fbpx

Karut-marut Pengelolaan Lingkungan Hidup Freeport Indonesia

Karut-marut Pengelolaan Lingkungan Hidup Freeport Indonesia

Kerusakan lingkungan terjadi karena sejak awal mekanisme pengelolaan yang berkelanjutan cenderung diabaikan, baik oleh Freeport maupun pemerintah (terutama pada masa Soeharto), serta tidak adanya political will yang jelas dan tegas dari pemerintah Indonesia periode sekarang. Sehingga penyelesaian kasus lingkungan Freeport tetap berlarut-larut dan tidak optimal.

Aktivitas Pertambangan Freeport Hilangkan Nilai Jasa Ekosistem Setara 185 T

Konten.co.id – Sebagai sebuah negara yang kaya akan sumber alam, sejak awal Indonesia memprioritaskan pengembangan industrinya pada sektor primer berbasis Sumber Daya Alam (SDA) seperti mineral (tembaga, emas, perak, dll), non-mineral (minyak dan gas bumi), non migas (kayu, dll).

Undang – undang (UU) baru pun kemudian dibuat untuk mendukung prioritas tadi. Seperti UU No.1 Mengenai Penanaman Modal Asing (PMA), UU No.5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, maupun UU No.11 Tahun 1967 Mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Masuknya Freeport Mc. Moran Copper and Gold Inc., TNC asal Amerika Serikat yang bergerak di sektor ekstraktif / pertambangan pada tahun 1967 ke Indonesia, tepatnya wilayah Papua Tengah dengan tujuan eksplorasi emas dan tembaga (dalam areal konsesi seluas 2,5 juta hektar yang berada di 4 wilayah Kabupaten : Kabupaten Mimika, Kabupaten Pania, Kabupaten Jaya Wijaya dan Kabupaten Puncak Jaya), tidak terlepas dari prioritas tersebut.

Meski diketahui setiap aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan permasalahan yang cukup serius terhadap lingkungan, namun ironisnya hal ini diabaikan baik oleh pemerintah maupun Freeport ketika itu.

Terlihat dari tidak disertakannya klausul mengenai kewajiban pengelolaan lingkungan dalam Kontrak Karya (KK) pertama (1967), serta dilanggarnya beberapa ketentuan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya pada masa perpanjangan Kontrak Karya (KK) kedua (1991), tanpa diikuti sanksi hukum yang tegas.

Sehingga pada kurun waktu kurang lebih 52 tahun keberadaannya di Indonesia, banyak permasalahan lingkungan hidup yang kemudian muncul akibat aktivitas pertambangan Freeport tersebut. Hal mana memiliki efek jangka panjang yang akan sangat merugikan bagi Indonesia, terlebih apabila tidak mendapatkan penanganan yang optimal.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Kontrak Karya Freeport Indonesia 2013-2015 yang diterbitkan BPK tertera, aktivitas tambang Freeport Indonesia bahkan telah menyebabkan hilangnya nilai jasa ekosistem setara Rp185 triliun. Pun hal itu berdasarkan analisis perubahan tutupan lahan yang dilakukan Institut Pertanian Bogor (IPB) 1988-1990 dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada 2015-2016. (source : www.cnnindonesia.com)

Dapat diketahui bahwa penyebab utama dari terjadinya degradasi lingkungan di sekitar areal konsesi pertambangan Freeport adalah karena diabaikannya faktor lingkungan hidup oleh Freeport (karena terlalu berorientasi pada akumulasi kapital), serta kebijakan teknis dari pemerintah sendiri.

Aktivitas perusahaan tambang seperti Freeport, banyak menuai gugatan dari masyarakat dan aktivis lingkungan hidup. Selain karena aktivitas pembuangan limbah bahan tambangnya (tailing) ke media-media lingkungan seperti sungai dan danau, juga karena lahan konsesinya yang berada di kawasan hutan lindung dan konservasi.

Permasalahan serius yang diakibatkan oleh operasi pertambangan Freeport di Papua Barat, selain persoalan HAM, adalah pencemaran lingkungan hidup.

Freeport, perusahaan asing pertama di Indonesia pada masa kekuasaan Soeharto itu, membuang limbah tailing (limbah sisa peleburan mineral) ke sungai dalam jumlah ratusan ribu ton per harinya.

Bagi penduduk lokal, sungai Ajkwa – tempat di mana Freeport membuang limbahnya, adalah urat nadi kehidupan. Kini Ajkwa tidak dapat digunakan karena tercemar limbah tailing.

Jutaan ton tailing sudah dibuang di sungai itu. Secara kasat mata terbukti tailing Freeport telah mematikan 23.000 hektar hutan alam di wilayah pengendapannya.

Moluska yang menjadi sumber penghasilan ibu-ibu nelayan suku Komoro kini isinya berubah warna dan rasa. Penyebabnya, diduga keras akibat tailing Freeport yang terdisposisi ke laut (Sumber : JATAM 2001 dan Down to Earth No. 51 Februari 2001).

Contoh lain, merujuk pada data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang melaporkan banyaknya pelanggaran lingkungan yang dilakukan PT Freeport Indonesia (FI), dari sekitar 48 pelanggaran yang dilakukan PT FI, 31 diantaranya, yakni temuan pelanggaran terkait AMDAL/RKL-RPL dan izin lingkungan, hanya ‘dijatuhi hukuman’ berupa sanksi administratif.

Data itu disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya saat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017; Penanganan Lingkungan hidup akibat limbah tambang dan Bahan Beracun Berbahaya (B3), Reklamasi pasca tambang dan Penanganan permasalahan lingkungan PT Freeport Indonesia (PT FI) dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Selasa (24/7/18).

Ia mengatakan, lima temuan pelanggaran pencemaran air, lima temuan pelanggaran pencemaran udara dan tujuh temuan pelanggaran pengelolaan limbah dan B3. Dari 48 sanksi tersebut, 35 sanksi telah dilaksanakan PT FI dan 13 sanksi belum dilaksanakan. Namun masih perlu dilakukan pendalaman terhadap PT FI, terutama nilai kerugian lingkungan yang mencapai Rp 185 triliun.

“BPK RI memberikan rekomendasi kepada KLHK dan Kementerian ESDM untuk mengambil langkah-langkah perbaikan ekosistem pada modifikasi areal,” ujarnya melalui siaran pers. (www.republika.id/berita/korporasi).

Permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan perusahaan-perusahaan tambang (yang tergabung dalam GMI – Global Mining Initiative) seperti Freeport dan Rio Tinto tersebut, menangguk reaksi dari berbagai NGO Internasional.

Seperti Friends of The Earth (FOE – Jaringan LSM lingkungan hidup di mana Walhi dan JATAM merupakan dua LSM Indonesia yang menjadi anggotanya), MPI (Mining Project Institute) Australia, Aliansi Masyarakat Adat Internasional (Unity Of People’s), maupun Greenpeace.

Pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh Freeport (maupun ketidaktegasan pemerintah dalam menanganinya), jelas bertentangan dengan komitmen bersama masyarakat internasional terhadap perlindungan lingkungan hidup global yang tertuang dalam berbagai deklarasi dan konvensi. Di mana Indonesia ikut menandatangani dan meratifikasinya. Di tingkat regional ASEAN, Indonesia bahkan ikut membidani kelahiran beberapa deklarasi.

Kerusakan lingkungan terjadi karena sejak awal mekanisme pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan cenderung diabaikan, baik oleh Freeport maupun pemerintah (terutama pada masa Soeharto), serta tidak adanya political will yang jelas dan tegas dari pemerintah Indonesia periode sekarang.

Sehingga penyelesaian kasus lingkungan Freeport tetap berlarut-larut dan tidak optimal. Publik dan Pemerintah terlalu sibuk permasalahkan divestasi saham Freeport, hingga abai terhadap persoalan yang sebetulnya sama besar : kerusakan lingkungan hidup yang massif. (IGR)

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Berita Lainnya :


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Pilihan

Berita Video