Wiranto Bangkitkan Gaya Rezim Orde Baru

Wiranto Bangkitkan Gaya Rezim Orde Baru

Menkopolhukam Wiranto akan membentuk tim pengawas medsos nakal yang mencaci presiden, hal ini dinilai membawa rezim masa kini ke masa orde baru.

Ancam Demokrasi, Wiranto Bangkitkan Gaya Rezim Orde Baru

Konten.co.id – Banyak orang menilai warisan rezim orde baru tidak akan lagi berkembang. Namun hal itu salah. Ketika Menkopolhukam Wiranto ingin membentuk tim yang akan memantau tokoh yang mencaci presiden alias tim “baperan” presiden.

Akun medsos yang menyebarkan postingan tokoh tersebut kabarnya juga akan ikut di shutdown. Jadi tugas utama tim ini harus yang jago “baper”. Yaitu memantau omongan tokoh yang membuat presiden tersinggung atau “baper”. “Memangnya ini zaman orba, yang salah dikit ngilang?” begitulah ungkapan jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pemerintah saat ini panik dan mengancam hak demokrasi. “Seharusnya pemerintah bisa mengelola kebebasan berpendapat bukan malah menjegal hak berpendapat,” katanya.

Sementara kebebasan berpendapat itu dilindungi UUD 1945. Ada di pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang- Undang.”

Kebebasan berpendapat juga diatur secara internasional di pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB. “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”

Sementara pengamat hukum Indonesian Legal Round Table Erwin Natosmal menilai tindakan Wiranto sudah melanggar konstitusi. Paasl penghinaan Presiden juga sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hukumnya sudah delik aduan bukan lagi pidana umum. Kalau merasa terhina Presiden bisa melaporkan dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik,” ujarnya.

Padahal pasal pencemaran nama baik sudah kontroversial. Tidak pernah ada yang menanyakan batasan mencemarkan nama baik itu seperti apa.

Makanya, saat ini banyak orang menilai sudah kembali masuk ke zaman orba. Dimana ada tim khusus untuk “menggebuk orang” yang memantik ketersinggungan.

Kordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan rencana Wiranto sendiri berlebihan. Ini menandakan pemerintah tidak percaya dengan penegakkan hukum yang ada.

Sementara pembentukan tim sendiri tidak jelas hukumnya. Bahkan terkesan subjektif. “Jika seperti ini berpotensi akan disalahgunakan. Ujung- ujungnya akan terjadi kriminalisasi orang berekspresi dan berkumpul,” katanya.

Hanya saja, ia menilai tim tersebut harus jelas. Ia pun menanyakan hal ini merupakan program kerja menteri atau justru konspirasi rezim. “Semua orang bebas punya pendapat selama kita tidak melanggar Undang- Undang,” imbuhnya.

Banyak yang meminta Wiranto untuk membatalkan rencana tersebut karena tidak ada aturan jelas. Jimly Asshidqie ketua Umum Cendekiawan Muslim Indonesia mengatakan demokrasi akan rusak kalau semua pendapat jadi pidana.

“Beda pikiran beda pendapat tidak masalah selama tidak mengancam nyawa,” tuturnya.

Kivlan Zein Ketua Umum Gerak menilai tindakan yang diambil oleh Menkopolhukam Wiranto adalah tindakan yang salah. Serta bisa melanggar kebebasan berpendapat.

“Dengan peraturan tersebut HAM akan dibatasi. Pemerintah saat ini sudah seperti diktator,” ucapnya dalam Kabar Petang, Rabu (8/5/2019).

Menkopolhukam Wiranto menolak semua yang dinilai terkait kebebasan berpendapat.
Dikatakannya, informasi memang tidak ada batasannya. Namun ada tanggung jawab lewat berbagai Undang-Undang (UU).

“Ada UU ITE, ada UU pers dan ada UU tentang pemilu, jadi maksudnya agar semua tahu kalau masih ada UU yang juga mengatur hukum di masyarakat,” ucapnya di Kabar Petang TVOne, Rabu (8/5/2019).

Dikatakannya media yang akan di shutdown adalah medsos yang melakukan ujaran kebencian. Saat ini, kata dia, sudah ada ratusan ribu akun yang perkataannya perlu dikaji.

“Banyak akun sosmed yang mengandung ujaran kebencian yang mengandung hoaks kita tangani dan nanti akan dishutdown. Hal yang menyangkut pemilu dan golongan juga akan di shutdown juga,” ucapnya.

Sementara untuk media massa sendiri, lanjutnya, ada aturan yang mengatur dari lembaganya. Baik di dewan pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).” Jadi yang kita utamakan medsos,” terangnya.

Tim pengawas medsos sendiri akan dibentuk dari berbagai aspek. Dari beberapa tokoh hukum, partai dan universitas. Tim tersebut untuk menangani beberapa pemikiran yang melanggar hukum.

“Siapapun yang kita dengar berbentuk objektifitas dari manapun. Meskipun masyarakat yang ucapannya melanggar hukum tentu akan kita hukum,” tukasnya.

Pemerintah sendiri, kata dia, hanya ingin memberi peringatan dan bukan bermaksud sebagai diktator. Ia pun mengajak masyarakat untuk bisa saling menjaga keamanan di Indonesia dengan tidak ikut memberikan ujaran kebencian serta hoaks yang dapat merusak persatuan dan kesatuan negara.

“Kita hanya ingin perdamaian terjaga di Indonesia,” tukasnya. (AI)

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Satire

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Berita Video

Berita pilihan