Presidensial Threeshold 20 Persen Jadi Dilema

Presidensial Threeshold 20 Persen Jadi Dilema

Ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dinilai akan mengurangi hak setiap orang untuk mencalonkan diri jadi presiden. Namun hal ini justru jadi masalah dan banyak yang meminta diubah untuk pemilu mendatang.

Masih Banyak Kelemahan, Presidensial Threeshold 20 Persen Jadi Dilema

Konten.co.id – Gelaran pilpres 2019 sudah berakhir. Namun ambang batas capres atau presidensial threeshold sebesar 20 persen dinilai banyak kelemahan. Usulan untuk mengembalikan ambang batas seperti tahun 2009 kembali mencuat.

Namun banyak yang menilai presidensial threeshold tersebut relevan. Melihat pemilu masih akan berlangsung lima tahun lagi, namun Undang- undang Pemilu saat ini seperti tidak berguna.

Pengamat politik Ubedilah Badrun melihat banyaknya kelemahan presidensial threeshold yang berlaku selama ini. Ia melihat, yang harus dipertahankan saat ini adalah Parlimentary Threeshold (ambang batas parlemen). Sementara presidensial threeshold dianggap tidak penting lagi.

Bahkan menurutnya, lebih baik kalau parlementary threeshold ditambah menjadi tujuh atau sembilan persen. “Sudah ada lapisan pertama yaitu parlementary threeshold yang sudah paten akan mendapat kursi di parlemen. Kalau punya kursi di parlemen partai punya hak politik dong?. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah parlementary threeeshold naik jangan empat persen bisa tujuh sampai sembilan persen,” katanya.

Melihat presidensial threeshold banyak ditolak, menurutnya ada beberapa faktor. Misalnya di konstitusi. Maka dari itu, pihaknya berharap parlementary threeshold dinaikkan agar semua partai bisa memberikan calon presidennya.

“Dengan parlementary threeshold mencapai sembilan persen saya yakin semua partai bisa memberikan kekuatan terbaiknya dengan memberikan calon presidennya sehingga tidak hanya dua calon dan menghindari konflik publik,” imbuhnya.

Angka presidensial threeshold 20 persen sendiri dinilainya merusak prinsip nilai demokrasi di Indonesia jika tetap dianut pada pemilu mendatang.

“Kalau ada review terkait presidensial threeshold 20 persen saya kira akan bagus karena presidensial threeshold sendiri menyalahkan prinsip demokrasi. Karena kalau dipertahankan akan menimbulkan banyak konfronstasi mengolok-olok demokrasi publik karena akan muncul terus head to head dan itu akan memunculkan emosi publik,” katanya.

“Jadi yang membuat rusak itu presidensial threeshold, jadi solusinya harus dihilangkan itu (presidensial threeshold,” tambahnya.

Wasekjen partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan sejak awal pihaknya menolak adanya presidensial threeshold 20 persen. Bahkan meminta ambang batas capres nol persen.

Menurutnya dengan presidensial threeshold sebesar 20 persen akan membatasi hak setiap warga negara untuk maju sebagai capres. “Kita ingin adanya presidensial threeshold nol persen karena ingin melihat putra putri daerah yang punya potensial bisa maju,” katanya.

“Karena presidensial threeshold 20 persen akibatnya kita lihat yang maju hanya dua pasang calon. Tinggal kita lihat mana yang terbaik untuk negara,” tambahnya.

Namun menurut Sekjen Partai Nasdem Johny G Plate, Presidensial Threeshold merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan penuh pertimbangan. Salah satunya agar pemerintahan lebih efisien.

“Presidensial Threeshold 20 persen adalah keputusan MK dengan penuh pertimbangan, salah satunya agar pemerintahan lebih efisien. Kalau ingin mengubahnya kita harus amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945,” ucapnya.

Ia pun menilai ada kelemahan pada presidensial threeshold. Namun menurutnya tidak semua harus diselesaikan dengan perubahan sistem. Hanya saja, lanjutnya, jika ingin mengubah presidensial threeshold pemilu saat ini, kita harus ikuti dulu berbagai evaluasi, rekapitulasi dari KPU hingga selesai.

“Saya tidak sependapat kalau itu dibilang salah. Kalau dibilang ada kelemahannya memang ada, tapi kalau kita ganti sistemnya akan menjadi sempurna? Tidak,” katanya.

“Untuk itu semua harus diuji beberapa kali dan semua harus ikut ambil bagian dalam pemilu. Buktinya ada pemilu berjalan dengan tenang, sampai hari ini aman kan? Hal yang lain kita juga diapresiasi oleh dunia,” katanya.

Untuk itu, kata dia, jangan sampai karena sistem tersebut belum berjalan maksimal lalu latah untuk diganti. Setiap pemilu pun aturan ikut berubah. Akibatnya kelebihan pemilu yang lalu belum tentu bisa diinput dan diikuti pemilu selanjutnya.

“Kekurangan pemilu yang satu belum tentu bisa diperbaiki di pemilu selanjutnya,” tukasnya. (AI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *