HMI Garut Tuntut DPRD dan Kejaksaan Tindaklanjuti Temuan BPK

HMI Garut Tuntut DPRD dan Kejaksaan Tindaklanjuti Temuan BPK

Dalam aksi massa terbarunya, HMI tuntut ketegasan sikap DPRD dan Kejaksaan terkait tindaklanjut temuan BPK

Aksi Lagi, HMI Garut Tuntut DPRD dan Kejaksaan Tindaklanjuti Temuan BPK

Konten.co.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Garut, kembali menggelar aksi massa pada Selasa, (15/7/2019).

Dalam aksi yang berlangsung di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut itu, HMI menuntut kinerja optimal dari para pemangku kebijakan. Termasuk DPRD dan Kejaksaan.

Buruknya kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, salah satunya terkait optimalisasi penyerapan anggaran dan banyaknya proyek pembangunan yang mangkrak, tetap menjadi sorotan utama aksi HMI.

Kali ini, massa HMI meminta agar DPRD, juga Kejaksaan, segera mengambil tindakan tegas. Selama ini, pihaknya menilai DPRD dan Kejaksaan tidak memiliki ketegasan sikap.

“Pemkab Garut jelas-jelas tidak matang dalam melakukan perencanaan. Indikasi-indikasi penyelewengan juga sudah tampak di depan mata. Tapi DPRD diam saja,” ungkap Ketua Umum HMI Garut M. Wildan Nugraha, didampingi Koordinator Aksi Ginan Abdul Malik.

Berdasar data dan laporan realisasi APBD per bulan Juli 2019, dalam belanja langsung dari total anggaran yang Rp 701, 568 miliar di tahun anggaran triwulan ketiga ini hanya terealisasi Rp 34 miliar atau 4,88 %.

“Sekali lagi, ini berarti ada kelemahan dalam proses perencanaan. Serta tidak optimalnya kinerja SKPD dalam penyerapan APBD,” katanya.

Persoalan ini, lanjutnya, berdampak langsung pada masyarakat. “Program-program pembangunan yang sudah semestinya jadi hak masyarakat, tersendat,” kata dia.

Selain itu, potensi timbulnya korupsi juga sangat tinggi. “Di akhir tahun anggaran, akan ada banyak dana Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran Waktu Berkenaan (SILPA), yang menumpuk. Peluang korupsinya besar di situ,” tambahnya.

Pihaknya juga menyinggung Kejaksaan yang tidak serius menindak temuan yang sudah dinyatakan menimbulkan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kejaksaan juga sama, belum terlihat adanya tindak-lanjut temuan BPK soal adanya kerugian negara dalam proyek pembangunan,” ujarnya.

Temuan BPK soal adanya indikasi kerugian negara dalam proyek pembangunan Pasar Leles, lanjutnya, harus jadi bahan evaluasi DPRD maupun Kejaksaan.

“DPRD dan Kejaksaan jangan diam saja. Segera bertindak,” kata Ginan Abdul Malik, Koordinator Aksi tersebut.

Massa HMI meminta agar DPRD segera mengambil tindakan tegas. Sebagai representasi perwakilan rakyat Garut, DPRD harus memiliki kepekaan dan segera bersuara.

“Tindakan tegas DPRD, diharapkan bisa memicu ketegasan lembaga lain juga. Dalam hal ini Kejaksaan, untuk segera menindaklanjuti temuan BPK tadi. Kita mendorong DPRD supaya menggunakan hak interpelasi dan hak angketnya. DPRD berwenang untuk mengevaluasi kinerja eksekutif, dalam hal ini Bupati dan SKPD terkait. Penyerapan anggaran yang minim, dan juga indikasi korupsi berdasar temuan BPK tadi. Sekali lagi, itu harus jadi bahan evaluasi,” katanya.

“Jangan sampai hari ini dewan sebagai lembaga kontrol, evaluasi dan penganggaran, seolah-olah tidak punya keberanian untuk melawan kedzaliman yang dilakukan oleh oknum eksekutif. Kami mendukung secara moril, agar DPRD lebih keras mengkritik kebijakan dan kinerja eksekutif,” pungkas Ginan. (*)

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *