KSAD Akan Cari Oknum TNI Pemilik Data C1

KSAD Akan Cari Oknum TNI Pemilik Data C1

KSAD Jendral TNI Andika Perkasa sudah membuat tim khusus untuk menelusuri oknum TNI AD yang memegang data C1.

KSAD Pastikan Tak Ada Oknum TNI Yang Punya Data C1

Konten.co.id – Rizal Ramli melalui cuitannya di media sosial Twitter mengakui didatangi seorang ibu dan bapak yang tidak dikenalnya yang membicarakan tentang TNI AD memiliki data C1. “Barusan belanja buah di supermaket.

Didatangi ibu-ibu dan bapak yang saya tidak kenal. Ibu2 katakan, ‘Pak Ramli harus bicara lebih keras, ini sudah ndak benar! Kemudian datang seorang Letkol AD, ‘Pak ini sudah kebangetan, laporan2 Babinsa PS sudah menang. Bahkan di komplex Paspamres!'” cuitannya.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan kabar mengenai adanya oknum personil TNI AD yang memiliki data C1 yang disampaikan kepada mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli adalah sebuah berita bohong.

Pihaknya juga sudah membentuk tim untuk menelusuri kabar tersebut untuk menemukan siapa oknum TNI AD berpangkat Letnan Kolonel yang disebutkan Rizal Ramli.

“Ini sudah berjalan tim untuk menelusuri siapa penyebar berita bohong kepada tokoh bangsa tersebut, kami akan telusuri tanpa menunggu laporan dan jika terbukti, oknum TNI AD tersebut akan segera kami beri sanksi,” ungkap Andika Perkasa, Selasa (7/5/2019).

Ia pun menegaskan bahwa TNI AD sama sekali tidak memiliki data hasil Pemilu seperti kabar yang dihembuskan tersebut.

“Kami akan menyelesaikan masalah langkah demi langkah yaitu dengan menelusuri kabar seorang oknum Letkol yang memiliki data C-1, karena informasi itu jelas-jelas merugikan saya dan institusi ini, membuat seakan-akan TNI AD tidak netral,” tegasnya.

“Karena tugas pokok kami adalah pengamanan di luar TPS dan tidak turut campur urusan di dalam TPS, tugas kami secara netral yaitu menginginkan tak adanya konflik selama pelaksanaan Pemilu di mana pun berada,” katanya.

Ia juga mengakui ada personilnya yang tak netral dalam Pemilu 2019. Namun ia menegaskan semua personil yang tak netral itu sudah divonis melalui pengadilan militer.

“Kami akui dalam internal TNI AD ada yang tidak netral, itu bukti kami tak hanya membiarkan laporak yang masuk ke kami. Tapi kami tak bisa sebutkan jumlah, lebih dari satu kasus tapi kami tak bisa bilang banyak, sangat sedikit,” ujar Andika.

Andika mengaku sanksi untuk setiap oknum TNI AD yang tak netral tersebut berbeda-beda tergantung beratnya pelanggaran yang dilakukan. Ia menuturkan ada satu oknum yang dihukum lima tahun penjara karena tak netral di Pemilu 2019.

“Banyak variasi hukumannya, ada yang lima tahun penjara, beberapa masih dalam proses. Itu bentuk penegakan netralitas di TNI AD, tak hanya hukuman indisipliner belaka,” tegasnya. (AI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *