fbpx

BPN Tidak Percaya MK

BPN Tidak Percaya MK

BPN tidak percaya MK, pakar hukum pun mempertanyakan hal itu dan menganggap BPn lebih percaya dukun.

BPN Tidak Percaya MK, Pakar Hukum: Mau Percaya Dukun?

Konten.co.id – Setelah tidak mempercayai Bawaslu, kini Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mendengungkan tidak percaya hukum dan tidak akan membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan yang diungkapkan oleh anggota dewan pengarah BPN Prabowo-Sandi Fadli Zon adalah MK tidak efektif dan sengketa serupa sudah pernah dibawa ke MK tahun 2014 lalu.

“MK tidak efektif, pengalaman waktu kita mengadu ke MK tahun 2014 dengan bukti kecurangan yang begitu besar berkontainer- kontainer kita bawa tapi tidak ada satu boks pun yang dibuka, percuma MK itu gak ada gunanya lah menurut saya mengenai persoalan memberikan judgement soal pemilu itu karena pengalaman yang lalu karena itu saya yakin pak Prabowo pak Sandiaga Uno tidak akan menempuh jalan MK,” ucap Fadli di tayangan youtube Primetalk Metro TV, Jumat (17/5/2019).

Sementara itu menurut mantan ketua MK Mahfud MD, tidak percaya MK tidak apa-apa. Hanya saja jika memprovokasi orang untuk tidak percaya MK dan hukum adalah bentuk tindak pidana.

“Kalau ada yang mau tidak percaya hukum tidak apa-apa tapi kalau mengajak kepada masyarakat untuk tidak percaya pada hukum ya beda lagi. Kalau tidak mau ke pengadilan gak apa-apa tap jangan mendikrat keputusan pengadilan,” terangnya.

Sementara juru bicara BPN Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya kehilangan kepercayaan terhadap hukum sehingga pihaknya memutuskan tidak melakukan gugatan ke MK. “Kita kehilangan distrust proses hukum. Hukum kita seperti hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menentukan, tafsir siapa yang benar siapa yang salah,” ucapnya.

Selain menolak keputusan MK ada beberapa manuver yang dilakukan kubu Prabowo-Sandi pasca pilpres 2019 yaitu diantaranya menarik saksi di KPU, meminta KPU hentikan penghitungan suara, menolak hasil penghitungan suara di KPU, mengajak tolak bayar pajak dan mengajak people power.

Pakar hukum Asep Iwan Iriawan mengatakan menolak dan menarik saksi di KPU hak dari BPN. Hanya saja jika ada tindakan untuk menolak dan mencegah proses pemilu di situ ada tindakan provokasi dan bisa menjadi tindak pidana.

Hanya saja, jika sudah tidak percaya dengan MK maka akan berantakan. “Tapi kalau sudah tidak percaya MK ya mau percaya sama siapa lagi? Mau percaya sama dukun? Karena berhentinya proses sengketa di MK,” kata dia.

Sengketa hasil pemilu dan pilpres bukan yang pertama terjadi. Pilpres tahun 2004 dari lima paslon Cuma satu yang menolak. Lalu tahun 2009 ada tiga pasangan calon dimana ada dua calon yang mengajukan ke MK dan salah satunya adalah Prabowo Subianto.

Lalu tahun 2014 ada dua paslon dan Prabowo pun mengajukan ke MK. “Jika dilihat dari hal tersebut maka menggunakan haknya adalah sebuah kewajiban. Tahapan terakhir dalam pilpres setelah penghitungan adalah pelantikan presiden, DPR, DPD dan DPRD. Silakan pakai hak ke MK jika memang perlu, kalau tidak mau gunakan itu berarti dia mengakui keputusan KPU adalah sah,” terangnya. (AI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Berita Lainnya :


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Pilihan

Berita Video