fbpx

Romahurmuziy Melawan KPK di Praperadilan

Romahurmuziy Melawan KPK di Praperadilan

Praperadilan jadi salah satu jalan yang ditempuh Romahurmuziy dalam upaya memberikan keadilan hukum terkait perkara yang sedang dihadapinya.

Ditetapkan Tersangka, Romahurmuziy Melawan KPK di Praperadilan

Konten.co.id – Penetapan status tersangka terhadap mantan ketua umum PPP Romahurmuziy menjadi masalah. Pihak pria yang akrab disapa Romy ini menilai ada kejanggalan dalam penyidikan yang dilakukan KPK.

Misalnya adalah penyidikan dilakukan tanpa surat perintah. “Penyidikan dilakukan tanpa surat perintah. Dalam proses hukum yang berlaku surat perintah sangat diperlukan,” kata Maqdir Ismail, kuasa hukum Romy.

Menurutnya, berbagai jenis penyidikan dan penyadapan yang dilakukan KPK haruslah ada surat perintah.

“KPK telah melakukan penyadapan sebelum adanya surat perintah penyelidikan nomor: Sprin.Lidik-17/01/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.GasI 9/20-22/02/2019 tangal 6 Februari 2019,” ucap Maqdir.

“Bahwa dengan adanya penyadapan yang dilakukan oleh sebelum adanya surat perintah penyelidikan membuktikan bahwa termohon (KPK) telah melakukan penyadapan tidak menurut hukum dan telah menyalahgunakan kewenangan secara semena-mena yaitu melakukan penyadapan secara ilegal,” sambung dia.

Selain itu, Maqdir menilai KPK tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi Romahurmuziy karena nilai kerugian kurang dari Rp 1 miliar.

Berdasarkan surat tanda penerimaan uang/barang No. STPD.EK 226/22/03/2019 Tanggal 15 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh penyelidik KPK uang yang dianggap berasal dari Muhammaf Muafaq Wirahadi jumlahnya Rp50.000.000.

Berdasarkan Pasal 11 UU KPK, Termohon (KPK) mempunyai wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang (a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, (b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau (c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,(satu miliar Rupiah).

Ia mengatakan tugas KPK adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Maka dari itu pihaknya hingga kini mempertanyakan kedudukan penegakan hukum KPK. “Kalau soal korupsi ada ditangan penegak hukum lain, makanya ini yang harus didudukan penegakan hukum KPK ada dimana,” tukasnya.

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dalil-dalil yang disampaikan Romy keliru. Bahkan pihaknya menilai Romy tidak bisa membedakan mana pencegahan dan Penindakan.

” Kami sudah membaca semua yang diajukan Romy dan kami anggap itu keliru dalam artian tidak berdasar hukum dan dianggap tidak paham secara hukum keseluruhan hingga secara teknis,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah.

Ia mengatakan ada beberapa pokok perkara yang tidak dibahas saat praperadilan namun nanti akan dibahas di sidang Tipikor.

Namun ada juga argumentasi yang menunjukkan pihak Romy tidak bisa membedakan mana pencegahan dan penindakan. Sehingga menunjukkan seolah-olah KPK tidak butuh operasi Tangkap tangan (OTT) dan hanya pencegahan.

“Upaya pencegahan di KPK dilakukan dengan penyidikan, LHKPN, dan sosialisasi dalam masyarakat. Tapi kalau sudah melakukan tindak korupsi maka akan ada tindakan penindakan,” tambahnya.

Kasus ini pun menjadi polemik besar. Dalam pandangan pengamat politik Teuku Nasrullah KPK berhak melakukan penindakan jika ada OTT. Meski proses penyadapan menjadi sorotan.

“Memang benar KPK tidak bisa menangani kasus dibawah Rp 1 miliar dan bisa ditangani oleh polisi dan Kejaksaan. Namun tidak bisa dipotong begitu saja, kecuali kalau sudah ada OTT,” kata dia

Ia pun mengakui belum adanya berita acara pada penyadapan tersebut menjadi tameng bagi pihak Romy. Hal ini bahkan dinilainya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Ia mengatakan kalau didalam UU KPK belum ada pasal untuk melakukan penyadapan.” Apabila ingin ada lebih baik dibuat secara terstruktur secara rapi dalam bentuk UU. Karena belum ada akhirnya KPK Lakukan produk hukumnya sendiri, buat SOP sendiri,” katanya.

Melakukan peaperadilan bagi setiap tersangka adalah bukan barang “haram”. Hanya saja prosedur yang diambil KPK tersebut lebih berpeluang mengambil sidang praperadilan.

“Yang saya lihat saat ini prosedur yang dilakukan benar. Proses sudah berjalan, mekanisme ada dan KPK tidak buru-buru menetapkan tersangka, karena ada proses 1X24 jam untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka,” kata Tama S Langkun peneliti ICW.

“Yang pertama adalah apa yang dilakukan Romy melakukan praperadilan adalah hak bagi setiap tersangka adalah hak,” tambahnya.

Selanjutnya, kata dia, harus melihat apa objek dari praperadilan dan proses hukumnya tersebut. Serta melihat bagaimana independensi dari hakimnya agar tidak dipengaruhi berbagai pihak.” Kalau selama ini KPK selalu diuntungkan praperadilan, “tukasnya. (AI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Berita Lainnya :


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Pilihan

Berita Video