fbpx

Swasta Hanya Boleh Menguasai 35% Pulau Reklamasi

Swasta Hanya Boleh Menguasai 35% Pulau Reklamasi

IMB yang terbit berbeda sehingga pembangunan Pulau Reklamasi dihentikan Pemprov DKI Jakarta.

Anies Baswedan: Swasta Hanya Boleh Menguasai 35% Pulau Reklamasi

Konten.co.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Basweda mengatakan pihaknya telah menghentikan proyek pembangunan di Pulau Reklamasi. Menurut keterangan tertulis, Jumat (14/6/2019) Penghentian ini lantaran izin mendirikan bangunan (IMB) yang terbit berbeda dengan kebijakannya terkait penghentian Pulau Reklamasi.

“Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan reklamasi adalah dua hal yang berbeda,” kata Anies melalui keterangan tertulis, Kamis (13/6/2019).

Anies menuturkan sejak awal, Pemprov DKI Jakarta telah berusaha meluruskan penyimpangan yang ada di Pulau Reklamasi. Swasta, lanjutnya hanya berhak atas 35 persen lahan hasil reklamasi.

“Sejak kita bertugas di Pemprov DKI Jakarta kita luruskan semua itu sesuai dengan aturan hukumnya. Seluruh daratan itu adalah milik Pemprov DKI dan swasta hanya berhak menggunakan 35 persen lahan hasil reklamasi, sesuai dengan ketentuan yang ada,” sebut Anies.

Anies mengaku harus mematuhi produk hukum sebelumnya, yaitu Peraturan Gubernur No 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK). Dia menuturkan pergub tersebut turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 Pasal 18 ayat 3. Kawasan yang belum memiliki RTRW dan RDTR. Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara,” tuturnya.

Sebelumnya, penerbitan IMB di pulau Reklamasi memicu kontroversi karena Anies sempat menyegel di pulau buatan yang ada di Teluk Jakarta itu. Anies menjelaskan alasan tidak membongkar bangunan yang sudah berdiri di Pulau Reklamasi.

Anies mengaku harus mematuhi Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Menurutnya, apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan peraturan gubernur.

“Pergub 206/2016 itulah yang jadi landasan hukum bagi pengembang untuk membangun. Bila saya mencabut pergub itu, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya. Lalu membongkar bangunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi hilang,” kata Anies. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Berita Lainnya :


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Pilihan

Berita Video