Amnesty Internasional: Polisi Langgar HAM di Kampung Bali

Amnesty Internasional: Polisi Langgar HAM di Kampung Bali

Amnesty Internasional Indonesia menilai, polisi telah melakukan pelanggaran HAM serius usai kerusuhan 22 Mei 2019.

Amnesty Internasional: Polisi Langgar HAM Pasca Rusuh 21-23 Mei 2019

Konten.co.id – Polisi dinilai telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serius terhadap warga tak berdaya saat melakukan penyisiran di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, usai kerusuhan 22 Mei. Demikian dinyatakan Direktur Eksekutif AII Usman Hamid lewat keterangan tertulis, Selasa (25/6).

“Beragam pelanggaran serius terhadap HAM, dilakukan Brimob di Kampung Bali dan wilayah sekitarnya di Jakarta pada 21-23 Mei 2019, ” kata Usman Hamid. Investigasi yang dilakukan AAI dalam rangka menyambut Hari Internasional PBB untuk Mendukung Korban Penyiksaan yang diperingati setiap 26 Juni, menemukan hal itu.

“Investigasi itu berawal dari beredarnya sebuah video di media sosial pada 24 Mei 2019. Video itu memperlihatkan belasan personel Brigade Mobil (Brimob) melakukan penyiksaan terhadap seseorang yang sudah tidak berdaya,” tutur Usman.

Berdasarkan verifikasi metadata dan keaslian video tim Amnesty International di Berlin, Jerman, dan wawancara terhadap sejumlah narasumber yang mengetahui kejadian, pihaknya memastikan hal itu.
Dalam investigasinya, AII juga menemukan bahwa kepolisian telah melakukan pelanggaran HAM terhadap empat orang lainnya di kawasan tersebut.

“Kekerasan itu terjadi di lahan kosong milik Smart Service Parking, di Kampung Bali, Jakarta, Kamis (23/5), pukul 05.30 WIB. Saat itu, Brimob tengah melakukan penyisiran usai insiden bentrok antara aparat dan massa,” kata Usman.

Ketika pagar [lahan parkir] dibukakan, lanjutnya, anggota satuan kepolisian tersebut melakukan penangkapan dengan menggunakan kekerasan yang tidak diperlukan terhadap setidaknya dua orang. “Kekerasan fisik digunakan terhadap orang yang tidak melawan dan tidak berdaya sebagaimana yang direkam dalam video viral tersebut,” papar Usman.

“Setelah melakukan penangkapan, lima orang tersebut diseret oleh personel Brimob ke depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selama perjalanan ke Bawaslu, ia menyebut sejumlah oknum Brimob lain juga melakukan kekerasan terhadap lima orang tersebut. Bahkan, seorang narasumber menyampaikan bahwa ada satu dari lima orang tersebut diseret dengan kondisi luka parah. Penyiksaan pun terus berlanjut di dalam mobil,” ujarnya.

Usman juga menyebut, penyisiran secara brutal seperti yang terjadi di Kampung Bali jelas merupakan tindakan kriminal karena aparat menggunakan tindakan kekerasan yang tidak diperlukan. “Negara harus membawa anggota Brimob yang melakukan penyiksaan tersebut ke pengadilan untuk diadili agar ada keadilan bagi korban,” katanya.

Korban yang mengalami luka paling parah, kata dia, hingga kini masih dirawat di ICU RS Kramat Jati dengan pengawalan sangat ketat dari aparat. Usman menyebut, dalam video lain polisi juga terlihat melakukan kekerasan terhadap seorang yang mengenakan rompi relawan dengan lambang bendera Indonesia di dada kanannya.

“Polisi menendangnya di bagian perut hingga jatuh ke trotoar, sebelum dikeroyok beramai-ramai oleh anggota lainnya. Tak hanya itu, polisi juga melakukan kekerasan terhadap seseorang yang ditangkap di dekat lampu merah perempatan Jalan Sabang dan Jalan Wahid Hasyim. Sebelum ditangkap, ia diteriaki, “Nangis, nangis, nangis.” Salah satu anggota Brimob lantas memukul kakinya dengan tongkat dan satu orang lain menendangnya dari belakang,” terangnya. Usman menegaskan, polisi memang punya hak untuk menggunakan kekerasan jika diperlukan, namun harus tetap dalam koridor asas proporsionalitas.

Atas kejadian tersebut, Amnesty Internasional Indonesia menyerukan dilakukannya penyelidikan independen dan imparsial untuk mengungkap penyiksaan itu, serta peninjauan sistem akuntabilitas dalam menangani dugaan pelanggaran HAM oleh kepolisian.

“Kami juga mengimbau agar polisi dilatih agar dapat menerapkan Peraturan Kapolri Nomor 8/2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Dasar Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata Usman. Terkait dengan persoalan tersebut, AII sudah membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang berisi rangkuman temuan investigasi.

Pihaknya berharap, setelah dilayangkannya surat itu, pemerintah menanggapi dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada 21-23 Mei 2019 untuk mewujudkan komitmennya sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakukan atau Hukum Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.

“Sudah saatnya Indonesia memiliki mekanisme pengaduan terhadap polisi yang independen. Pasalnya, aduan internal kepada divisi profesi dan pengamanan (propam) masih belum optimal menindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh personel Kepolisian. Diperlukan suatu lembaga pengawas yang memiliki kewenangan yang memadai untuk membawa mereka yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM ke hadapan pengadilan,” kata Usman.

Dalam konferensi pers yang dilakukan sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya sudah menerapkan prosedur yang sesuai saat melakukan penindakan kericuahan 22 Mei, mulai dari persuasif hingga represif. “Anggota sudah memahami tahapan-tahapan itu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan bakal memberikan sanksi jika ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dalam proses pengamanan 22 Mei.

“Ada mekanisme yang mesti dilakukan sebelum akhirnya menjatuhkan saksi kepada anggota. Mekanisme dan sidang disiplin, dari mekanisme sidang disiplin itu baru bisa diputuskan pelanggaran dan kesalahan apa yang dilakukan,” kata Dedi di Kemenko Polhukam, Sabtu (25/5), dilansir dari CNN Indonesia. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *