Langkah Hakim MK dalam Persidangan Sudah Benar

Langkah Hakim MK dalam Persidangan Sudah Benar

Langkah Hakim MK dalam memimpin sidang sengketa Pemilu dinilai sudah tepat meski mendapat tentangan.

Pengamat: Langkah Hakim MK dalam Persidangan Sudah Benar

Konten.co.id – Sidang gugatan perselisihan hasil Pilpres digelar untuk pertama kalinya, Jumat (14/6/2019). Tim hukum BPN Prabowo-Sandiaga mengajukan sejumlah permohonan terkait hasil Pilpres 2019. Diantaranya membatalkan hasil pemilu presiden.

Pengamat hukum Tata Negara, Juanda mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) patut dipercaya dari segi kredibilitasnya, negarawannya dan objektivitasnya. Ia mengatakan terlihat jelas hakim konstitusi mengakomodir seluruh pihak yang ada.

“Mereka menggunakan prinsip paradigma yang baik. Ini membuat satu kondisi yang menyejukkan, saya tidak katakan ini harus melanggar aturan, hanya ada satu yang tidak diacu di PMK dan Undang-Undang ada celah masuk untuk bertindak dan berpikir agar tidak hanya di pasal undang-undang, jadi lebih luas lagi mereka melihat perlu adanya perbaikan walau ada sanggahan dari banyak pihak,” katanya.

”Sanggahan dari pemohon, pak Yusril itu wajar lah terjadi, tapi arif dan bijaksana hakim tadi mengatakan oke nanti dibahas bagaimana kedepan, itu urusan kami, sekarang semua silakan sampaikan unek-unek atau apa yang diusulkan, untuk perbaikan silakan saja,” tambahnya.

Hal ini, katanya, cara kita untuk lebih percaya pada hakim konstitusi. Telebih dengan memberikan kedua belah pihak menyampaikan pendapat dan tidak berat sebelah.

Tim Hukum Prabowo-Sandi Deny Indrayana menilai adanya kecurangan secara kualitatif dan menjadikannya kecurangan secara kuantitatif. Bahkan pihaknya menilai pemilu kali ini melanggar pemilu yang luber, jujur dan adil yang diamanatkan oleh konstitusi itu sendiri.

Padahal, katanya, amanat konstitusi harus ditegakkan oleh penyelenggara pemilu dan kita semua. “Jadi adanya kualitatif dan kuantitatif menurut kami sangatlah penting. Yang terpenting lagi kita tidak boleh melakukan kecurangan, karena kecurangan mencederai demokrasi,” kata dia.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menilai ketentuan yang diberikan BPN tidak sesuai dengan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017. Dimana kecurangan secara kualitatif ada di ranah Bawaslu dan MK juga yang akan menghitungnya.

Ia menilai MK tidak bisa dibatasi dengan Undang-Undang. “Kalau sudah begitu padahal ada kecurangan, masa MK tidak bisa membatalkan tidak bisa memeriksa? Ini bukan mahkamah yang dibatasi oleh undang-Undang, UU bisa dia ganti, dimana yang bisa membatasi mahkamah hanya konstitusi dimana konstitusi ada amanah tadi luber, jujur dan adil,” terangnya.

Jadi, lanjutnya, kalau sudah ada yang melanggar aspek Luber, jujur dan adil itu mahkamah tidak punya pilihan dan bersembunyi dibalik undang-undang. “Ini bukan mahkamah undang-undang, ini mahkamah konstitusi. Bahkan untuk menjaga konstitusi dia bisa kemudian menggantungkan kerangkeng, borgol-borgol dan takong-takong di Undang-Undang dan itu bukan pertama kali dilakukan oleh mahkamah,” imbuhnya.

“Setelah kami membacakan yang di Jawa Timur itu mahkamah keluar dari kerangkeng yang membatasi dia jadi dia bisa menjaga kemurnia dan kejujuran pemilu dan itulah semestinya mahkamah konstitusi gak boleh keikat dengan batasan undang-undang,” tambahnya.

Sementara Pengamat hukum Tata Negara Juanda menilai pikiran tim hukum Prabowo-Sandi seperti yang dikatakan Deny merupakan pikiran ideal menurut konstitusi. Tetapi dalam hal ini yang kita pakai berpedoman kepada undang-undang yang ada.

“Ini adalah benturan yang dihadapi oleh pikiran bung Deny tadi, saya sependapat, tapi di MK hakim konstitusi tidak hanya menggabungkan pemikiran konstitusi, walaupun inilah mahkamah konstitusi, pasti ini akan dibantah oleh pemohon nomor 02 dengan argumentasi, ‘oh ini tidak ada diatur dalam aturan undag-undang nomor 7 tahun 2017’ ini problematiknya disana,” katanya.

“Untuk ke depan, idealnya pikiran ini bisa kita kaji dalam konsep akademis untuk mengubah undang-undang yang menjadi hambatan yuridis dalam konsep bagaimana hambatan konstitusi kedepan. Jadi saya pikir problem ini yang akan jadi masalah bagi bung Deni dan kawan-kawan nanti antara paradigma menghadapi konstitusinya dan satu sisi masih ada undang-undang,” terangnya.

Ia mengatakan, kalau masalah tersebut ingin diselaraskan yang utama harus ada uji materi undang-undang ini dikaji ala undang-undang dasar.

“Tetapi dalam konteks sekarang ini tentu bahwa disamping ada persoalan ideal, pikiran formal, fakta-fakta ini yang menjadi kesulitan bagi para pihak. Saya kira ini bisa jadi rujukan membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM),” tukasnya. (*)

Penulis : Hastama Ibrahim

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *