fbpx

GGW: Usut Dugaan Korupsi BOP & Pokir di Garut

GGW: Usut Dugaan Korupsi BOP & Pokir di Garut

Kejaksaan Negeri Garut tengah usut beberapa kasus dugaan korupsi di Garut

GGW: Bola Panas Pengusutan Kasus Korupsi di Garut, Ada di Kejaksaan

Konten.co.id – Kejaksaan Negeri Garut tengah mengungkap keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Garut, dalam dugaan korupsi bantuan operasional (BOP) dan program pokok pikiran (Pokir).

Sejumlah pemeriksaan dilakukan ke beberapa anggota sekretariat DPRD hingga pejabat terkait lainnya, dalam penggunaan anggaran milik rakyat, masa bakti 2014-2019 tersebut.

“Bola panas dugaan korupsi dua kasus tersebut kini berada di tangan penyidik kejaksaan. Tinggal menunggu keberanian penyidik,” ujar Ketua Garut Governance Watch (GGW) Agus Gandi, Selasa (16/7/2019).

“Jangan sampai ada lobi-lobi khusus untuk menyelesaikan kasus, sehingga mengorbankan bawahan agar aktor intelektualnya bisa lepas,” ungkap dia.

Untuk itu, lembaganya mendukung penuh penegakan hukum di Garut yang dilakukan kejaksaan. Berdasarkan kajian yang dilakukan lembaganya, ditemukan adanya indikasi dugaan korupsi yang melibatkan anggota dewan dengan para pelaksana proyek di lapangan. “Jual beli proyek itu ada,” ujar dia.

Dalam praktiknya, para pengusaha atau rekanan yang akan melakukan pekerjaan itu, sengaja memberikan Down Payment (DP) atau pelicin, untuk memuluskan proyek yang akan mereka garap.

Akibatnya, banyak pekerjaan yang dilakukan dilapangan tidak sesuai harapan, karena pengerjaan yang asal-asalan. “Itu kan dibeli proyeknya sebelum turun,” katanya.

“Sejak 2014 sampai 2018 sudah terjadi, namun baru kali ini saja muncul soal pokir ini,” kata Agus.

Hasil penelusuran di lapangan, rata-rata pengerjaan proyek hanya berkisar sekitar 30 persen, dari anggaran yang sudah ditetapkan dalam proyek.

Ia mencontohkan proyek Pasar Leles, ART Center dan SOR Ciateul yang mangkrak akibat praktik kongkalingkong tersebut, sehingga negara berpotensi mengalami kerugian, akibat besarnya beban yang harus dikeluarkan.

“Kalau satu anggaran hanya diterapkan 30 persen, sisanya itu sudah jadi nilai kerugian,” ujarnya.

Bahkan dalam banyak proyek yang dilakukan, mayoritas terindikasi korupsi akibat banyaknya anggaran yang menguap. “Banyak juga di pelosok yang tak sesuai, misal kirmir dan lapang voli jauh dari kata bagus pengerjaannya,” tambah Agus.

Ketua Aliansi Masyarakat dan Pemuda Garut (AMPG), Ivan Rivanora mengakui praktik dugaan korupsi program Pokir sudah berlangsung lama. Lembaganya menuding setiap anggota dewan memiliki kuasa menentukan jatah pembagian anggaran, sesuai jabatan.

Dilanjutkannya rata-rata untuk pimpinan antara Rp3 sampai Rp5 miliar. “Sedangkan anggota itu Rp1 sampai Rp1,5 miliar,” ungkapnya.

Dalam paktiknya, seluruh aspirasi yang dibawa anggota dewan dari masyarakat, kemudian dibahas di badan anggaran (banggar), untuk disahkan di tingkat paripurna. “Mereka (Banggar) ini yang merumuskan anggaran ke si A berapa, ke si B berapa, merekalah yang atur dan tentukan besarannya,” papar dia.

Setelah pembagian pokir terdistribusi, para anggota dewan dari berbagai partai itu, kemudian mematok uang pelicin bagi pihak ketiga yang besarnya bervariasi antara 10 sampai 15 persen.

Untuk itu, pihaknya berharap kejaksaan segera melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Garut, yang memiliki peran sentral dalam kasus itu. “Minimal penegak hukum harus panggil banggar dulu,” kata dia.

Selain Pokir, dugaan lain penyelewengan anggaran negara berasal dari indikasi korupsi penggunaan Biaya Operasional (BOP) yang dinikmati pimpinan dewan. “Celah dikorupsinya banyak, salah satunya bisa dimainkan dalam SPPD (Surat Perjalanan Perintah Dinas),” kata Ivan.

Dalam penelusurannya, anggaran BOP pimpinan DPRD Garut 2018 mencapai Rp40 miliar per tahun, bahkan angka ini diprediksi naik setiap tahunnya. “Pimpinan dewan itu sudah punya kendaraan dinas, belum yang lain jadi celah korupsinya banyak,” katanya.

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Garut, Yuda Puja Turnawan menyebut, dana BOP di DPRD Garut hanya mencapai Rp390 juta per tahunnya. Namun ia mengakui, ada anggaran kesekretariatan yang dipegang Setwan sebesar Rp25 miliar. “Dana di Setwan juga terbagi lagi. Ada untuk pemeliharaan kantor, bimtek, audensi,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Garut, Dudeh Ruhiyat, membantah ada pembagian jatah program pokir setiap anggota dewan. ” Setahu saya di komisi itu tidak pernah bahas angka (jual beli Pokir). Kami hanya bahas program saja. Kami tidak akan intervensi kepada penegak hukum, silahkan saja kalau ada pemeriksaan,” katanya.

Ia mengaku tidak mengetahui adanya istilah pokir, lembaganya hanya mengenal istilah pokok pikiran yang merupakan aspirasi masyarakat saat melakukan kunjungan reses kerja.

“Nanti kemudian diparipurnakan dan hasilnya diberikan ke bupati, baru sama bupati ada mekanisme ke setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” kata Dudeh.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Garut Dodi Wicaksono mengakui lembaganya terus melakukan sejumlah pemeriksaan ihawal kasus BOP dan Pokir ini. Namun meskipun demikian, lembaganya belum menetapkan adanya tersangka dalam kasus tersebut.

Dalam penanganan kedua kasus itu, dibutuhkan ketelitian dan data yang akurat, sehingga tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ia berharap di tengah proses penyelidikan dan pemeriksaan yang tengah dilakukan, masyarakat bersabar untuk mengetahui siapa saja aktor yang akan terjerat dalam kasus dugaan korupsi.

Rencannya, selain memeriksa para pejabat terkait di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan), lembaganya akan memeriksa sejumlah pimpinan DPRD Garut, termasuk juga anggotanya.

“Kami juga tidak akan memunculkan dulu proses pemeriksaan di media, karena dampaknya akan negatif dan akan mengganggu proses penyelidikan,” katanya. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Berita Lainnya :


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Pilihan

Berita Video