fbpx

Tuntutan Buruh di May Day

Tuntutan Buruh di May Day

Pada May Day, Rabu (1/5/2019) 150 ribu buruh menuntut beberapa hal salah satunya ingin hidup layak.

Buruh Indonesia Ingin Hidup Layak

Konten.co.id – Setiap 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh atau May Day. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Hari Buruh selalu diwarnai dengan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Tahun ini, setidaknya ada delapan tuntutan yang disuarakan buruh kepada pemerintah.

Yang pertama rezim upah murah bisa dihapus. Buruh mendesak pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kedua, meminta pemerintah untuk menaikkan jumlah komponen hidup layak (KHL) yang menjadi dasar perhitungan upah buruh menjadi 84. Perlu diketahui KHL yang dimaksud ada beberapa aspek, mulai dari makanan yang sehat, lalu pakaian dari mulai celana panjang, rok hingga celana dalam.

Ketiga, penghapusan perbudakan modern berkedok pemagangan dan honorer. Keempat, memberikan jaminan pekerjaan untuk rakyat dan menghentikan PHK massal di berbagai sektor antara lain, di sektor retail, telekomunikasi, perbankan, kesehatan, media dan sektor lain.

Kelima, pemerintah juga harus mampu antisipasi dampak revolusi industri 4.0 dan batalkan otomatisasi gardu tol karena mengakibatkan puluhan ribu buruh ter-PHK. Keenam mengangkat pekerja outsourcing di BUMN menjadi tetap.

Ketujuh meminta pemerintah untuk memperketat aturan kerja bagi tenaga kerja asing dengan memberlakukan kembali kewajiban bisa berbahasa Indonesia bagi mereka. Pengetatan juga diminta dilakukan dengan memberlakukan ketentuan bahwa satu orang pekerja asing harus didampingi 10 orang tenaga lokal.

Sedangkan tuntutan kedelapan mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Peratutan tersebut telah menjadi legitimasi manusia Indonesia dan mengabaikan hak mereka untuk sejahtera. Pasalnya, aturan tersebut memberikan hak kepada pengusaha untuk mempekerjakan tenaga magang sampai dengan 30 persen dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan mereka dalam jangka waktu satu tahun dan bisa diperpanjang lagi lebih dari satu tahun dengan perjanjian pemagangan baru.

Sementara itu dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan sejumlah pimpinan organisasi buruh di Ruang Garuda, Istana Keprisedenan Bogor, Jumat (26/4/2019) lalu ada tiga kesepakatan yang dihasilkan.

Beberapa yang hadir adalah Presiden Konfederasi Perserikatan Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Iqbal Said, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudofir.

Ada juga Presiden Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah, Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Saburmusi) Syaiful, dan Presiden Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Muchtar.

Selain para pimpinan organisasi buruh, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terlihat mendampingi Jokowi dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu.

Kesepakatan yang dihasilkan pertama, Presiden Jokowi setuju untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan secepatnya.

“Pemerintah perlu meninjau ulang bahkan merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015. Kita ingin mencari sebuah formula yang baik. Satu sisi tidak merugikan para pekerja, sisi lain tidak merugikan pengusaha. Ini peran pemerintah tidak mudah untuk mencari sebuah keseimbangan yang baru,” kata staf kepresidenan Moeldoko, di Mainhall Polda Metro Jaya, Rabu (1/5/2019).

Kedua, presiden mempertimbangkan untuk membangun ruang penitipan anak pada setiap perusahaan atau kawasan industri. Menurut Moeldoko, seorang anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya bisa memiliki masa depan yang terganggu.

“Perlunya perusahaan atau kawasan industri itu menyiapkan tempat penitipan anak sehingga anak-anak itu tidak terlantar. Nanti ditinggal ibunya bekerja, anaknya menjadi terlantar kan kasihan. Masa depan anaknya menjadi terganggu,” ujar Moeldoko.

Ketiga, pemerintah memutuskan untuk mendirikan desk tenaga kerja di masing-masing Polda se-Indonesia untuk menampung aduan masalah para tenaga kerja.

Tercatat 16 desk tenaga kerja telah didirikan di kawasan Polda yang memiliki tingkat serapan tenaga kerja tinggi, salah satunya desk tenaga kerja di Polda Metro Jaya yang diresmikan kemarin.

“Pembentukan desk tenaga kerja agar keluhan-keluhan itu khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana bisa ada solusinya karena selama ini para rekan-rekan pekerja kesulitan untuk mengadu,” ungkap Moeldoko. (AI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Berita Lainnya :


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Pilihan

Berita Video