BPN Sebut Polisi Tidak Profesional dalam Kasus SPDP Prabowo

BPN Sebut Polisi Tidak Profesional dalam Kasus SPDP Prabowo

Butuh penyelidikan, SPDP Prabowo Subianto dicabut. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan bagi BPN.

SPDP Prabowo Dicabut, BPN Sebut Polisi Tidak Profesional

Konten.co.id – Polisi mengumumkan telah mencabut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Selasa (21/5/2019). Dalam SPDP tersebut menyatakan, Prabowo merupakan terlapor dalam dugaan kasus makar yang melibatkan Eggi Sudjana.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyebutkan SPDP tersebut dicabut karena polisi masih membutuhkan penyelidikan. 

“Dianggap perlu dilakukan langkah penyelidikan terlebih dahulu dan belum perlu dilakukan penyidikan. Karena perlu dilakukan kroscek dengan alat bukti lain,” katanya.

Argo menuturkan, hal yang perlu dikonfirmasi tersebut adalah keterangan tersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma yang menyebut nama Prabowo saat diperiksa polisi. “SPDP itu yang menyampaikan bahwa Pak Prabowo sebagai terlapor adalah hasil daripada keterangan tersangka Eggi Sudjana dan tersangka Lieus. Maka, dari keterangan tersangka itu perlu ada dibuktikan,” ujarnya. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai kepolisian tidak profesional terhadap kasus ini. “Ini, kan, menunjukkan ketidakprofesionalan, kan, sangat jelas apa namanya kalau tidak profesional. Kelihatan sekali menjadi alat kekuasaan menjadi alat politik,” ujar Fadli. 

Dia merasa semua yang disampaikan Prabowo selama ini masih dalam koridor hukum. “Jangan mengada-ada, kalau ada orang laporan langsung dipanggil. Saya melaporkan banyak orang dari tahun lalu, dua tahun lalu, tidak ada yang dipanggil orang itu,” ujar Fadli. 

Laporan terhadap Prabowo tercatat pada tanggal 19 April 2019 lalu, sedangkan penyidikan disebut telah dimulai sejak 17 Mei 2019. Pasal yang dituduhkan adalah Pasal 107 KUHP dan atau Pasal 110 juncto Pasal 87 dan atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946. (*)

Penulis: Hastama
Editor: Ibrahim

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *