Pro Kontra Pembatasan Medsos

Pro Kontra Pembatasan Medsos

Pembatasan sementara media sosial dinilai kurang efektif oleh banyak orang.

Pembatasan Medsos Dinilai Tidak Efektif

Konten.co.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pembatasan sementara terhadap fitur media sosial dan pesan instan demi menghambat penyebaran hoaks seputar aksi demo dan kerusuhan pada 21 dan 22 Mei.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pengguna sejumlah media sosial tidak bisa mengirim dan menerima video dan foto untuk sementara waktu. Beberapa pihak menanyakan efektivitas kebijakan pembatasan akses media sosial termasuk aplikasi pesan singkat WhatsApp yang dimaksudkan untuk membendung penyebaran hoaks alias berita bohong.

“Jadi fitur yang sementara kita prioritaskan untuk tidak diaktifkan yaitu video dan foto atau gambar, karena secara psikologis tanpa kita memberi teks, tanpa menyampaikan apa pun, hanya video saja, bisa langsung kena pada emosi,” ujar Rudiantara.

Pakar teknologi informasi Ruby Alamsyah memandang langkah yang dilakukan pemerintah ini cukup efektif menekan penyebaran hoaks yang masif di tengah keresahan masyarakat terhadap kerusuhan yang terjadi pada Rabu (22/5/2019) dini hari.

“Karena begitu pembatasan itu dilaksanakan, penyebaran hoaks jauh berkurang, walaupun di sisi lain masyarakat ada yang masih menggunakan VPN, software untuk mengakalinya, tapi intinya penyebaran itu tidak terjadi masif sebelum adanya pembatasan,” kata dia

Sementara Komite Fact-Checher Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Ariwibowo Sasmito menganggap langkah ini tak cukup efektif membendung penyebaran hoaks, karena bagaimanapun, warganet selalu memiliki cara untuk mengakalinya. “Masyarakat sendiri sudah cukup pandai untuk ‘mencari jalan belakang’,” cetusnya.

Penggunaan Virtual Private Network (VPN) menjadi salah satu alternatif aplikasi yang paling banyak digunakan warganet untuk mengakses media sosial, selama pembatasan akses diberlakukan pemerintah. Meski demikian, penggunaan VPN seperti layaknya semua produk di dunia punya risiko.

Pakar teknologi informasi Ruby Alamsyah mengatakan penggunaan VPN gratis berisiko pada keamanan data pengguna. VPN yang gratis belum tentu menjamin semua traffic internet yang melalui jaringan VPN tidak disimpan oleh pihak penyelanggara VPN.

“Jadi traffic internet kita, baik itu akses ke media sosial, akses ke email, itu bisa diintercept oleh pihak penyelanggara VPN tadi,” kata dia.

Selain itu, kebanyakan dari masyarakat tidak menyadari aplikasi VPN yang mereka gunakan, disusupi oleh spyware yang mengakibatkan “data sedetail apapun di handphone kita akan diambil.”

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Abdul Manan memahami upaya ini dilakukan pemerintah untuk membatasi akses media sosial untuk menghindari tersebarnya kabar bohong yang dengan mudah tersebar di media sosial, namun kebijakan ini juga membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.

Ia menilai kebijakan pembatasan foto dan video di media sosial ini tak sesuai Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi.

“Kami juga melihat bahwa ada kebutuhan lain yang diganggu oleh kebijakan itu, yaitu peluang masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar juga ikut terganggu,” kata dia.

“Media sosial kan tidak hanya digunakan untuk menyebarkan kabar bohong, tapi dia juga digunakan untuk berbagai kabar, termasuk juga untuk kebutuhan bisnis yang itu dilakukan oleh orang-orang di luar Jakarta,” imbuhnya.

Hal senada dingkapkan Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara. Dalam rilisnya ia memandang pembatasan akses terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat, terutama melalui aplikasi Whatsapp dan Line.

“Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pembatasan akses terhadap media sosial dan aplikasi messaging harus benar-benar mengkaji batas-batasannya yang jelas, agar tidak membuka peluang terjadinya pengurangan hak dan kepentingan yang lebih luas, seperti hak untuk berkomunikasi,” ujarnya. (AI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *