Batas Toleransi Itu Bernama Intoleransi

Batas Toleransi Itu Bernama Intoleransi

Atas nama kemanusiaan, kita sudah semestinya tidak lagi memberikan toleransi terhadap (potensi) konflik yang menimbulkan korban jiwa tak berdosa. Konflik yang juga berdampak secara psikologis. Dan itu permanen.

Belajar dari Konflik Suriah

Konten.co.id – Pada artikel ini, konflik Suriah adalah objeknya. Suriah adalah contoh nyata, betapa mengerikannya jika kebebalan diberikan panggung.

Jadi, mari kita blejeti saja satu-persatu.

Theres No Free Lunch !

Terkait operasi massif militer Assad (yang disokong Rusia), sikap intoleran terhadap kebijakan ini adalah pilihan objektifnya. Assad tentu saja memiliki kepentingan untuk melanggengkan rezimnya. Rezim fasis dan otoriter dimanapun, jelas harus ditolak.

Tapi sudah semestinya pula kita mengambil sikap intoleran terhadap framing bahwa Assad berkongsi dengan kelompok Syiah yang didukung Iran, untuk melakukan genosida terhadap warga Aleppo yang disinyalir beraliran Sunni.

Jelas ini tuduhan yang tak berdasar, dan sekali lagi tak perlu diberi toleransi. Alih-alih menjadikannya solusi, malah bakal membuat situasi tambah kisruh. Semakin bias, subjektif dan tentu saja bakal menjauhkan kita dari substansi persoalan yang sebenarnya.

Sokongan Rusia dan Iran terhadap Suriah, tentu saja tidak cuma cuma. Kepentingan mereka jelas : dengan langgengnya Rezim Assad, penguasaan atas aset-aset ekonomi dan sumberdaya Suriah yang melimpah, bakal tambah mulus. Ini juga bakal jadi stimulus signifikan bagi upaya mereka membendung kekuatan dan kepentingan kapitalistik lain yang dimotori Amerika Serikat dan sekutunya.

Fakta bahwa konflik di Suriah semakin diperkeruh dengan terus bermunculannya faksi faksi baru (yang tentu saja mengusung kepentingannya masing-masing), menunjukkan bahwa konflik tersebut bukanlah konflik biasa. Ada skenario besar dibaliknya. Jelas demi memuluskan kepentingan pragmatis dari kingmaker yang meng-create-nya. Orientasinya adalah tentu akumulasi kapital.

Dalih Amerika Serikat dan sekutunya memberantas ISIS yang notabene bentukan mereka, tentu memiliki tujuan dan kepentingan pragmatis yang sama : penguasaan aset-aset ekonomi dan sumberdaya Suriah.

Kemudian Turki masuk dengan alasan menghadang ancaman pemberontak Kurdi terhadap kedaulatan wilayahnya. Ini juga memiliki tendensi kepentingan pragmatis ekonomistik, yang dibungkus topeng-topeng kebijakan politik strategis, semisal ‘kedaulatan territorial tadi.

Dan ISIS, yang menjual jargon ‘Daulah Islam di Irak dan Suriah. Kepentingan yang diusung ya sama pragmatisnya; penguasaan aset-aset strategis yang bernilai ekonomi, seperti cadangan sumberdaya alam. Banyak literatur yang bisa dijadikan referensi soal apa, siapa dan bagaimana ISIS ini; terutama kepentingan besar yang menyokongnya.

Faksi-faksi yang Sarat Kepentingan

Tercatat ada lebih dari 30 faksi bersenjata (yang masing masing mengusung kepentingan pragmatisnya sendiri), ikut masuk dalam konflik di sana. Termasuk didalamnya faksi bersenjata yang disinyalir berafiliasi langsung dengan Iran, Lebanon maupun Arab Saudi. Inilah yang membuat situasi semakin rumit. Kepentingan yang bermain di sana cukup kompleks. Upaya identifikasi dan pemetaan konflik di sana, bak mengurai benang kusut. Rumit, saya bilang.

Lalu Siapa Korbannya ?

Tentu saja rakyat sipil yang jadi korban ambisi rakus kapitalistik para pihak yang berseteru ini. Mereka terombang-ambing dalam konflik kepentingan para drakula haus darah, kuasa dan kapital tersebut. Dan lebih dari 300rb orang menjadi tumbal atasnya.

What’s Have to Be Done ?

Saya pribadi memilih untuk berdiri atas nama kemanusiaan. Konsentrasi kita adalah bagaimana rakyat sipil tidak lagi menjadi korban dari kepentingan dan kerakusan imperialisme kapitalistik para ‘goliath. Mari pilah dan pilih informasi, agar kita tidak ikut-ikutan kecemplung dalam konflik yang rumit ini.

Terkait posisi diplomatik internasional Indonesia dalam hal ini, ketegasan Pemerintah terhadap bermacam konflik kepentingan seperti yang terjadi di Suriah beberapa waktu lalu, jelas sangat diperlukan. Indonesia tidak perlu memihak kepentingan manapun, kecuali kemanusiaan. Yang orientasinya adalah, menyelamatkan rakyat sipil tak berdosa.

Sikap ‘objektif’ sudah diperlihatkan Pemerintah Indonesia, saat menolak bergabung dalam aliansi negara-negara Islam yang digalang Arab Saudi dan sekutunya, terkait konflik Suriah tadi. Langkah itu sudah cukup tepat.

Sekali lagi, sudah semestinya kepentingan kemanusiaan menjadi skala prioritas posisi diplomatik kita. Bagaimana supaya rakyat sipil tidak menjadi bulan-bulanan mereka yang berkonflik atas nama kepentingan, baik yang bertopeng agama maupun politik (pragmatis).

Masak kita musti terus-terusan memberikan toleransi pada mereka yang menjual ayat dan dalil-dalil Agama, sebagai alat untuk memuluskan kerakusan mereka terhadap persoalan duniawi yang kapitalistik ?

Mari Belajar dari Konflik Suriah !

Konflik Suriah yang sarat dengan kepentingan kapitalistik tadi, adalah contoh nyata betapa piciknya mereka yang mengusung isu dan sentimen Suku, Ras dan Agama (SARA), demi memuluskan kepentingan-kepentingan pragmatis yang sesaat. Kepicikan yang menumbalkan kemanusiaan.

Masyarakat digiring untuk percaya, bahwa apa yang tengah terjadi sekarang ini adalah konflik SARA. Tujuannya jelas, untuk mengilusi publik dan kemudian menciptakan konflik horizontal di akar rumput. Mengilusi mereka atas apa yang sebenarnya terjadi, yaitu perebutan aset serta sumberdaya; kepentingan kapitalistik dan akumulasi kapital.

Indonesia harus belajar dari konflik yang terjadi di Suriah. Agar apa yang terjadi di sana, tidak lantas kemudian terduplikasi di sini. Jika tidak, negeri ini terancam terjerumus ke dalam nestapa yang sama seperti di Suriah ; konflik berkepanjangan yang menimbulkan korban jiwa tak berkesudahan.

Kenapa saya berkesimpulan seperti itu ? karena potensi dan ancamannya sungguh ada, dan terang- benderang. Maraknya politik identitas dan sentimen SARA, adalah salah satunya. Tapi semoga saja potensi dan ancaman itu, tidak kemudian maujud dalam bentuknya yang nyata. Dan kemanusiaan tetap berdiri tegak di atas kebebalan.

Atas nama kemanusiaan, kita sudah semestinya tidak lagi memberikan toleransi terhadap (potensi) munculnya konflik yang menimbulkan korban jiwa tak berdosa. Konflik yang juga bakal berdampak secara psikologis. Dan itu permanen.

Jadi sekali lagi, batasan-batasan toleransi dalam hal ini adalah : intoleransi. Sikap ‘intoleran’ terhadap para destruktor kemanusiaan dan peradaban, jelas wajib dan perlu. (IGR)

Gege Sureggae
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *