Hasil Pemilu 2019, Demokrat dan BPN Beda Pandangan

Hasil Pemilu 2019, Demokrat dan BPN Beda Pandangan

Saksi BPN menolak hasil rekapitulasi Pemilu 2019. Namun, Partai Demokrat berpandangan lain dan menerima seluruhhasi Pemilu.

Tolak Hasil Pemilu 2019, Demokrat dan BPN Beda Pandangan

Konten.co.id – Saksi pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara Pemilihan Umum 2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rekapitulasi ini meliputi pemilu presiden dan pemilu legislatif di 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri. Penolakan penandatanganan berita acara dilakukan sebagai bentuk penolakan BPN terhadap hasil pilpres.

“Kami, saya Azis Subekti dan Pak Didik Haryanto sebagai saksi dari BPN 02, menyatakan menolak hasil pilpres yang telah diumumkan,” kata Azis seusai pembacaan hasil rekapitulasi dalam rapat pleno yang digelar di KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari.

Azis mengatakan, penolakan tersebut sebagai monumen moral bahwa pihaknya tidak pernah menyerah untuk melawan ketidakadilan, melawan kecurangan, hingga melawan kesewenang-wenangan. Penolakan itu juga dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebohongan serta tindakan-tindakan yang mencederai demokrasi

Meski demikian, Azis tak menyebut secara spesifik tindakan yang ia maksud. “Terima kasih ketua atas kebijaksanaannya,” kata Azis kepada Ketua KPU Arief Budiman.

Berita acara hasil rekapitulasi suara pilpres ditandatangani oleh saksi perwakilan paslon 01 Jokowi-Ma’ruf serta Ketua dan Anggota KPU. Sementara berita acara hasil rekapitulasi suara pileg, selain ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, juga ditandatangani oleh PKB, PDI-P, Golkar, Nasdem, Garuda, PPP, PSI, Demokrat, PBB, dan PKPI. Adapun saksi Gerindra, PKS, PAN, dan Berkarya memutuskan untuk tidak memberikan tanda tangan.

Namun, Partai Demokrat yang tergabung di kubu Prabowo, menandatangani hasil rekapitulasi. Penandatanganan yang dilakukan pihak PD disampaikan Ketua KPU Arief Budiman dalam pleno pengumuman hasil rekapitulasi.

“Yang pertama untuk pemilu presiden dan wapres ditandatangani Ketua KPU RI lengkap, kemudian paslon nama dan tanda tangan saksi capres dan wapres saksi 01 atas nama I Gusti Putu Artha. Kemudian nama dan tanda tangan saksi papol, karena sebagian tak menulis nama saya tak sebut nama. Ditandatangani oleh PKB, PDIP, Golkar, NasDem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, PPP, PSI, Partai Demokrat atas nama Andi Nur Pati, PBB, PKPI,” kata Arief.

Sementara itu Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggareni mengatakan hasil rekapitulasi diumumkan saat ini dinilai tidak salah. Kata dia berdasar pasal 413 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu penetapan hasil pemilihan umum diselenggarakan paling lama 35 hari setelah hari pemungutan suara. Dimana 35 hari setelah pemungutan suara jatuh pada 22 Mei.

“Jadi mau diumumkan satu minggu sebelum 22 Mei pun tidak masalah asal jangan melampaui 22 Mei, limit waktu untuk menetapkan hasl penghitungan suara 22 Mei tapi kalau sebelum itu tidak masalah, sah dan legitimate, tidak ada yang dilanggar,” katanya dalam tayangan Youtube KompasTV, Selasa (21/5/2019).

Menanggapi adanya saksi yang tidak menandatangani hasil penghitungan suara, Titi menilai tidak mempermasalahkan.

Ia mengatakan, Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu, saksi memang dihadirkan saat proses rekapitulasi. “Namun ini bukan prasyarat dari proses tersebut, biarpun dia hadir dan tidak mau menandatangani atau apapun itu tidak akan mengganggu proses rekapitulasi, tapi penolakan tersebut akan tertulis di berita acara,” ucapnya.

Tapi pihaknya menilai berbagai alasan seperti adanya masalah pada pemilu bisa dijadikan alasan oleh saksi BPN untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. “Tapi untuk penetapan hasil suara bukan karena mau atau tidak mau menandatangani tapi itu juga bukan menjadi prasyarat keharusan. Kenapa mereka harus dihadirkan karena proses tersebut harus berlangsung secara akuntabel, makanya ada bawaslu ada saksi tapi hasilnya tidak bergantung pada tanda tangan saksi,” imbuhnya.

Sementara sekjen KIPP Kaka Suminta mengatakan proses pemilu berjenjang dari KPU sendiri. Dengan adanya penghitungan lebih cepat, lanjut Kaka, ini adalah proses yang bagus.

Sebab jika lewat dari waktunya justru akan ada konsekuensi. “Dengan ini menunjukkan pola pemilu kita baik apalagi semalam dini hari tadi penghitungan suara pun sudah selesai,” katanya.

Terlebih dalam waktu 3X24 jam nanti bukan hanya pilpres, namun Pileg dan DPd sudah bisa mengajukan gugatan ke KPU atau MK jika ada yang tidak setuju dengan hasil penghitungan suara.

Namun berbeda dengan Pilpres dimana waktunya sendiri adalah tiga hari untuk mengajukan gugatan ke MK. Jika hingga tiga hari atau tepat hari Jumat (24/5/2019) tidak ada gugatan ke MK, maka KPU berhak menetapkan pemenang pilpres 2019 maksimal Selasa (27/5/2019). (*)

Penulis: Ade Indra
Editor: Mahesa

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *