Dewan Pers: Tempo Bersalah Dan Menyalahi Etika Jurnalistik

Dewan Pers: Tempo Bersalah Dan Menyalahi Etika Jurnalistik

Dewan Pers putuskan Tempo bersalah.

Menyalahi Etika Jurlnalistik, Tempo Diputuskan Bersalah Oleh Dewan Pers

Konten.co.id – Masalah berita Majalah Tempo yang berjudul ‘Tim Mawar dan Rusuh Sarinah’ edisi 22-26 Juni 2019 semakin runcing. Sekarang Dewan Pers menyatakan Tempo bersalah dan menyalahi etika jurnalistik.

Dalam keterangannya, Dewan Pers menyatakan Majalah Tempo melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Hal ini tertuang dalam Pernyataan dan Penilaian Rekomendasi Dewan Pers nomor 25/PPR-DP/VI/2019 tentang Pengaduan Mayjen TNI (Purn) Chairawan terhadap Majalah Berita Mingguan Tempo. membenarkan surat dari Dewan Pers tersebut.

“Ya benar, putusannya sudah keluar dan Tempo terbukti melanggar kode etik,” kata Pengacara Chairawan, Hanfi Fajri, Jumat(12/7).

Majalah Tempo melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena memuat opini yang menghakimi. Penulisan judul Tim Mawar dan Rusuh Sarinah disebut Dewan Pers berlebihan. “Karena Tim Mawar yang terlibat penculikan aktivis 1998 itu sudah bubar,” ujar Ketua Dewan Pers M Nuh yang menandatangani surat tersebut.

Kemudian, dalam artikel Bau Mawar di Jalan Thamrin, Tempo, kata Nuh, menyebutkan keterlibatan salah satu anggota Tim Mawar dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019. Dewan Pers menilai dugaan tersebut tidak disertai data yang memadai.

“Data juga tidak cukup menjadi dasar pengaitan Tim Mawar dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019,” tambah Nuh.

Atas kasus ini, Dewan Pers memberikan tiga rekomendasi. Pertama, Majalah Tempo harus memuat hak jawab dari Chairawan serta permintaan maaf kepada Chairawan dan pembaca selambat-lambatanya pada edisi berikut setelah hak jawab diterima.

Kedua, karena berita Tempo juga dimuat di media siber, maka permintaan maaf dan hak jawab harus dimuat di media siber tersebut. Ketiga, pengadu memberikan hak jawab selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima surat rekomendasi dari Dewan Pers.

“Perusahaan Pers wajib memuat hak jawab jika tidak ingin terkena Pasal 18 ayat 2 UU 40 tahun 1999 tentang Pers agar tidak terkena pidana Rp 500 juta ,” lanjutnya.

Nuh menegaskan surat rekomendasi ini dikeluarkan karena sudah sesuai dengan Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. “Keputusan ini bersifat final dan mengikat secara etik,” tegas dia. (*)

Penulis : Ade Indra
Editor : IGR

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *