Dalil Kemenangan 52% Kubu Prabowo Ditolak Hakim MK

Dalil Kemenangan 52% Kubu Prabowo Ditolak Hakim MK

Hakim Mahkamah Konstitusi tolak dalil permohonan kubu Prabowo-Sandi mengenai klaim kemenangan 52%

Klaim ‘Prabowo Menang 52%’, Dalilnya Ditolak Hakim MK

Konten.co.id – Dalil permohonan Prabowo-Sandi yang menyebut menang dengan mengantongi suara 68.650.239 suara atau 52 persen, ditolak Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). “Berdasarkan pertimbangan yang telah dicermati hakim dan dari bukti dan saksi yang dihadirkan, dalil Prabowo-Sandi tidak lengkap dan tidak jelas. Dalil tersebut tidak menunjukkan di mana perbedaan hasil penghitungan,” kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat, di persidangan di gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6).

Pemohon dinilai hakim tak dapat memberikan alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa hasil yang diyakini oleh kubu 02 adalah suara yang benar. “Untuk itu, hakim memutus dalil permohonan atas klaim suaranya sebesar 52 persen tidak beralasan cukup,” ujar Arief.

“Pemohon juga tidak membuktikan dengan alat bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa hasil penghitungan menurut pemohon tersebut adalah hasil penghitungan yang benar, karena bukti pemohon tidak dapat membuktikan hasil penghitungan berdasarkan formulir rekap yang sah untuk seluruh TPS,” terangnya.
“Untuk itu Mahkamah berpendapat dalil permohonan a quo tersebut tidak beralasan cukup,” lanjutnya.

Dijelaskan oleh Arief, alasan hakim menolak dalil tersebut, adalah bahwa kubu 02 tak melampirkan hasil rekapitulasi lengkap untuk 34 provinsi. Selain itu, C1 yang dilampirkan juga disebut bukan merupakan C1 resmi. Tapi, hanya merupakan hasil foto atau scan C1 yang sumbernya tak dijelaskan.

“Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti tersebut, pemohon tidak melampirkan bukti hasil rekapitulasi yang lengkap untuk 34 provinsi sebagaimana didalilkan oleh pemohon,” ungkapnya.

Untuk provinsi yang hasil rekapitulasinya dilampirkan sebagai bukti, selain dokumen model C1 tersebut tidak lengkap bagi seluruh TPS, sebagian besar model C1 tersebut merupakan hasil foto atau hasil pindai scan model C1 yang tidak diuraikan dengan jelas mengenai sumbernya dan bukan berupa salinan C1 yang resmi yang diserahkan kepada saksi pemohon di TPS.

Arief juga menyebut, di dalam dalilnya, pemohon tidak menguraikan mengenai ada atau tidaknya upaya persandingan dan koreksi terhadap model C1 atau keberatan dari saksi pemohon dalam proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang yang diakibatkan adanya perbedaan hasil penghitungan suara tersebut. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *