Garut, Kota Kecil Sejuta Cerita, dan Masalah

Garut, Kota Kecil Sejuta Cerita, dan Masalah

Sekelumit cerita people power di Garut.

Masak Iya Setiap Bupati Garut Harus Terjungkal Gegara Aksi Massa?

Konten.co.id – Dua hari terakhir ini, redaksi Konten.co.id menerima banyak pertanyaan rekan media dari kota lain, soal betapa ‘berisik’-nya kami ketika bicara daerah lain. Tapi giliran daerah sendiri, “kalian kok nggak ‘seberisik’ itu? Garut ini ‘kan cukup banyak masalahnya,” begitu kira-kira pertanyaan mereka.

Nah lho ! Haha.. pertanyaan yang cukup menggelitik, memang.

Jadi begini, sidang pembaca sekalian. Sebetulnya, kami bukan tidak mau ‘berisikin’ daerah sendiri. Garut menyimpan cukup banyak masalah, iya. Persoalan di kota ini, nyaris hampir sama bejubelnya dengan kota lain. Mungkin lebih, malah. Gaung isunya saja yang kembang kempis.

Tapi perlu anda semua ketahui. Di Garut ini, banyak sekali orang-orang yang jauh lebih ‘berisik’ dibanding kami. Mari kita sebut saja, kritis. Mulai dari PKL, abang-abang becak, hingga mahasiswa dan aktivisnya. Militansi berlawan mereka mudah sekali tersulut.

Mungkin kawan-kawan kami itu lupa, di Garut ini pernah ada dua pemimpin daerah yang terjungkal berturut-turut gegara digulingkan aksi massa.

Yuk, mari kita flashback lagi.

Pertama, (mantan) Bupati Agus Supriadi, yang pada tahun 2007 lalu dijungkalkan people power gegara kasus korupsinya. Dan kedua, anda tentu masih ingat ‘kan, hiruk-pikuk soal Aceng Fikri? Bupati yang terguling ‘hanya’ karena foolish game, eh, poligami itu? Nah, itu ‘kan fakta, ya.

Dan di periode pertama era kepemimpinan Rudy Gunawan – Helmi Budiman, badai aksi massa menuntut keduanya turun, menggelinding liar bak bola salju. Berkali-kali ia menggeliat hebat.

Aksi massa terbesar, terjadi hampir setahun lalu. Atau tepat di saat-saat akhir periode pertama masa jabatannya. Tuntutan yang diusung massa pun sama, mundurnya Bupati.

Untungnya, badai aksi massa itu tidak sampai menggusur petahana dari jabatannya.

Singkat cerita, keduanya ‘selamat’; mereka terpilih lagi di Pilbup Garut 2018 lalu. Roda pemerintahan Garut, kembali mereka pimpin.

Ini sekaligus peluit tanda dimulainya periode kedua masa jabatan mereka.

Tapi, ya begitulah. Tidak ada api yang tak padam kalau tak dibanjur.(#eh). Belum genap setahun pasangan Rudy – Helmi menjalani periode kedua masa jabatannya, badai masalah kembali mengguncang. Oke, mari kita runut saja satu-persatu.

Garut darurat sampah

Kita mulai dari karut-marut persoalan pengelolaan sampah, dan solusi penyelesaiannya yang timbul-tenggelam. Yang karenanya, Garut berkali-kali mengalami kondisi darurat sampah akut.

Berdasarkan penelusuran investigatif Konten.co.id, semrawutnya pengelolaan sampah di Garut ini sebetulnya sudah mengemuka sejak 12 tahun lalu, tepatnya sekitar tahun 2007.

Secara kasat mata, saat itu pun dapat diketahui, lokasi Pasir Bajing sudah tidak layak lagi dijadikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sebabnya adalah, akses menuju lokasi sangat buruk, terlalu dekat dengan pemukiman penduduk, dan berbahaya. Karena harus melalui tanjakan yang cukup ekstrim. Itu pertama.

Dan kedua, selain lahan yang sempit, metoda pemusnahan sampah di TPA Pasir Bajing saat itu, masih menggunakan pola Sanitary Landfill yang konvensional. Di mana sampah ditumpuk di lokasi cekung, lalu dipadatkan dan kemudian ditimbun dengan tanah.

Bisa dibayangkan, apa yang bakal terjadi jika pola seperti ini digunakan terus-menerus.

Karenanya, kebutuhan akan lahan TPA baru sebagai pengganti Pasir Bajing yang kondisinya tak lagi memadai, saat itu pun urgensinya sudah sangat mendesak.

“Kalau tidak segera diantisipasi, ini bakal menjadi semacam bom waktu buat Garut di masa datang,” kata Ir. Widiyana, CES, semasa masih menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup. (Sekarang, jabatan beliau adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Garut -red).

Nah, 12 tahun kemudian, prediksi tersebut menjadi kenyataan. Garut diterpa badai darurat sampah akut pada Mei 2019 lalu. Sampah bertumpuk dihampir setiap sudut kota. Publik pun bertanya-tanya, ada apa sebenarnya?

Pertanyaan tersebut ‘seolah’ terjawab, setelah Bupati Rudy bersama Kepala Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Satpol PP Garut meninjau langsung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasirbajing.

“(TPA Pasir Bajing) kondisinya sangat memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung, dan akses jalan sulit karena rusak,” kata Rudy, Senin (13/5/2019).

Hampir 12 tahun berlalu, persoalan di TPA Pasir Bajing ternyata masih tetap sama. Padahal, sekali lagi, masalah ini bukan persoalan baru. Tampak ada semacam pembiaran, di sini. Upaya mitigasi diabaikan. Pemerintah baru bertindak ketika masalah sudah terlampau akut.

Lalu, solusinya apa? “Garut butuh TPA baru. Pasirbajing itu sudah overload,” kata Widiyana.

Banyaknya projek-projek yang mangkrak

Tepatnya dua hari lalu, Rabu (11/7/2019), mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi massa menuntut Bupati Garut Rudy Gunawan untuk mundur. Minimnya penyerapan anggaran dan banyaknya proyek mangkrak, seperti pembangunan Pasar Leles dan Gedung Art Center, menjadi sorotan HMI dalam aksinya tersebut.

“Banyak projek-projek mangkrak, diantaranya Pasar Leles dan Gedung Art Center. Kita melihat, Pemerintah Kabupaten Garut tidak optimal di situ. Progress-nya stagnan,” kata Ketua Umum HMI Garut M. Wildan Nugraha, didampingi Koordinator Aksi Ginan Abdul Malik, saat memberikan keterangan disela-sela berlangsungnya aksi, Kamis (11/7/2019).

Hmm…. Katanya sih, di situ ada bau-bau, euu…. nganu

Terkait mangkraknya projek-projek tersebut, HMI Garut mengendus adanya gelagat indikasi korupsi.

“Namun dalam hal ini (indikasi korupsi –red), kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kemungkinan indikasi korupsi itu pasti ada. Sampai hari ini, banyak projek masih terbengkalai karena tidak sesuai dengan perencanaan awal,” ungkap Wildan.

Sementara itu, Ginan Abdul Malik menambahkan, “soal siapa yang terindikasi terlibat dalam korupsi pembangunan projek mangkrak tersebut, baik itu pihak ketiga maupun oknum pemerintah daerah, ya kita serahkan pada pihak berwenang. Itu ranah mereka. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan penegak hukum lainnya. Supaya bisa segera diproses secara hukum,” ujar Ginan.

Minimnya penyerapan anggaran

Memasuki kuartal dua di tahun 2019 ini, penyerapan anggaran di Kabupaten Garut masih minim. Tentu saja ini merugikan masyarakat. Karena hak-hak dasar pembangunan projek infrastruktur publik, terhambat.

“Idealnya, ketika masuk kuartal dua, persentase penyerapan harusnya sudah di atas 50% dari total anggaran. Namun, berdasarkan laporan per tanggal 28 Juni 2019 kemarin, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru di kisaran angka 37,40%. Kemudian, khusus Pendapatan Asli Daerah (PAD), hanya di kisaran angka 35,64%,” terang Wildan M. Nugraha, Ketua Umum HMI Garut.

Wildan menambahkan, untuk belanja daerah, saat ini baru terealisasi di angka 32,27%. Dengan rincian realisasi belanja tidak langsung 47,39%, dan belanja tidak langsung yang baru terealisasi di kisaran angka 14,84%,” katanya.

Rendahnya Kinerja SKPD

Kinerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga disoroti banyak pihak.

“Berdasarkan data yang kita miliki, ada beberapa SKPD yang kinerjanya rendah. Salah satunya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), kemudian Badan Perencanaan Daerah (Bappeda). Nah adapun anggaran pembelanjaan langsung, seperti pembangunan sarana dan prasarana publik yang merupakan ranah Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, penyerapannya juga sangat rendah. Hanya sekitar 0,14%,” sebut Ginan Abdul Malik, Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (Kabid PPD) HMI Cabang Garut.

Ginan menegaskan, sudah semestinya ada optimalisasi kinerja. “Jangan sampai mereka hanya makan gaji buta. Terhitung sejak Januari hingga hari ini, kita melihat tidak ada progress yang mereka lakukan. Ini mengkhawatirkan. Harus ada optimalisasi kinerja, lah. Jangan sampai apa yang terjadi tahun 2016 lalu, terulang lagi. Saat itu, ada dana SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan –red) yang disimpan di Bank,” kata Ginan.

Last but not least..

Singkatnya, pemimpin di Garut ini seringkali dirundung malang; selalu terancam dijatuhkan (kembali) aksi massa, karena kinerjanya yang tidak sesuai ekspektasi publik. Masa iya sih, setiap Bupati di Garut musti turun takhta dengan cara seperti itu, digulingkan aksi-aksi massa?

Tapi semoga saja kali ini tidak, ya. Mudah-mudahan pemimpin Garut sekarang, cepat menyadari kekeliruannya (kalau memang ada).

Kalau susah sadar, bagaimana? ya silahkan simak pernyataan koordinator aksi massa HMI kemarin, Ginan Abdul Malik, “jika Bupati sebagai pimpinan tertinggi tidak mampu selesaikan persoalan-persoalan tersebut, mundur saja dari jabatannya!” serunya.

Garut itu unik. Kota kecil sejuta cerita, katanya. Padahal, tersimpan ‘berjuta’ masalah juga di dalamnya. Dan, aksi-aksi massa menggulingkan bupatinya.

Jadi, penduduk kota ini memang sangat ‘berisik’, kawan-kawan. Kritis luar biasa. Tidak usah khawatir.

Soal kekritisan, mereka jauh lebih handal dari kami. Dan berpengalaman. Lho, masih nggak percaya? Tengok saja bupati-bupati yang terjungkal itu. (*)

Penulis : IGR

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *