Debat BPN dan TKN Alih Fokus Pada “Tim Kaji Ucapan Tokoh”

Debat BPN dan TKN Alih Fokus Pada “Tim Kaji Ucapan Tokoh”

Rencana pemerintah membentuk tim untuk mengkaji ucapan tokoh yang dinilai melanggar hukum pascapemilu dinilai lemah konstitusi.

Pengalihan Isu? Debat BPN dan TKN Alih Fokus Pada “Tim Kaji Ucapan Tokoh”

Konten.co.id – Rencana pemerintah membentuk tim untuk mengkaji ucapan tokoh yang dinilai melanggar hukum pascapemilu menuai pro-kontra.

Kubu BPN dan kalangan aktivis menilainya sebagai tindakan represif yang akan memberangus tokoh-tokoh yang kritis terhadap pemerintah. “Rezim ini bisa dianggap sebagai rezim yang represif dan otoritarian tapi amatiran. Karena ya itu tadi asal jeplak saja, tidak didasarkan pada pemikiran yang kokoh dan pertimbangan yang jelas,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon, Senin (13/5/2019).

Sementara Kubu TKN menganggap hal ini sebagai langkah antisipatif terhadap seruan yang berpotensi memecah belah. Wakil ketua umum TKN Abdul Kadir Karding menilai melakukan provokasi ke masyarakat, mengajak, melakukan hinaan terhadap lembaga negara atau pimpinan negara atau mengeluarkan kalimat yang dianggap bisa mencerai beraikan persatuan bangsa dan negara yang tentu diluar ketentuan yang sudah diatur, itu tentu patut dikaji.

“Agar kita tidak memaknai demokrasi ini bebas mutlak,” kata dia.

Menanggapi kedua anggapan tersebut, Haris Azhar Direktur Lokataru mencontohkan saat Basuki tjahaja Purnama melarang adanya demonstrasi di Jakarta. Pada dasarnya adalah tahu atau tidak kalau Jakarta adalah tempat berkumpul dari seluruh bagian provinsi yang gagal mendapat ekadilan.

Akhirnya mereka berharap bertemu dengan presiden, anggota DPR dan akhirnya melakukan demostrasi di Jakarta. “Saya hanya ingin menggunakan cerita itu untuk menunjukkan kebebasan berpendapat itu penting dalam berdemokrasi, kalau yang dibicarakan soal rektorat, tokoh- tokoh tertentu, saya hanya ingin bilang kebebasan berekspresi itu milik rakyat untuk mengeksepresikan apa yang mereka ingin sampaikan,” terangnya.

Hanya saja, lanjutnya, kebebasan disini pun ada batasannya. Ia mencontohkan adanya mengamuk membawa bambu itu bukanlah hal yang bisa dikatakan bebas. Serta kebebasan ada batasannya.

Yang kedua, pada empat sampai lima tahun terakhir, ia melihat kebebasan berekspresi justru ada di pejabat. “Rakyat ingin menyampaikan pendapat yang pertama diukur berapa budget DPR untuk membiayai cyber unit di Bareskrim,” ucapnya.

“Saya melihat banyak yang memposting hal tertentu, wajar, posting tentang surat bagaimana dia ke DPR sama DPR direspon dengan baik, tapi sama orang yang memposting ini dilaporkan sebagai pencemaran nama baik,” tambahnya.

Hanya saja, jika itu dianggap menghina institusi negara, ia melihat dimata masyarakat institusi negara tidak memiliki wibawa, tidak becus dan suka meminta uang kepada masyarakat. “Sekarang mau bilang tidak ada masalah dan terstruktur buktinya tidak ada, makanya kalau anda (anggota DPR) saat kampanye nginep jangan cuma datang setengah jam, nyanyi-nyanyi terus pulang, misalnya dia supir Metro Mini ikut nginep disana, ikutin rakyatnya,” imbuhnya.

IA pun menyayangkan banyaknya tim ahli, profesor dari berbagai daerah datang untuk membantu membuat kosntitusi tapi rakyat tidak dipikirkan. “Urusan tanah dan lain- lain tidak dibahas, harusnya itu yang dipikirkan,” kata Haris.

Ia mengatakan untuk melakukan kajian dan lain- lain hal ini tidka perlu untuk diumumkan kepada masyarakat. Hal ini bukan untuk menakuti rakyat, bahkan dinilai jadi bahan tertawaan.

“Hal ini tentu menimbulkan polemik, dimana bukan hanya takut salah tapi juga takut gak populis dan jangan samakan dengan di DPR. Sebab DPR punya rujukan internalnya,” terang Haris.

Ia pun mempertanyakan objektifitas Wiranto dalam membentuk tim tersebut. “Apakah karena ingin pupulis walau sudah yakin menang, atau ingin mencuci bersih oposisi di DPR sehingga saat 22 Oktober nanti sudah tidak ada lagi oposisi,tolong jelaskan secara rasional, ini negara, negara itu hidup pakai konstitusi ada wakil rakyat, dan dibuat Undang-Undangnya,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Tenaga ahli utama kedeputian V KSP Ifdhal Hashim mengatakan sejak reformasi sudah ada kecenderungan pemerintah sekarang ini untuk menjadi otoriter sangat sulit karena banyak rambu hukumnya yang membatasi aparat untuk melakukan hal yang diluar kewenangannya.

Misalnya saat ada polisi melakukan kewenangan melakukan tindakan secara sugesti. “Kewenangan secara sugesti ini bisa diuji. Setiap penggunaan kewenangan sugesti setiap pihak kepolisian melakukan penindakan nanti bisa diperiksa,” tuturnya.

Sementara wakil ketua DPR Fahri Hamzah meminta jangan terlalu naif melihat dinamika situasi politik dan kondisi di negara kita. Hukum dan sistem tidak berjalan dengan sendirinya. Dimana ada manusia didalamnya yang perlu dikontrol lewat Undang- Undang, konstitusi dan istitusi.

“Kecenderungan manusia ialah mencari kemudahan dalam lubang, kecenderungan akan melakukan tindakan diluar Undang-Undang. Negara juga tidak akan peduli dengan berbagai kebohongan orang,” terangnya.

“Negara mengerti keinginan masyarakat, aku mengerti kepada dirimu, kami akan menyeleksi apa yang baik pada dirimu itu yang namanya totaliter,” tegasnya. (AI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *