Sempat Dikecam, Brunei Tangguhkan Hukuman Mati Bagi LGBT

Sempat Dikecam, Brunei Tangguhkan Hukuman Mati Bagi LGBT

Setelah mendapatkan kecaman dari PBB dan Artis Hollywood, Brunei menunda penerapan hukuman mati bagi pasangan sesama jenis.
Quote: “Saya sadar bahwa ada banyak pertanyaan dan persepsi salah terkait dengan implementasi Tata Tertib Hukum Syariah (SPCO). Namun, kami percaya bahwa sekali ini telah diluruskan, manfaat hukum akan jelas,” kata Sultan Hassanal Bolkiah yang dilansir dari The Independent.

Memicu Kecaman, Brunei Tangguhkan Penerapan Hukuman Mati Bagi Homoseksual.

Konten.co.id – Brunei mengumumkan pada hari Minggu (5/5/2019) untuk menangguhkan pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku LGBT. Penangguhan tersebut sebagai upaya untuk meredam aksi protes internasional.

Negara kecil di Asia Tenggara itu mendapatkan protes internasional ketika mengumumkan penerapan hukum Islam, berupa hukuman mati dan rajam terhadap pelaku sodomi, perzinahan, dan pemerkosaan pada 3 April lalu.

Penerapan hukuman mati dan rajam untuk pelaku LGBT di Brunei mendapatkan kecaman seperti dari beberapa artis AS George Clooney dan Elton John. Menurut mereka, hukum tersebut melanggar Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM)

Bahkan Clooney sempat menyerukan untuk memboikot sembilan hotel mewah yang memiliki hubungan dengan Brunei Darussalam. Pemboikotan tersebut sebagai bentuk protesnya terhadap aturan pemerintahan Brunei ini.

Brunei Darusslam sudah menerapkan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana dan perdagangan narkotika, tetapi tidak ada eksekusi yang dilakukan sejak tahun 1990-an.

“Sebagai bukti selama lebih dari dua dekade, kami telah mempraktekkan moratorium de facto atas eksekusi hukuman mati untuk kasus-kasus berdasarkan common law. Ini juga akan diterapkan pada kasus-kasus di bawah SPCO, yang akan memberikan ruang lingkup luas untuk remisi,” ungkap Sultan Brunei itu.

Menurutnya baik hukum umum dan hukum syariah bertujuan untuk memastikan perdamaian dan harmonisasi negara minyak tersebut. “Mereka juga sangat penting dalam melindungi moralitas dan kesusilaan negara serta privasi setiap individu,” tambahnya.

Brunei telah menandatangani tetapi belum mengesahkan Konvensi PBB yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman kejam lainnya, yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat seseorang. Brunei juga telah menolak semua rekomendasi untuk efek hukum ini dalam tinjauan HAM di PBB pada tahun 2014. (RM)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *