Reshuffle Kabinet Jadi Polemik

Reshuffle Kabinet Jadi Polemik

Tiga kementrian di kabinet Jokowi-JK terlibat korupsi, pengamat menilai reshuffle adalah jawaban untuk masalah tersebut.

Tiga Kementrian Terlibat Korupsi, Reshuffle Kabinet Jadi Polemik

Konten.co.id – Tiga menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla terseret kasus korupsi dan saat ini tengah dalam pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin pernah diperiksa KPK dalam kasus jual beli jabatan di Jawa Timur. Kasus ini pun menyeret nama ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy sebagai tersangka.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebelumnya juga menjadi saksi Tipikor dalam kasus dana hibah KONI melalui Kemenpora. Terakhir mendagri Enggaristo Lukita diperiksa penyidik KPK dalam keikutsertaannya di kasus gratifikasi yang menyeret politisi Golkar Bowo Sidik.

Sementara itu Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan. Idrus bersalah menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Perombakan kabinet atau reshuffle pun mecuat karena hal tersebut. Menanggapi hal tersebut staf kepresidenan Moeldoko mengaku belum ada rencana kearah tersebut. “Perubahan kabinet bagaimana presiden dan saya rasa belum ada prombakan kabinet,” katanya.

Namun Moeldoko memastikan presiden mengutakan kredibilitas andai ada menterinya yang terlibat kasus korupsi dan dijadikan tersangka. Maka presiden akan menggantinya.

Presiden juga tidak akan mengintervensi hukum. Serta akan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dan hukum yang berlaku. “Presiden dalam hal ini sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap hukum. Presiden juga akan menyerahkan segalanya kepada hukum yang berlaku,” imbuhnya.

Sementara itu juru bicara keprisedenan Johan Budi mengungkapkan kalau presiden meminta kepada seluruh kementrian agar selalu taat dan patuh terhadap hukum. Ia pun membenarkan tidak adanya intervensi terhadap hukum yang dialami oleh bawahannya tersebut.

Berkaitan dengan reshuffle, kata Johan, jika melihat dari sejarah pemerintahannya, tidak pernah memberlakukan tentang reshuffle. Meski sekarang ada tiga menteri yang bermasalah dengan hukum presiden belum memikirkan reshuffle.

Hanya saja jika menteri tersebut ditetapkan sebagai tersangka baru diganti. “Meski nanti posisinya di pemerintahan tinggal empat atau lima bulan nanti presiden akan menanganinya,” ucapnya.

Berkaitan dengan menteri yang sedang diperiksa KPK, memang belum ada pembahasan pergantian posisi tersebut. Tapi kalau melihat kebelakang, jika menteri tersebut memang salah, maka akan diganti. “Sudah dibicarakan berkali-kali kalau presiden akan memberlakukan hukum dengan benar juga. Kita juga tidak bisa menjudge juga kalau yang diperiksa terlibat juga,” terangnya.

Donald Fariz peneliti ICW mengungkapkan dalam hal ini ada dua perkara. Satu adalah perkara yang sudah berjalan dan sudah ada di persidangan di Tipikor. Yang faktanya saat persidangan ada keterlibatan Menteri Pemuda dan olahraga Imam Nahrawi.

Sementara lainnya masih dalam kesaksian. Seperti kesaksian Bowo Sidik Pangarso ada uang Rp 2 Miliar dari menteri perdagangan Enggaristo Lukita. KPK pun menggeledah kantor kementrian perdagangan dan rumah Enggar.

Selanjutnya berdasar keterangan saksi kalau Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin yang diduga mengetahui korupsi yang dilakukan oleh Romahurmuzy. Meski demikian ketiganya bersifat terperiksa.

“KPK saat ini harus mengejar dugaan keterlibatan dan keterangan saksi. KPK sudah menggeledah rumah menteri Enggar dan ruang kerjanya sebagai tanda KPK mulai mencari sumber uang yang disebut Bowo Sidik,” tuturnya.

Proses hukum tersebut, kata dia, patut diacungi jempol. Sementara dalam hal politik, lanjutnya, ada baiknya presiden segera mengambil tindakan dengan memberhentikan memanggil yang bersangkutan. Baik satu hari sebelum masa presiden habis atau setelah ada pelantikan presiden baru.

“Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memanggil. Karena kita ingin ada pemerintahan yang bersih, pertama harus membersihkan pemerintahannya terlebih dahulu, untuk pemanggilan tersebut adalah hak dan otoritas presiden bisa mengganti atau mempertahankan itu kompetensi masing- masing,” katanya.

Arya Fernandes peneliti CSIS mengatakan, adanya tiga kementrian yang melakukan tindakan korupsi merupakan sebuah kabar buruk bagi Jokowi. Untuk itu, kata dia, saat ini adalah saat yang tepat bagi presiden untuk menunjukkan pro terhadap pemberantasan korupsi.

Caranya adalah dengan melakukan reshuffle terhadap kementrian. “Presiden harus lihat terlebih dahulu perkembangannya seperti apa. Kalau perlu pemanggila secara tatap muka juga harus dilakukan,” terangnya.

Tapi untuk melakukan reshuffle, lanjutnya, seharusnya tidak ada beban bagi presiden untuk melakukannya. Karena posisi presiden kini diatas angin. Secara mayoritas presiden mendapat dukungan besar dari parlemen.

“Partai yang sekarang juga menunggu presiden membentuk pemerintahan baru,” tambahnya.

Kata dia, tekanan untuk presiden tidak membentuk reshuffle saat ini sangat kecil. Mengingat koalisi parpol presiden Jokowi juga sangat besar. Bahkan kini sudah banyak parpol yang antre untuk bergabung di pemerintahan.

“Tidak ada tekanan untuk presiden tidak melakukan reshuffle dan tinggal menunggu momentumnya saja untuk presiden melakukannya. Untungnya kejadian ini terjadi bukan sebelum pemilu, andai sebelum pemilu citra presiden pasti akan berbeda,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara kepresidenan Johan Budi mengaku presiden sudah melakukan pemanggilan dan membicarakan semua yang kasus yang menimpa bawahannya tersebut. Hanya saja tidak ada rapat pembahasan reshuffle. (AI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *