fbpx

Mendikbud Terapkan Zonasi untuk Guru

Mendikbud Terapkan Zonasi untuk Guru

Zonasi untuk guru diutamakan bagi daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).

Pendidikan Harus Merata, Kemendikbud Terapkan Zonasi untuk Guru

Konten.co.id – Dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud0 tidak hanya akan menerapkan zonasi kepada siswa. Tapi juga kepada guru.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan sistem zonasi kepada guru dilakukan agar ada keseimbangan guru di sekolah. 

“Jangan salah dipahami terkait sistem zonasi ini, karena tidak hanya berkaitan dengan PPDB tetapi juga seluruh masalah pendidikan akan diselesaikan dengan PPDB,” ujarnya dilansir dari Pikiran Rakyat, Rabu (12/6/2019)

Ia mengatakan, setelah PPDB usai, Kemendikbud akan meminta daerah untuk menerapkan program redistribusi guru agar merata. Dengan begitu, tidak ada satu sekolah yang hanya diisi guru-guru PNS sementara sekolah lain hanya diisi guru honorer.

Penyebaran guru itu mulai dari status guru yang PNS dan bersertifikat, kemudian PNS belum bersertifikat, dan ada juga guru honorer tidak tetap belum bersertifikat. Semua itu harus dibagi secara merata pada jenjang SD dan SMP sehingga pemerataan program pendidikan berkualitas segera terealisasi.

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah untuk memiliki kemauan melakukan redistribusi guru karena memang ada tingkat kesenjangan yang tinggi. “Guru-guru tidak perlu gelisah jika dipindah. Kalaupun dipindah hanya di zonanya masing-masing saja. Tidak harus keluar zona, kecuali kalau terpaksa,” ujarnya.

Hal itu juga, lanjutnya, sesuai dengan sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru. Sehingga guru harus siap dirotasi secara periodik dan tidak boleh menetap di satu tempat dalam jangka waktu yang lama.

Begitu juga guru-guru yang ada di kota akan mendapat giliran mendapat kesempatan mengajar di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).

Menurutnya, program Guru Garis Depan (GGD) yang menyelesaikan masalah kekurangan guru di daerah 3T dengan mengirimkan guru dari Jakarta tidak efektif. Alasannya, para guru GGD itu banyak yang pulang kembali ke daerah asalnya.

“Kalau mereka pindah, lalu kita rekrut lagi dan begitu seterusnya. Jadi tidak menyelesaikan persoalan,” kata Muhadjir.

Karena itulah, guru yang mengajar di daerah 3T harus dirotasi secara periodik. Pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan rotasi guru di daerah 3T itu.

Saat ini, Kemendikbud sedang mengatur persoalan sistem rotasi guru tersebut, misalnya berapa lama guru mengajar di daerah 3T maupun insentif guru. Rencananya, aturan setingkat Peraturan Presiden (Perpres) akan diterbitkan usai PPDB.

Setelah redistribusi guru, sistem zonasi tersebut juga digunakan untuk intervensi peningkatan sarana-prasarana sekolah dan kurikulum. Selain itu, penataan lain dilakukan menyeluruh berbasis pada zonasi yang ada di daerah itu. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Berita Lainnya :


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Pilihan

Berita Video