Mahmakah Agung Tolak Kasasi Jokowi Soal Kebakaran Hutan 2015

Konten.co.id – Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga harus dinyatakan bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi kebakaran hutan di Kalimantan 2015 silam.

“Tolak,” demikian lansir panitera MA dalam websitenya, Jumat (19/7/2019).

Putusan dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 diketok pada 16 Juli 2019 kemarin. Duduk sebagai ketua majelis Nurul Elmiyah dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha.

Menanggapi hal ini, Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly siap mempelajari putusan tersebut. “Nanti kita pelajari dulu soal itu,” kata Yasona.

Diketahui, peristiwa ini berawal saat terjadi kebakaran hebat pada 2015. Salah satu yang dilanda yaitu Kalimantan. Oleh sebab itu, sekelompok masyarakat menggugat negara. Mereka adalah Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin dan Mariaty.

Mereka bertujuh menggugat:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
6. Gubernur Kalimantan Tengah
7. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada 22 Maret 2017, gugatan mereka dikabulkan. PN Palangkarya memutuskan:

  1. Menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
  2. Menghukum Tergugat I (Presiden) untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat. Namun Pengadilan Tinggi Palangkaraya menolak gugatan itu dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/PN.Plk tanggal 22 Maret 2017.

Atas hal itu, Presiden pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun MA menolak hal tersebut. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *