Pemkab Garut Tidak Tegas, Ojol-Opang Konflik

Pemkab Garut Tidak Tegas, Ojol-Opang Konflik

Organda ingin ada Perbup terkait ojek online.

Konflik Ojol-Opang Terjadi Karena Pemkab Garut Dinilai Tidak Tegas

Konten.co.id – Keributan yang acap kali terjadi antara Ojek Online dan Ojek Pangkalan di Kabupaten Garut membuat resah.

Sebagian masyarakat menilai Pemkab Garut yang dipimpin Rudy Gunawan tidak bisa memberi kepastian hukum terkait hal tersebut.

Ketidaktegasan ini menimbulkan konflik horizontal di akar rumput. Bermacam kekerasan terjadi. Contoh aktual, pemukulan driver Gocar oleh oknum ojek pangkalan di Karangpawitan, Minggu (23/6/2019).

Dampak dari kisruh ojek daring dan konvensional, tentu dirasakan masyarakat sebagai konsumennya.

“Kita warga jadi bingung dan takut juga. Satu sisi butuh ojek online, tapi di sisi lain kami takut keributan yang terjadi akibat ojol dan opang,” kata Sri Aulia (25) warga Tarogong Kaler, Senin (24/6/2019).

Hal senada diungkapkan Hesa (20). Sebenarnya, kata dia, eksistensi ojol dibutuhkan sebagai moda transportasi dan mengantar makanan. Namun, perselisihan yang tidak kunjung usai membuat masyarakat jadi khawatir.

“Saya sih inginnya pemerintah daerah (Pemda) bisa kasih kebijakan. Bagaimana caranya supaya ojol dan opang bisa damai, dan akur. Gitu, lah,” ucap warga Garut Kota ini.

Sementara itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendesak Pemkab Garut segera menerbitkan aturan atau kebijakan terkait angkutan ojek daring yang kini berseliweran bak jamur di musim hujan.

“Pemerintah harus tegas. Segera keluarkan undang-undang yang mengatur angkutan online,” ujar Sekretaris Organda Yudi Nurcahyadi kepada wartawan di lapangan Setda Garut, Jalan Pembangunan, Tarogong Kidul, Senin (24/6/2019).

Ia meminta kebijakan tersebut segera dibuat agar tidak berdampak lebih besar lagi. Terutama antara pengemudi angkutan online dan angkutan konvensional lain.

“Pemkab seharusnya bisa memfasilitasi para pihak yang berkepentingan. Supaya bisa lahir semacam kesepakatan yang bisa diterima semua pihak. Regulasi itu penting. Tanpa aturan yang jelas dan tegas, buktinya ya seperti sekarang ini. Bupati ‘kan memiliki kewenangan untuk keluarkan Perbup. Minimal itu dulu, lah,” kata Yudi.

Pemkab Garut pada tahun 2018, melalui Bupati Rudy Gunawan sebetulnya sudah mengeluarkan larangan angkutan online beroperasi.

Pemkab juga sudah membuat tim Saber Online untuk menindak angkutan online yang nekat beroperasi.

Namun, meski kebijakan tersebut diberlakukan, angkutan online hingga hari ini masih tetap beroperasi. “Malah jumlahnya terus bertambah,” pungkas Yudi.(*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *