Kuasa Hukum BPN: Jokowi-Maruf Sembunyikan Dana Kampanye

Kuasa Hukum BPN: Jokowi-Maruf Sembunyikan Dana Kampanye

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menilai data dana kampanye yang tidak sesuai bisa jadi masalah besar bagi Jokowi- Ma’ruf.

Sidang di MK, Kuasa Hukum BPN: Jokowi-Maruf Sembunyikan Dana Kampanye

Konten.co.id – Sidang Sengketa Pemilihan Umum Presiden 2019 digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019). Sidang yang dimulai pada pukul 09.00 WIB itu menghadirkan tiga pihak yang bersengketa.

Mereka adalah pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin selaku pihak terkait. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berstatus sebagai pemberi keterangan.

Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto mempermasalahkan dana kampanye pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf. Dimana ada sumbangan dana kampanye Rp 50 miliar.

“Salah satu yang menarik itu ada sumbangan dana kampanye. Rp 50 miliar tapi setara kasnya hanya Rp 6 miliar tapi kemudian sumbangan pribadi beliau sejumlah Rp 19,5 miliar,” kata Bambang di MK dalam permohonan gugatannya.

Ketidaksamaan sumbangan dana yang disampaikan tim Jokowi ternyata menurut Bambang berbeda dengan kenyataannya. Menurutnya ada yang menyamarkan sumber dana kampanye juga.

“Majelis hakim yang kami muliakan. Ini bagian terakhir, ada dugaan menyamarkan sumber dana kampanye dari kelompok 01 sebesar Rp 25 miliar,” tutur Bambang.

Tim Hukum Prabowo-Sandi keberatan atas keputusan KPU alias termohon yang menetapkan Jokowi-Amin meraih 85.607.362 suara sah. Seharusnya, Jokowi-Amin hanya mendapat 63.575.169 suara sah. Dengan demikian, ada penggelembungan suara sah lebih dari 22 juta. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *