Hindari Terulangnya Konflik, Pemkab Garut Kaji Perda

Hindari Terulangnya Konflik, Pemkab Garut Kaji Perda

Terkait gesekan ojol dan opang yang belakangan sering terjadi di Garut, Pemkab Garut kaji perlu tidaknya regulasi lokal semacam Perda.

Gesekan Ojol dan Opang Terulang di Garut, Pemkab Kaji Regulasi

Konten.co.id – Beberapa hari ke belakang ini, Garut diramaikan insiden perselisihan antara driver ojek online, dan moda transportasi angkutan konvensional.

Seperti diberitakan konten.co.id pada Jumat (21/6/2019) lalu, bentrokan nyaris terjadi antara ojol dan kusir delman di Rancabango, Tarogong Kaler.

Dan kemarin, Minggu (23/6/2019), kembali terjadi insiden pengemudi Gocar yang dihajar orang tak dikenal, di daerah Cimasuk, Karang Pawitan.

Akibatnya, ratusan driver ojol di Garut, melakukan aksi sweeping dan mencopot spanduk-spanduk larangan beroperasi di beberapa titik.

Untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut diharapkan banyak pihak untuk segera mengambil tindakan.

Saat dimintai keterangan terkait hal tersebut, Bupati Garut Rudy Gunawan meminta agar semua pihak yang terlibat bisa menyikapi secara bijak.

“Tolong semua bersabar dulu. Tahun 2019 ini ‘kan sudah ada regulasi dari pusat tentang ojek online ini. Regulasi itu sudah ada,” ujar Bupati Garut Rudy Gunawan, Senin (24/6/2019).

Dia meminta agar semua pihak tidak melakukan tindakan-tindakan sepihak. “Jangan mudah terprovokasi. Jangan ada sweeping-sweeping lagi seperti kemarin,” katanya.

Ketika ditanya wartawan soal perlu tidaknya sebuah regulasi lokal semacam Perda diterbitkan, Rudy mengatakan, hal tersebut masih harus dikaji lagi. “Soal itu (Perda -red), Pemerintah Daerah tidak bisa grasa-grusu dalam bersikap. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan. Tapi kalau nanti memang diperlukan, ya kenapa tidak? Adanya regulasi itu ‘kan bagus. Jadi aturan-aturannya jelas. Yang jelas, kita pasti mengkaji itu semua,”katanya.

Rudy menambahkan, “ojek online ‘kan prosedur persyaratannya memang sudah terukur. Sudah jelas. Harus ada SIM, STNK. Tapi, ojek pangkalan (dan moda transportasi konvensional lainnya -red), juga mata pencaharian banyak orang. Puluhan ribu orang menggantungkan hidupnya di sana. Jadi harus mendapatkan perlindungan juga,” kata dia.

Menurut Rudy, pihaknya ingin agar semua pelaku moda transportasi umum, mendapatkan perlindungan. “Misal, dari kecelakaan kerja. Semua, ya. Tanpa pengecualian. Baik itu moda transportasi online, maupun konvensional,” kata dia.

Lahirnya sebuah Perda, lanjutnya, tetap harus memperhatikan kepentingan semua pihak.

“Tidak boleh ada yang dirugikan. Harus ada semacam win-win solution. Sekali lagi, itu yang tengah kita kaji,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *