fbpx

DPD Desak Pemilu Serentak Dievaluasi

DPD Desak Pemilu Serentak Dievaluasi

Ratusan jiwa meninggal dan ribuan sakit akibat pemilu serentak. DPD pun meminta untuk pemerintah segera mengevaluasi.

Korban Berjatuhan, Pemilu Serentak Dievaluasi

Konten.co.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong pemisahan kembali antara Pemilihan Legislatif (Pileg) dengan Pemilihan Presiden (Pilpres). Hal itu berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini.

”Kita mendorong ada evaluasi yang baru kita laksanakan. Kalau bisa dipisah, ya lebih bagus,” kata Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) usai mendampingi Komite I DPD RI dalam rapat kerja mengenai evaluasi pemilu di DPD RI, kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019).

Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selain itu, hadir pula perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan BIN.

Ia menjelaskan pemilu serentak 2019 ini adalah terumit sepanjang sejarah pemilu Indonesia. Pemilu 2019 juga terbesar untuk seluruh dunia.

Memang keberhasilannya adalah bisa menjalankan secara serentak dua even besar itu dan dilakukan hanya dalam sehari. Namun berbagai peresoalan muncul, diantaranya ada 400 lebih petugas pemilu yang meninggal karena kelelahan.

Masalah lainnya adalah masyarakat lebih fokus ke Pilpres, sementara Pileg diabaikan. Kondisi itu menyebabkan banyak Caleg yang tidak dikenal masyarakat.

”Perlu dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap belum optimal dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 khususnya mempertimbangkan kembali ketentuan serentak, ” katanya.

“Kami akan melakukan evaluasi dan kajian mendalam serta mendorong agar Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan secara regulatif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang,” tambah OSO.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa nanti akan dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Tapi, evaluasi akan menunggu dulu hingga semua tahapan pemilu selesai. Evaluasi akan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari penyelenggara pemilu, unsur pemerintah, DPR, DPD, TNI dan Polri. Evaluasi juga akan menyentuh regulasi pemilu.

“Evaluasi mungkin nanti akan dipersiapkan pemerintah sekaligus menyusun kebijakan evaluasi yang nanti dibahas bersama KPU setelah menyelesaikan 15 tahap pascatahapan pemungutan suara, evaluasi juga akan dilaksanakan bersama dengan Bawaslu, DKPP, Polri, TNI, DPR termasuk dengan anggota DPD yang terpilih, termasuk undang-undangnya juga dievaluasi,” kata Tjahjo.

Tidak hanya itu lanjut Tjahjo, dalam evaluasi akan dikaji juga sistem pemilu yang dilakukan serentak. Tapi sebelumnya, pemerintah akan berkonsultasi dulu dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab harus jelas, apakah keputusan MK soal pemilu serentak itu tafsirnya sama, dimana pelaksanaan pemilu serentak itu tidak disebutkan serentaknya itu tanggal, hari, jam tahun yang sama. Atau, apakah keserentakan itu boleh dalam minggu yang sama.

“Atau apakah boleh dalam hari yang berbeda atau bulan yang berbeda. Saya kira nanti akan perlu ada konsultasi dengan MK mengenai keserentakan itu,” ujarnya.

Hal lain yang akan dievaluasi kata Tjahjo, menyangkut sistem pemilihan anggota legislatif yang menggunakan sistem proporsional terbuka.

Sebab faktanya sistem proporsional terbuka memiliki konsekuensi dimana dal prakteknya terjadi persaingan yang kurang sehat antar caleg dalam satu partai.

Sistem ini juga memperbolehkan masyarakat untuk mencoblos orang dan gambar. Sementara yang terpilih adalah calon yang memiliki suara terbanyak.

“Sistem proporsional terbuka juga dievaluasi karena sistemnya yang rumit,” katanya.

Padahal, kata Tjahjo, pemerintah pernah mengusulkan sistem proporsional daftar tertutup. Tapi, dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu kemarin, usulan pemerintah itu ditolak atau tak disepakati.

Selain itu akan dikaji pula terkait dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jumlah pemilih dalam satu TPS. “Karena kalau melihat waktu yang diperlukan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan surat suara, cukup lama,” ujarnya.

Prinsipnya, kata dia, evaluasi akan dilakukan secara komprehensif. Misalnya apakah diperlukan nanti di pemilu 2024, jumlah TPS ditambah dua kali lipat, dan jumlah pemilih tiap TPS kembali dikurangi.

Karena merujuk pada pengalaman pemilu 2019, jumlah TPS sebenarnya sudah ditambah. Selain itu, jumlah pemilih per TPS pun telah dikurangi dari semula 500 pemilih per TPS menjadi maksimal 300 orang per TPS.

Sementara itu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, mencermati dinamika yang ada pascapemungutan suara, ada indikasi beberapa pihak coba melakukan provokasi dan pembentukan opini.

Mereka yang melakukan itu adalah pihak-pihak yang tidak menerima hasil penghitungan suara. (AI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Berita Lainnya :


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Pilihan

Berita Video