Ingin Kursi Ketua MPR, PAN Merapat ke Pemerintahan

Ingin Kursi Ketua MPR, PAN Merapat ke Pemerintahan

Rumor PAN pidah haluan ke kubu koalisi Jokowi menimbulkan simpang siur dan berabagi spekulasi publik.

Benarkah PAN Merapat ke Pemerintah Karena Ingin Kursi MPR?

Konten.co.id – Rumor Partai Amanat Nasional pindah haluan ke kubu petahana Joko Widodo semakin mencuat. Bahkan kini beredar kabar ada lobi politik untuk mengamankan kursi pimpinan MPR.

Kedatangan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) ke istana negara beberapa waktu lalu juga disebut- sebut untuk melobi kursi pimpinan MPR agar kembali jatuh ketangan PAN. Erika Sotarduga wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf menyatakan kedatangan Zulhas saat itu sebagai ketua MPR saat pelantikan Gubernur Maluku.

Ia mengakui saat itu ada bisik- bisik antara Zulhas dan Jokowi. Namun ia mengaku tidak mengetahui apa yang diperbincangkan oleh keduanya saat itu.

“Kedatangannya kan waktu itu karena ada pelantikan gubernur. Memang saat itu ada bisik-bisik tapi saya tidak tahu dan saya tidak ada disana. Bisa ditanyakan kepada pak presiden (Jokowi),” ucapnya, Rabu (8/5/2019).

Namun dari kubu PAN mengaku tetap berkomitmen berada di kubu koalisi Adil Makmur. Sekjen PAN Adi Soeparno mengakui ada perbincangan antara Zulhas dan Jokowi. Namun, katanya, perbincangan tersebut murni sebagai silaturahmi pasca pencoblosan.

Kedatangan Zulhas pun dalam rangka pelantikan Gubernur Maluku yang juga diusung PAN. “Saat ini kita fokus kepada koalisi Adil Makmur, belum ada rencana untuk membentuk koalisi baru. Kita tetap akan begini untuk menyelesaikan tugas- tugas kita dan langkah kedepan koalisi tersebut seperti apa,” ujarnya.

Menariknya, alih-alih memberi klarifikasi, BPN Prabowo-Sandi menyayangkan manuver PAN yang menodai dan kesolidan koalisi Adil Makmur. Ferdinan Hutahaean juru bicara BPN Prabowo-Sandi menilai hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap koalisi Adil Makmur.

“Kami sayangkan sekali ya ditengah perjuangan koalisi Adil Makmur, koalisi Prabowo-Sandi yang masih mengejar kemenangan di pilpres kemarin ternyata dinodai oleh kewenangan politik yang dilakukan oleh PAN dimana meminta kepada presiden Jokowi untuk menjadi pimpinan MPR, ini merupakan sebuah pengkhianatan terhadap koalisi Adil Makmur,” kata dia.

Peristiwa tersebut, katanya, adalah bentuk langkah sendiri PAN dalam menentukan keputusan. Bahkan terkesan untuk mencari jalan selamat sendiri. Pihaknya pun menyayangkan hal tersebut.

Karena PAN dan Zulhas adalah kubu yang terdepan mendukung Prabowo-Sandi dalam Pilpres namun jadi yang pertama yang menacari jalan selamat sendiri dengan melakukan komunikasi politik dengan Jokowi.

Sementara itu TKN menilai manuver yang dilakukan PAN adalah sebuah kewajaran. Johny G Plate Sekjen Partai Nasdem menilai langkah yang dilakukan PAN dikarenakan kepentingan pilegnya sudah terpenuhi, tapi ada kecendrungan pilpresnya kurang berhasil.

“Maka hal normal partai politik melakukan manuver politik baru bagaimana mengambil bagian dalam penyelenggaraan negara, nah disitu mungkin langkah pragmatis dan strategis langkah-langkah politik yang diambil pimpinan partai koalisi 02 (Adil Makmur),” terangnya.

Langkah yang dilakukan PAN pasca pemilu 2019 tak pelak menimbulkan berbagai spekulasi di ranah publik, termasuk adanya spekulasi politik. Pengamat Politik Effendi Ghazali menilai ada beberapa spekulasi yang berkembang.

Yang pertama pertemuan tersebut dinilai wajar karena tugas Zulhas sebagai ketua MPR. Meski situasi sedang berjalan alot jangan sampai hal ini membuat kedua pihak antara Jokowi dan Zulhas tidak saling bertemu dan bertatap muka.

Lalu, kata dia, publik bisa saja berpikir dengan pertemuan keduanya sudah ada pembicaraan mengenai koalisi dan lobi kursi politik bagi PAN. Sementara yang ketiga, ada sisi dilematis yang dialami PAN. “Kita tahu bang Zul (Zulkifli Hasan) kan harus ketemu beberapa waktu tertentu yang langsung diidentikkan PAN itu bertemu dengan pak Jokowi,” tuturnya.

Hal ini, katanya bisa menimbulkan spekulasi keempat adalah PAN ingin tegas. Pertemuan Zulhas dan Jokowi adalah bentuk silaturahmi dan perdamaian serta tidak meninggalkan koalisi Prabowo-Sandi. “Jadi masih ada empat kemungkinan,” imbuhnya.

Ditengah polemik tersebut, PAN menduduki kursi jabatan MPR masih cukup besar. Mengingat kubu petahana membuka pintu bagi kubu oposisi untuk masuk jajaran kabinet. IA pun menunggu keberanian kubu PAN untuk memberikan pernyataan kalau mereka tetap bersama kubu Prabowo-Sandi.

“Kita lihat saja apakah PAN berani atau tidak memberi pernyataan kalau mereka masih bersama kubu Prabowo-Sandi atau menegur misalnya Bang Bara Hasibuan yang mengatakan seakan-akan PAN layak dan sudah ada yang berada di kubu Jokowi, nah itu terkesan bermain dengan dua kaki walaupun nanti dampaknya pada posisi kursi di MPR,” tukasnya.

Meski Jokowi berpotensi ajak koalisi oposisi bergabung dengannya, ia mengakui kalau Jokowi tidak akan mengajak yang terlalu keras dengannya. Hal ini untuk mencegah terjadinya perpecahan di pemerintahan.

“Kalau dimasukkan nanti akan sulit didalam, bangsa yang terbelah, pemerintah yang terbelah, jadi ada kemungkinan ada beberapa posisi yang akan diberikan kepada pihak- pihak yang bersebrangan dengannya (Jokowi),” tandasnya. (AI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *