Soal Reklamasi, Anies: Pemprov DKI Tak Bisa Lawan Pengembang

Soal Reklamasi, Anies: Pemprov DKI Tak Bisa Lawan Pengembang

Penebitan IMB untuk gedung di pulau reklamasi diatur oleh Pergub No 206 tahun 2016

Punya Pergub, Pemprov DKI Tak Bisa Lawan Pengembang Reklamasi

Konten.co.id – Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan tersebut sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB. Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta.

Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Terkait hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI tidak bisa melakukan apapun. Hal ini karena pihaknya terikat perjanjian dengan pengembang reklamasi.

Dari perjanjian kerja sama itu mengatur kewajiban pengembang reklamasi dan Pemprov DKI. Salah satunya, Pemprov DKI harus memberikan semua perizinan sepanjang pihak pelaksana reklamasi menunaikan kewajibannya.

Selain itu pengembang pun punya tameng hukum. Yaitu dari Pergub Nomor 206 tahun 2016 yang isinya adalah rencana tata kota, atau biasa disebut dengan nama resmi Panduan Rancang Kota (PRK).

“Pemprov DKI Jakarta terikat dalam perjanjian kerja sama dengan pihak swasta sebagai pelaksana program reklamasi. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani pada tahun 1997, diperbarui pada 21 Mei 2012, 11 Agustus 2017, dan 2 Oktober 2017,” kata Anies, dilansir Tempo.com, Jumat (21/6/2019).

“Semua denda serta kewajiban telah dilaksanakan oleh pihak pelaksana reklamasi, maka sesuai Perjanjian Kerjasama, Pemprov DKI diharuskan untuk menjalankan kewajibannya yaitu mengeluarkan IMB,” ujarnya.

Sebagai regulator, lanjutnya, Pemprov berhak mengubah kebijakan termasuk Pergub 206/2016. “Tetapi sesuai asas hukum tata ruang, perubahan kebijakan itu tidak boleh berlaku surut. IMB tetap diterbitkan untuk bangunan yang sudah berdiri,” kata Anies. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *