BPN Kembali Masukkan Link Berita Sebagai Bukti Kecurangan

BPN Kembali Masukkan Link Berita Sebagai Bukti Kecurangan

Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi kembali ajukan gugatan dengan bukti link berita.

Gugat Hasi Pemilu ke MK, BPN Kembali Masukkan Link Berita untuk Bukti

Konten.co.id – Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi kembali ajukan gugatan kecurangan ke Mahkamah Konstitusi dengan bukti link berita.

Dari berkas permohonan yang dilansir dari detik.com Minggu (26/5/2019). Bukti tersebut diantaranya:

  1. Bukti P-12
    Bukti link berita 26 Maret 2019 dengan judul ‘Polisi Diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres hingga ke Desa’
  2. Bukti P-31
    Bukti link berita 7 Januari 2019 dengan judul ‘Pose Dua Jari di Acara Gerindra, Anies Terancam 3 Tahun Penjara’
  3. Bukti P-14
    Bukti link berita 6 November 2018 dengan judul ‘Pose Jari Luhut dan Sri Mulyani Bukan Pelanggaran Pemilu’
  4. Bukti P-15
    Bukti link berita 11 Desember 2018 dengan judul ‘Kades di Mojokerto Dituntut 1 Tahun Percobaan karena Dukung Sandiaga’
  5. Bukti P-16
    Bukti link berita 12 Maret 2019 dengan judul ‘Bawaslu Setop Kasus 15 Camat Makassar Deklarasi Dukung Jokowi’
  6. Bukti P-17
    Bukti link berita 13 Januari 2019, dengan judul ‘ Gubernur dan 9 Bupati di Bengkulu Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf’
  7. Bukti P-18
    Bukti link berita 10 Januari 2019 dengan judul ‘Wagub Sulbar dan 5 Bupati Deklarasi Dukung Jokowi’
  8. Bukti P-19
    Bukti link berita 12 September 2018 dengan judul ’15 Gubernur Tegaskan Dukungan Kepada Jokowi-Ma’rug di Pilpres 2019′
  9. Bukti P-20
    Bukti link berita 9 April 2019 dengan judul ’12 Kepala Daerah di Sumatera Barat Deklarasi Dukungan Jokowi’
  10. Bukti P-21
    Bukti link berita dengan judul ‘6 Kepala Daerah di Maluku Utara Hadiri Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf’

Selain contoh di atas, masih banyak bukti-bukti lain berupa link berita.

“Semua fakta ini menunjukan terdapat kekeliruan yang terstruktur, massif dan sistematis yang tidak bisa diatasi oleh KPU,” ujar Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi.

Sebelumnya, Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi juga pernah melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, bukti-bukti berupa link berita ditolak.

“Dengan hanya memasukkan bukti berupa link berita dalam laporan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, maka nilai kualitas bukti belum memenuhi syarat,” kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di kantor Bawaslu RI, Senin (20/5/2019).

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Presiden 2019.

Pengumuman itu disampaikan KPU dalam rapat pleno di gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari WIB.

“Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara,” ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik

Dalam keterangan pers seusai menyampaikan permohonan secara resmi, Jumat (24/5/2019), Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto mengatakan, MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai sengketa pemilihan, khususnya kepala daerah dengan prinsip terstruktur, sistematis dan masif.

“Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator atau numerik, tapi betapa kecurangan itu semakin dahsyat,” ujarnya.

Sementara itu ia bersikap diplomatis terkait rasa optimisnya bukti tersebut bisa memenangkan pihaknya di MK.

“Tugas kami membangun optimisme. Sekecil apapun akan kami hidupkan,” katanya. (*)

Penulis: Ade Indra
Editor: Mahesa

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *