HUKUM ACARA PRAPERADILAN DALAM TEORI DAN PRAKTIK

HUKUM ACARA PRAPERADILAN DALAM TEORI DAN PRAKTIK

Resensi buku D.Y. Witanto – Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik.

Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan

Konten.co.id – “Kekeliruan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama akan berubah menjadi kebenaran”, itulah yang terjadi saat ini dengan praktik penanganan perkara praperadilan.

Hampir 38 tahun sejak lahirnya lembaga praperadilan dalam KUHAP, mekanisme penyelenggaraan dilakukan dengan menggunakan tata cara penanganan perkara perdata, seperti pemanggilan dan pemberitahuan oleh jurusita, tahapan proses mirip dengan persidangan perkara perdata, bahkan eksekusi dilaksanakan oleh ketua pengadilan.

Pertanyaannya, benarkah praperadilan adalah perkara perdata?

Hukum acara praperadilan memang tidak diatur secara tegas, namun tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang menyebutkan bahwa perkara praperadilan harus dilaksanakan dengan mekanisme perkara perdata, karena Pasal 101 dan 274 KUHAP tidak berlaku untuk perkara praperadilan.

Dari pencatatan register dan penggunaan kode perkara, jelas menunjukkan bahwa praperadilan adalah perkara pidana, bahkan jika mengacu pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP yang mengandung penggalan kalimat “…hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang” menunjukkan bahwa praperadilan tidak seharusnya diperiksa dengan mekanisme pemeriksaan perkara perdata, karena dalam perkara perdata hakim tidak pernah mengambil keterangan para pihak.

Kompetensi relatif pengajuan perkara praperadilan menggunakan asas “actor sequitur forum rei” atau pengajuan gugatan ditempat kedudukan tergugat jelas bertentangan dengan semangat pembentukannya, karena lembaga praperadilan dibentuk sebagai kontrol horizontal bagi penerapan upaya paksa dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Artinya, praperadilan menjadi satu paket dengan perkara pokoknya atau bisa diibaratkan perkara praperadilan adalah accesoir dari perkara tindak pidana sebagai perkara pokoknya.

Tidak mungkin ada perkara praperadilan tanpa ada penanganan perkara pokoknya, sehingga seharusnya perkara praperadilan diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara pokoknya.

Proses pemeriksaan yang cepat dengan pembatasan waktu paling lambat 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan, sulit untuk dapat diterima logika, bahwa pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan seperti perkara perdata contentiosa.

Posisi para pihak dan sifat persoalan yang disengketakan inilah yang membuat banyak orang berpikir bahwa praperadilan mirip dengan perkara perdata, padahal pengaturan lembaga praperadilan dalam KUHAP berada satu bab dengan kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili perkara pidana.

Perkembangan perkara praperadilan dalam praktik saat ini semakin masif, seiring bertambah luasnya objek dalam pemeriksaan perkara praperadilan.

Putusan-putusan praperadilan yang muncul belakangan ini sangat dinamis dalam mengisi celah-celah kosong sesuai kebutuhan akan rasa keadilan yang terus berkembang.

Inilah yang menjadi salah satu alasan bahwa ruang lingkup praperadilan tidak sesempit yang digambarkan oleh 7 (tujuh) pasal dalam KUHAP, meskipun mekanisme penerapannya tidak pernah searah dengan dasar pengaturannya.

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Satire

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Berita Video

Berita pilihan