fbpx

Aksi Damai LBHM Dibubarkan Polisi

Aksi Damai LBHM Dibubarkan Polisi

Aksi damai Peringatan HANI 2019 dibubarkan polisi.

Aksi Damai Dibubarkan Polisi, LBHM: UU Narkotika Jangan Jalan Ditempat

Konten.co.id – Hari Anti Narkoba Internasional di Indonesia diwarnai pemberhentian paksa aksi damai Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) di Monas, Jakarta, Selasa (25/6/2019) oleh kepolisian

Pemberhentian paksa tersebut dengan alasan ketiadaan izin dari Polda Metro Jaya. “Padahal kami sudah memberitahukan aksi kami ke kepolisian seminggu lalu,” kata Yohan Misero koordinator aksi dikonfirmasi Konten.co.id, Rabu (26/5/2019).

Meski tidak mendapat klarifikasi dari kepolisian terkait pemberhentian aksi mereka, namun ia meyakini hal ini karena keamanan jelang pengumuman hasil sidang Pilpres 2019 Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara Ricky Gunawan Direktur LBHM mengatakan pihaknya mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera merevisi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2019 ini menandakan 10 tahun sudah UU Narkotika diimplementasi di Indonesia dan banyak dampak buruk yang tercipta.

Pertama, pasal pidana yang terus digunakan untuk memenjarakan pemakai narkotika haruslah segera dihapus. Desember 2018, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, mengemukakan bahwa lebih dari 50% narapidana di Indonesia adalah kasus narkotika.

Dari jumlah tersebut, 41.000 di antaranya diidentifikasi sebagai pengguna narkotika.

Jumlah ini mengantarkan Indonesia mencapai overcrowding lembaga pemasyarakatan (lapas) sebesar 203%.

“Kriminalisasi pemakaian narkotika justru melahirkan persoalan baru, yakni menambah beban lapas sehingga negara harus mengeluarkan uang ratusan milyar untuk membiayai makan napi yang melakukan tindak pidana non violent menciptakan pasar narkotika di dalam lapas, memperburuk situasi kesehatan di lapas dan hanya menguntungkan oknum penegak hukum yang korup,” katanya dalam rilis yang diterima Konten.co.id, Rabu (26/5/2019).

aksi damai Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat www.konten.co.id
Aksi damai Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) di Monas, Jakarta, Selasa (25/6/2019) dibubarkan polisi

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Pemerintah dan DPR agar mendekriminalisasi penggunaan, penguasaan, serta pembelian narkotika dalam jumlah terbatas untuk konsumsi pribadi. Hal ini untuk menegaskan komitmen dalam meletakkan pemakai narkotika sebagai manusia yang dapat memperoleh dukungan kesehatan dan layanan psikososial.

Pihaknya juga mendorong Pemerintah dan DPR untuk merevisi Pasal 6 dan Pasal 8 UU Narkotika agar Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk keperluan medis. Sebagai contoh pada tahun 2017 Fidelis Ari harus mendekam di penjara karena mengobati istrinya Yeni Riawati yang dengan ekstrak ganja.

Hal ini sangat disayangkan mengingat masih ada fungsi pengobatan dari narkotika. “Sebagai perbandingan, Thailand dan Korea Selatan sudah mulai menerapkan kebijakan ganja untuk kepentingan medis,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, sudah banyak studi internasional yang menunjukkan manfaat kesehatan dari narkotika golongan I seperti opium, MDMA, dan psilosibin.

“Pemerintah Indonesia seharusnya bersikap terbuka dan tidak paranoid terhadap perkembangan ilmu kesehatan dan kebijakan narkotika,” ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus melakukan moratorium hukuman mati pada kasus narkotika. Ada baiknya Indonesia bisa mengikuti Malaysia yang sudah melakukan moratorium hukuman mati.

Diharapkan pemerintah akan lebih berkonsentrasi mencari solusi yang memang menyasar masalah bukannya berpaling pada unjuk kekuatan yang tak menyelesaikan apapun seperti hukuman mati.

Tiga gelombang eksekusi yang telah membunuh 18 orang mendapatkan banyak kritik dari dunia internasional. Eksekusi mati juga tidak pernah terbukti menurunkan tingkat pemakaian dan peredaran gelap narkotika.

Hal ini sesuatu yang penting mengingat sudah 10 tahun UU Narkotika memberikan dampak buruk pada masyarakat.

Berubah tak mau, protes pun tak boleh. Mau sampai kapan Undang-Undang dan cara berpikir seperti ini kita pertahankan? Sudah waktunya Indonesia menghentikan kebebalan ini dan terbuka pada perubahan. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Berita Lainnya :


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Pilihan

Berita Video