Diseminasi Informasi Hukum, MA Kerjasama dengan Kemenlu

Diseminasi Informasi Hukum, MA Kerjasama dengan Kemenlu

Kerjasama dengan Kemenlu, MA Adakan Diseminasi Informasi Hukum Konten.co.id – Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri menggelar sosialisasi informasi penanganan bantuan teknis hukum masalah perdata untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/7/2019) di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri

Kerjasama dengan Kemenlu, MA Adakan Diseminasi Informasi Hukum

Konten.co.id – Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri menggelar sosialisasi informasi penanganan bantuan teknis hukum masalah perdata untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/7/2019) di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh Panitera Mahkamah Agung dan Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, para Panitera Pengadilan se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Dalam sambutannya Direktur dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Lefianna Hartati Ferdinandus mengatakan persoalan penanganan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata yang melibatkan lintas negara merupakan persoalan yang sangat penting.

Sedangkan jika harus menunggu regulasi dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah maka akan memerlukan waktu yang sangat lama.

“Sedangkan kebutuhan untuk mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan dalam perkara perdata yang melibatkan warga negara yang berada di luar negeri atau domisili para pihak dalam lintas negara,” ucapnya.

Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Luar Negeri sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata pada tanggal 20 Februari 2018 di Ruang Kusumah Atmadja dan Pada tanggal 10 September 2018, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali dan Wakil Menteri Luar Negeri, Dr. H.M. Fachir juga telah melakukan peluncuran prosedur baru penyampaian dokumen peradilan bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri.

Panitera Mahkamah Agung Made Rawa Aryawan memaparkan setiap tahun kurang lebih 4000 perkara yang memerlukan bantuan teknis hukum karena melibatkan lintas negara. Tiga hal utama dalam perjanjian kerjasama yang baru yaitu telah menggunakan standar digital, pembebanan biaya ditanggung oleh para pihak, sedangkan sebelumnya ditanggung oleh kementerian luar negeri sehingga menjadi temuan BPK.

Serta adanya program pelatihan dalam penanganan bantuan teknis hukum. Rogatori meliputi panggilan, pemberitahuan dan bantuan terkait dokumen-dokumen hukum yang diperlukan misalnya dalam hal meminta bantuan identifikasi tertentu atau permintaan bantuan untuk pemeriksaan saksi atau pihak-pihak yang berperkara.

Dalam rangka menindaklanjuti MoU antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Luar Negeri, Panitera Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Nomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Prosedur Penyampaian Surat Rogatori dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata bagi Pihak Berperkara di Luar Negeri dan Surat Nomor 1132/PAN/HK.01/4/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Prosedur Penanganan Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Asing. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *